Implementasi Perluasan Istilah Tender Dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

 Oleh :

DR. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Download

  1. A.   PENGANTAR

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5/1999). Larangan persekongkolan tender dilakukan karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Dengan adanya larangan ini diharapkan pelaksanaan tender akan menjadi efisien, artinya mendapakan harga termurah dengan kualitas terbaik.[1] Selain itu, persekongkolan tender termasuk salah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian Negara.[2] Negara sebagai badan hukum publik memiliki organ birokrasi yang senantiasa membutuhkan barang dan/atau jasa untuk keperluan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan pemberian jasa pelayanan kepada publik. Adanya manipulasi harga dalam tender akan mengakibatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab.[3] Dan ironisnya, kerugian yang disebabkan adanya manipulasi harga dibebankan kepada masyarakat.

Pengawasan terhadap adanya persekongkolan tender dilakukan oleh beberapa lembaga Negara, antaralain oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sejak dibentuknya KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 75 Tahun1999, lembaga ini banyak menerima laporan dari masyarakat, yang lebih dari 70% di antaranya adalah tentang persekongkolan tender. Mengingat hal ini, KPPU menganggap perlu untuk memberikan perhatian khusus tentang persekongkolan tender, sehingga dibentuklah pedoman tentang persekongkolan tender, yang merupakan pedoman pertama atas UU Nomor 5/1999 yang ditetapkan pada tahun 2005. 

Mengingat impikasi yang ditimbulkan atas adanya persekongkolan tender, pemerintah juga senantiasa memperbaharui peraturan tentang pengadaan barang dan/jasa di sektor publik dengan menetapkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut beberapa amandemennya. Peraturan tersebut dimaksud agar pegadaan barang dan/atau jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, serta perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak terkait, sehingga hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.[4]

Persekongkolan tender merupakan suatu kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha dengan cara melakukan kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan memenangkan tender. Kegiatan ini akan berimplikasi pada pelaku usaha lain yang tidak ikut dalam kesepakatan tersebut, dan tidak jarang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna penyedia jasa atau barang karena adanya ketidak-wajaran harga. Pengaturan persekongkolan tender dalam Pasal 22 UU Nomor5/1999 menyatakan sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lai untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Dalam Penjelasannya, tender diartikan sebagai “tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan atau proyek, di mana untuk alas an efektivitas dan efisiensi, proyek diserahkan kepada pihak lain yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan proyek tersebut.

Dari Penjelasan Pasal 22 tersebut, ruang lingkup tender meliputi tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, dan untuk menyediakan jasa. Apabila proyek ditenderkan, maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan, menyediakan barang/jasa yang diperjanjikan sebelumnya.[5] Namun demikian, dalam implementasiya, istilah tender tidak hanya terbatas pada memborong pekerjaan, mengadaan atau menyediakan barang dan/atau jasa, tetapi berkembang menjadi lebih luas seperti tender penjualan saham Indomobil Sukses Internasional (PT IMSI)[6] serta divestasi dua unit kapal tanker (Very Large Crude Carrier/VLCC) milik Pertamina,[7] yang dianggap menghambat peserta tender lainnya dan bahkan merugikan Negara. Demikian juga, putusan KPPU tentang persekongkolan tender juga berkembang menjadi tender pemilihan partner untuk membangun pasar.

Perluasan istilah dan pengertian tender dalam UU Nomor 5/1999 yang daam implementasinya mengalami perkembangan menarik untuk dicermati bagi pemerhati, pemerintah, dan pelaku usaha yang senantiasa berhubungan dengan masalah-masalah persaingan, sehingga penulis menganggap perlu untuk melakukan kajian singkat mengenai hal ini dengan judul “Impelementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat”.

 

  1. B.   PERLUASAN ISTILAH TENDER DALAM PUTUSAN-PUTUSAN KPPU TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER

 

Konsep persekongkolan tender di Indonesia memiliki kemiripan dengan Amerika Serikat. Kemiripannya terdapat pada pengembangan konsep yang didasarkan bukan pada peraturan perundang-undangan, melainkan lembaga pengawas persaingan hukum, yaitu KPPU di Indonesia dan pengadilan di Amerika Serikat.[8] Pada perkembangan awal penegakan hukum UU Nomor 5/1999, khususnya dalam putusan KPPU tentang persekongkolan tender, ditemukan kecenderungan bahwa KPPU masih mencoba membangun konsep persekongkolan tender.[9] Tender menurut UU Nomor 5/1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tersebut sangatlah sempit dan terbatas.[10] Persekongkolan tender yang dimaksud dalam Pasal 22 tersebut bersifat abstrak dan umum, artinya ketentuan mengenai persekongkolan tender belum mampu memberikan petunjuk hukum yang operasional ketika akan digunakan untuk menganalisis kasus persekongkolan tender.

Tujuan utama pelaksanaan penawaran tender adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output yang maksimal. Oleh karenanya, persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beritikad baik untuk melakukan usaha di bidang bersangkutan. Agar tercipta persaingan usaha yang sehat, pelaksanaan tender atau pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:[11]

  1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
  2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
  3. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
  4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
  5. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
  6. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

 

