Prospektif Penerapan Hak Kekayaan Intelektual

Prospektif Penerapan Hak Kekayaan Intelektual[1]


Renti Maharaini Kerti, S.H.,M.H.[2]

  1. A.    Pentingnya HKI dalam Dunia Usaha

Kemajuan dunia usaha tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha yang dititikberatkan pada sektor industri, faktor perangkat hukum khususnya perangkat hukum kekayaan intelektual, sangat memegang peran penting guna memberikan adanya kepastian hukum yang jelas dan tegas dalam melindungi kepentingan para pelaku usaha dan masyarakat. Penegakkan hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual, diharapkan mampu mengantisipasi kemajuan di setiap sektor usaha, khususnya sektor industri.

Arus globalisasi ekonomi telah membawa pengaruh yang cukup “significant” bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha di Indonesia, khususya untuk sektor industri. Sebagai Negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan sebagai suatu hal yang mempunyai arti penting. Dalam era globalisasi ekonomi terdapat lima isu yang berkembang, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), Demokratisasi, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Hak atas Kepemilikan Intelektual dan Standardisasi.[3] Berangkat dari hal itulah, isu perlindungan hukum bagi produk industri, termasuk produk-produk industri yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas. Dalam era perdagangan bebas, usaha-usaha industri kecil perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan produk yang mampu bersaing dalam hal mutu, harga, dan sistem manajemen terpadu agar dapat menembus pasar, baik pasar dalam negeri maupun internasional.

Begitu pentingnya HKI dalam dunia usaha, khususnya dalam meningkatkan kreatifitas, perlu adanya suatu tindakan mensosialisasi, membudayakan dan memberdayaan HKI kepada seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha, aparat penegak hukum maupun masyarakat selaku konsumen. Ada lima langkah strategis dalam pembangunan sistem HKI di Indonesia, yaitu sosialisasi HKI, pembangunan administrasi dan kelembagaan, penyempurnaan legislasi dan penyertaan pada perjanjian internasional, serta kerjasama internasional dan koordimasi penegakan hukum.[4]

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota WTO dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) Puturan Uruguay tahun 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994, membawa akibat Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) yang diatur dalam GATT, yang salah satu lampirannya dari persetujuan GATT adalah TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak atas Kepemilikan Intelektual.

Konsekuensi Indonesia dalam meratifikasi GATT dengan UU No. 7 Tahun 1994 adalah bahwa Indonesia diwajibkan untuk memasukan perangkat hukum HKI dalam sistem hukum nasional Indonesia. Indonesia juga telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan dibidang HKI, diantaranya UU Hak Cipta, Paten, Merek, dan juga Indonesia juga telah mengundangkan UU HKI lainnya, seperti UU Rahasia Dagang, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Varitas Tanaman.

  1. B.     Pentingnya Perlindungan Hukum bagi HKI dalam Pembangunan Sektor Industri

HKI memegang peranan penting dalam perkembangan sektor industri, karena melalui HKI dapat dihasilkan penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, maupun standar mutu. Semakin tinggi tingkat kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya akan makin maju perkembangan HKI dan makin cepat perkembangan sektor industri. Disamping itu juga HKI merupakan basis perdagangan karena HKI menjadi dasar perkembangan perdagangan yang menggunakan merek terkenal sebagai goodwill, lambing kualitas dan standar mutu, sarana menembus pasar, baik domestik maupun internasional.  Begitu pentingnya HKI dalam pembangunan sektor industri, sudah seharusnya HKI perlu dilindungi oleh hukum. Dasar pertimbangan HKI perlu dilindungi oleh hukum adalah karena :[5]

  1. Alasan yang bersifat non-ekonomis. Perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreatifitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan self actualization pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
  2. Alasan yang bersifat ekonomis. Untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di pihak lain melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan mampu perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka yang berhak.

Sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO dengan meratifikasi Persetujuan GATT dengan UU No. 7 Tahun 1994, komitmen terhadap APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) dan pemberlakuan AFTA (Asean Free Trade Area) 2003 membawa Indonesia bersedia menerima liberalisme perdagangan. Dalam perdagangan bebas, persaingan adalah hal yang wajar untuk memperoleh keuntungan maksimal dan menguasai pangsa pasar untuk mengungguli pelaku usaha lain. Persaingan membawa pengaruh positif dan negatif dalam dunia usaha. Pengaruh positif dari adanya persaingan adalah terciptanya harga yang bersaing, kualitas produk yang baik, serta tersediannya berbagai pilihan terhadap suatu produk. Sedangkan dampak negatifnya adalah terciptanya persaingan usaha tidak sehat di antara para pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran produk yang dilakukan secara tidak jujur (melawan hukum). Persaingan tidak sehat dalam bidang HKI adalah melakukan tindakan-tindakan peniruan, pemalsuan serta praktik-praktik tidak sehat lainnya, yang tentunya ini sangat merugikan pemilik, Negara, dan juga masyarakat selaku konsumen. Oleh karena itulah maka pentingnya HKI dilindungi oleh hukum sehingga praktik-praktik persaingan tidak sehat dalam bidang HKI setidaknya dapat dicegah dan adanya sanksi yang tegas guna memberikan efek jera bagi para pelaku usaha curang di bidang HKI.

Dalam sistem hukum Indonesia, secara umum terdapat tiga bagian besar untuk mengatasi persaingan curang, yaitu :[6]

  1. Hukum Umum, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365[7] dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Pasal 322 jo. Pasal 323 jo. Pasal 382bis.[8]
  2. Hukum Khusus, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dibidang HKI, yang meliputi dua kelompok, yakni Hak Cipta dan Hak Milik Industri/Perindustrian, yang terdiri dari Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Siskuit Terpadu, dan Varitas Tanaman.
  3. 3.      Hukum Khusus, yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk masalah pelanggaran dibidang HKI yang bertujuan untuk menciptakan persaingan secara tidak sehat dapat diajukan berdasarkan ketentuan UU ini. Tentunya perlu diingat untuk perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan HKI seperti lisensi paten, merek, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba tidak dapat diterapkan ketentuan UU ini karena hal tersebut dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 50.
  1. C.    Konsep, Lingkup, dan Sumber Hukum HKI

IPR (Intellectual Property Rights) dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum, yakni Hak Milik Intelektual (HMI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan kedua istilah ini terletak pada kata “property”, yang memang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai “kekayaan” dan juga sebagai “milik”. Bicara kekayaan tidak akan lepas dari milik dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu terjemahan istilah IPR ke dalam bahasa Indonesia, yakni HMI maupun HKI adalah sama saja, terserah mau memakai HMI atau HKI. Namun dalam peraturan perundang-undangan, pembentuk Undang-undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam aspek hukum HKI, konsep HKI meliputi :[9]

  1. Hak Milik Hasil Pemikiran (Intelektual). Hak ini melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
  2. Hak yang Diperoleh Pihak Lain atas Izin dari Pemiliknya. Hak ini bersifat sementara. Contohnya hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

HKI merupakan benda tidak berwujud yang merupakan hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk. Hasil kemampuan intelektual manusia ini lah yang merupakan ide yang kemudian dijelmakan dalam suatu bentuk, misalnya ciptaan atau penemuan. Pada ide melekat intelektual yang bersifat abstrak, konsekuensinya HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk jelmaanya. Contohnya :

  1. Hak Cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya, atau sastra yang disebut HKI, benda materialnya bentuk jelmaannya adalah buku, lagu, tarian, lukisan, ataupun novel.
  2. Hak Merek adalah ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut HKI, benda material bentuk jelmaannya adalah merek yang dilekatkan pada produk yang diperdagangkan.
  3. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut HKI, benda material bentuk jelmaannya seperti mobil yang bermesin minyak jelantah, Jembatan Layang Jalan TOL yang menggunakan tiang pancang “sosro bahu”, Landasan Pacu Penerbangan Pesawat di Bandara Soekarno Hatta yang menggunakan pondasi “cakra ayam”, dan masih banyak lagi contoh dari paten.
  4. Rahasia Dagang adalah ide di bidang bisnis dan ekonomi yang disebut HKI, benda material bentuk jelmaannya seperti formula soft drink “coca cola” dan “pepsi cola”.
  5. Desain Industri adalah ide di bidang seni yang disebut HKI, benda material bentuk jelmaannya seperti motif desain batik (motif desain permukaan) dan tenun ikat (motif desain struktur), ukiran jepara misalnya dalam bentuk gebyok.

HKI adalah kekayaan bagi pemiliknya, dan ini dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain sehingga pihak lain tersebut memperoleh manfaat dari HKI tersebut dengan cara (melalui) lisensi. Perlu dipahami, dari aspek hukum yang dilindungi oleh hukum adalah HKI bukan benda material bentuk jelmaannya HKI. Dasar pertimbangannya adalah HKI adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik sebagai hasil kegiatan intelektual (daya cipta/kreasi) manusia. Benda material bentuk jelmaan HKI itu hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hal HKI seseorang.

Berdasarkan hukum HKI di Indonesia lingkup HKI dibagi menjadi dua kelompok, yakni :

  1. Hak Cipta (Copyright) : UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
  2. Hak Milik Industri (Perindustrian) yang meliputi :

1)     Paten : UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

2)     Merek : UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

3)     Rahasia Dagang : UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

4)     Desain Industri : UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

5)     Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu;

6)     Varitas Tanaman : UU No. 29 Tahun 2000 tentang Varitas Tanaman.

  1. D.    Hak Ekonomi, Hak Moral dan Fungsi Sosial

Pada Hak Kekayaan Intelektual terdapat adanya dua hak khusus, yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right), disamping adanya fungsi sosial.[10] Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual.  Hak ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek perdagangan dalam dunia usaha. Hak ekonomi dapat dialihkan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi) pencipta atau penemu. Hak ini melekat pada pribadi pencipta atau penemu yang bersifat pribadi, menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu serta bersifat kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Maksud fungsi sosial dalam hal ini adalah bahwa disamping hak atas kekayaan intelektual untuk kepentingan pribadi pemiliknya, juga untuk kepentingan umum.

HKI merupakan sumber kekayaan material bagi pemiliknya karena mempunyai nilai ekonomi. Dalam kegiatan industri dan perdagangan, keuntungan ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh pemilik melainkan juga oleh pihak lain melalui lisensi. Dari segi ekonomi, perkembangan HKI mendasari perkembangan industri yang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa pendapatan nasional Negara (growth national product).

Cara memperoleh keuntungan ekonomi dari HKI antara lain :

  1. HKI digunakan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu bagi pemiliknya sendiri, misalnya merek;
  2. HKI diwujudkan dalam bentuk model dan rancang bangun suatu produk industri, motif desain, karya cipta kemudian dipasarkan kepada konsumen, misalnya lagu, lukisan, motif desain, desain baju, rancang bagunan rumah, desain arsitektu, dll;
  3. HKI dialihkan penggunaan (pemanfaatanya) kepada pihak lain melalui lisensi (izin) sehingga pemilik memperoleh keuntungan ganda dari penggunaan sendiri dan dari lisensi, misalnya hak cipta idlisensikan kepada produser, hak merek dilisensikan kepada perusahaan perdagangan, paten dilisensikan kepada perusahaan industri, hak desain industri dilisensikan kepada perusahaan industri dan perdagangan, dll.
  1. E.     Sitem Perlindungan Hukum HKI

 

HKI merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Ini berarti setiap orang wajib menghormati HKI orang lain. HKI tidak boleh digunakan oleh orang lain (orang yang tidak berhak) tanpa izin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Perlindungan hukum berlaku bagi HKI yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran dengan perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Penggunaan HKI orang lain tanpa izin pemiliknya, atau pemalsuan, peniruan HKI orang lain merupakan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum HKI merupakan upaya yang telah diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran HKI oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran maka dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang HKI yang dilanggar itu. Undang-undang HKI mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana.

 

Perlindungan hukum HKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur :[11]

  1. Subjek perlindungan. Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak;
  2. Objek perlindungan. Objek yang dimaksud adalah semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang, seperti hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri desain tata letak sirkuit terpadu, dan varitas tanaman;
  3. Pendaftaran perlindungan. HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta yang boleh tidak terdaftar bedasarkan ketentuan UU Np. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
  4. Jangka waktu perlindungan. Jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undan, misalnya merek untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang kembali, paten untuk jangka waktu 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali, rahasia dagang yang tanpa batas waktu, serta hak cipta yang selama hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah pencipta meninggal dunia;
  5. Tindakan hukum perlindungan. Apabila telah terbukti terjadi pelanggaran HKI, maka pelanggar (orang yang melanggar) harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.

 

Setiap pelanggaran HKI pasti akan merugikan pemilik/pemegang haknya dan/atau kepentingan umum/Negara. Pelaku pelanggaran harus ditindak dan wajib memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik/pemegang hak atau Negara. Penindakan dan pemulihan tersebut diatur oleh undang-undang HKI. Ada tiga kemungkinan penindakan dan pemulihan, yaitu :

  1. Secara perdata berupa gugata :
    1. Ganti kerugian terhadap pelanggar;
    2. Penghentian perbuatan pelanggaran;
    3. Penyitaan barang hasil pelanggara untuk dimusnahkan.
  2. Secara pidana berupa penuntutan :
    1. Hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara; dan/atau
    2. Hukuman denda maksimum Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
    3. Perampasan barang yang digunakan melaksanakan kejahatan untuk dimusnahkan.
  3. Secara administratif berupa tindakan :
    1. Pembekuan/pencabutan SIUP;
    2. Pajak/bea masuk yang tidak dilunasi;
    3. Reekspor barang hasil pelanggaran.

Adapun jenis-jenis pelanggaran HKI, antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Untuk bidang Hak Cipta. Pelanggaran dapat berupa perbuatan mengambil, mengutif, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin Pencipta/Pemegang hak Cipta atau bertentangan dengan UU Hak Cipta atau perjanjian. Bertentangan dalam hal ini dapat diartikan tidak sesuai dengan atau melanggar ketentuan UU Hak Cipta, misalnya :

a)     Dibolehkan memfotokopi bab tertentu tanpa izin Pencipta untuk kepentingan pendidikan, tetapi fotokopi itu diperjualbelikan (dikomersialkan);

b)     Mengutif Ciptaan orang lain dimasukkan ke dalam Ciptaan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya (plagiat);

c)     Mengambil Ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, Pencipta, penerbit/perekam;

d)     Melampaui jumlah eksemplar penerbitan yang disepakati dalam perjanjian, misalnya disepakati 2000 eksemplar diterbitkan 4000 eksemplar.

Perlu diingat bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya mengenai karya tulis atau cetak tapi juga karya rekaman audio dan video. Berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta, ada 2 klasifikasi pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta, yaitu : 

a)     Pelaku utama, baik perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar Hak Cipta, termasuk pelaku utama adalah pembajak Ciptaan atau rekaman.

b)     Pelaku pembantu, yaitu pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum Ciptaan atau rekaman yang diketahuinya melanggar Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, pengedar, pihak yang menyewakan Ciptaan atau rekaman hasil pembajakan.

  1. Untuk bidang Merek. Ada 3 jenis pelanggaran merek, yaitu :

a)     Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain;

b)     Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain;

c)     Memperdagangkan barang/jasa yang diketahui/patut diketahui berasal dari kejahatan pelanggaran merek, misalnya pemalsuan, peniruan.

Pelaku pelanggaran merek (no. 1 & 2) disebut pelaku utama, sedangkan pelaku pelanggaran merek (no. 3) disebut pelaku pembantu.

  1. Untuk bidang Paten. Ada 2  klasifikasi  tindak pidana pelanggaran paten, yaitu :

a)     Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.

b)     Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya, seperti yang dimaksud dalam huruf (a).

4. Untuk bidang Desain Industri. Ada 3 jenis pelanggaran desain industri, yaitu :

a)     Penggunaan desain industri milik orang lain tanpa izin/persetujuan dari Pemegang Hak Desain Industri yang sah;

b)     Membuat desain industri milik orang lain tanpa izin/persetujuan dari Pemegang Hak Desain Industri yang sah;

c)     Menjual desain industri milik orang lain tanpa izin/persetujuan dari Pemegang Hak Desain Industri yang sah.

Pelaku pelanggaran desain industri (no. 1 & 2) disebut pelaku utama, sedangkan pelaku pelanggaran desain industri (no. 3) disebut pelaku pembantu.

5. Untuk   Rahasia   Dagang.   Berdasarkan   ketentuan   Pasal  13, 14 dan 15 UU

Rahasia    Dagang,    No.    30   Tahun    2000,    pelanggaran    rahasia    dagang

dianggap   telah terjadi :

a)     Jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya, baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud.[12]

b)     Jika seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13]

c)     Kekecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat di samping berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingnan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.[14]

Dalam KUHPidana Indonesia terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan informasi yang harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara seperti yang dimuat dalam ketentuan Pasal 112, 113, 114, 115, dan 116.

 

 

  1. F.     Kesimpulan dan Saran
  1. HKI mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam sektor industri, karena melalui HKI akan tercipta industri modern dengan hadirnya inovasi-inovasi baru, teknologi-teknologi canggih, kualitas tinggi dan standar mutu.
  2. Perkembangan sektor industri sangat berkaitan dengan perkembangan HK. Oleh karena itu sangat perlu adanya perlindungan hukum HKI sehingga tercipta kepastian perlindungan hukum yang tegas terhadap karya-karya intelektual manusia.
  3. Masalah HKI adalah bagaimana cara mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh pesaing lain yang bertindak tidak jujur, menghalalkan segala cara dalam memenangkan persaingan.
  4. Untuk memahami arti pentingya HKI dan perannya dalam meningkatkan  kreatifitas, perlu adanya sosialisasi, membudayakan dan memberdayakan HKI kepada masyarakat.
  5. Disarankan adanya peran serta yang aktif dari semua lapisan masyarakat, aparat hukum, dan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI sehingga dapat tercipta iklim usaha industri yang kondusif.
  6. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dari para pelaku usaha maupun masyarakat untuk menghargai karya-karya intelektual seseorang.

maharaini@yahoo.com/renti.m@trisakti.ac.id


[1] Makalah yang akan disampaikan pada Pelatihan Fasilitator HKI-IKM yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, tanggal 27 Agustus 2008, bertempat di Hotel Maharani, Jalan Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

[2] Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Bidang kajian adalah hukum bisnis, kekhususan hukum kekayaan intelektual, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, hukum perusahaan dan hukum asuransi. Praktisi dan  aktif sebagai Pengurus pada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) wilayah DKI Jakarta untuk Departemen Luar Negeri dari tahun 2001 sampai dengan 2007.

[3] Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal.1.

[4] Cita Citrawinda Priapantja, Menyambut Hari HKI Sedunia, HKI Meningkatkan Kreatifitas Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, volume 13, April 2001, hal.33.

[5] A. Zen Umar Purba, Pokok-pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha, Majalah Hukum dan Pembangunan FH UI, Jakarta, No.1 Tahun XXV, Februari 1995, hal.14.

[6] Insan Budi Maulana, Perlindungan Pemilik Rahasia Dagang dalam Menghadapi Persaingan Curang, Jurnal Hukum Bisnis, volume 13, April 2001, hal.24.

[7] Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

[8] Pasal 322 KHUPidana menyebutkan bahwa “(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.9000,-. (2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang maka perbuatan itu dapat dituntut hanya atas pengaduan orang itu.” Pasal 323 KUHPidana menyebutkan bahwa “(1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dulu bekerja, sedangkan ia harus merahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.9000,-. (2) Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan pengurus perusahaan itu.” Pasal 382 bis KUHPidana menyebutkan bahwa “barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangkan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.13.500, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu.”

[9] Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal.1-2.

[10] Ibid., hal.120.

[11] Ibid., hal.144.

[12] UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 13.

[13] Ibid., Pasal 14.

[14] Ibid., Pasal 15.                                                                                                        


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.