Persekongkolan dalam tender menyebabkan terjadinya hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender. Hal ini tentu saja dapat merugikan konsumen dan pemberi kerja karena konsumen atau pemberi kerja harus membayar harga yang lebih mahal daripada yang sesungguhnya, padahal barang/jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur. Selain itu, nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat mark-up yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayaannya melalui APBN, maka akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Dalam proses penyelenggaraan tender harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Penyelenggara tender, yaitu pengguna barang dan/atau jasa; penjual barang; dan panitia tender.
  2. Peserta tender, yaitu para pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa, atau pembeli barang, yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta tender.
  3. Persyaratan tender, meliputi kualifikasi, klasifikasi, dan kompetensi peserta tender; spesifikasi dan standar barang dan/atau jasa; jaminan yang harus diberikan peserta tender; serta persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan dalam dokumen tender pengadaan barang dan/atau jasa, dan/atau penjualan barang.
  4. Penawaran teknis dan harga terbaik yang diajukan oleh penyedia barang dan/atau jasa, atau penawaran harga terbaik yang diajukan oleh pembeli barang.
  5. Kualitas barang dan/atau jasa, untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
  6. Waktu tertentu.
  7. Tata cara dan metode tertentu, antara lain meliputi prosedur tender, cara pemberitahuan perubahan, penambahan, atau pengurangan isi dokumen tender; cara penyampaian penawaran, mekanisme evaluasi, dan penentuan pemenang tender; serta mekanisme pengajuan sanggahan dan/atau tanggapan.

 

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa persekongkolan tender berasal dari kolaborasi dua terminologi yaitu persekongkolan dan tender. Dari kolaborasi tersebut, maka didapat pengertian persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pengertian tersebut, Krisanto membagi unsur-unsur dalam persekongkolan tender sebagai berikut:[12]

-   adanya dua atau lebih pelaku usaha

-   adanya kerjasama untuk melakukan persekongkolan dalam tender;

-   adanya tujuan untuk menguasai pasar;

-   adanya usaha untuk mengatur atau menentukan pemenang tender; dan

-   mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

 

Unsur-unsur di atas sedikit berbeda dari unsur-unsur persekongkolan tender yang ditetapkan oleh KPPU berdasarkan rumusan Pasal 22. KPPU, sebagai otoritas pengawas persaingan dalam menilai kasus-kasus persekongkolan tender menguraikan Pasal 22 menjadi unsur-unsur yang terdiri atas pelaku usaha, persekongkolan, pihak lain, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, serta terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur tersebut tidak bersifat statis melainkan mengalami pengembangan atau pemaknaan baru didasarkan pada interpretasi terhadap ketentuan normatifnya. Dalam putusan-putusannya, KPPU mendasarkan analisis unsur-unsur atas kasus-kasus persekongkolan tender pada definisi yang terdapat dalam UU Nomor 5/1999.[13]

Unsur pelaku usaha dan persaingan usaha tidak sehat memiliki definisi yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam UU Nomor 5/1999. Hal ini berbeda dengan unsur pihak lain, bersekongkol, serta mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT). Terhadap unsur yang definisinya tidak diatur dalam UU Nomor 5/1999, KPPU berinisiatif mengajukan definisi, sebagai dasar untuk melakukan kajian atau penilaian atas kasus-kasus persekongkolan tender.[14] Dalam beberapa kasus persekongkolan tender, KPPU juga telah memberikan penafsiran/interpretasi terhadap pengertian tender.

Tender menurut UU Nomor 5/1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan; mengadakan barang-barang; atau menyediakan jasa. Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Tiga terminologi tersebut menjadi pengertian dasar dari tender, artinya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan.[15]

Persekongkolan tender yang dimaksud dalam Pasal 22 tersebut bersifat abstrak dan umum, artinya ketentuan mengenai persekongkolan tender belum mampu memberikan petunjuk hukum yang operasional ketika akan digunakan untuk menganalisis kasus persekongkolan tender. Pendefinisian tender dalam UU Nomor 5/1999 sangat sempit dan terbatas.[16] Sempit karena tender hanya diasumsikan sebagai kegiatan menawarkan harga, sedangkan pada praktiknya, tender terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi antara lain: permintaan pengadaan barang dan/atau jasa, permintaan untuk membeli barang (untuk tender penjualan barang), penawaran teknis dan harga atau penawaran harga, evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi (jika ada) dan dokumen penawaran, pengajuan dan pemeriksaan sanggahan/tanggapan, serta penetapan pemenang tender. Definisi tender dalam UU Nomor 5/1999 dibatasi pada penyelenggaraan tender untuk mencari penyedia barang dan/jasa terbaik, padahal tender juga diselenggarakan untuk mencari pembeli barang terbaik. Selain itu, definisi tender dalam UU Nomor 5/1999 terbatas hanya menekankan pada penawaran harga, padahal dalam tender juga dikenal penawaran teknis. Penawaran teknis dan penawaran harga merupakan dasar pertimbangan penting bagi penyelenggara tender untuk menentukan pemenang tender. Bahkan dalam tender-tender tertentu, penawaran teknis lebih penting dari penawaran harga, misalnya dalam penentuan pemenang tender pembangunan pembangkit listrik. Dengan demikian, mengingat tujuan penyelenggaraan tender, maka lebih tepat apabila tender diartikan sebagai mekanisme atau rangkaian kegiatan untuk memilih penyedia barang dan/atau jasa terbaik, atau pembeli terbaik.[17]

Sehubungan dengan konsep atau istilah tender, UNCTAD menyatakan bahwa tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan karena melanggar tujuan tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang dan jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan.[18] Kondisi yang paling menguntungkan diperoleh bila penawaran tender dilakukan dengan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel, bila tidak maka konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran tender dapat terjadi.

Dalam uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tender termasuk dalam tujuan tender antara lain: pertama, tawaran mengajukan harga dan kondisi yang paling menguntungkan (harga terendah) untuk memborong suatu pekerjaan.  Kedua, tawaran mengajukan harga dan kondisi yang paling menguntungkan (harga terendah) untuk mengadakan barang-barang. Ketiga, tawaran mengajukan harga dan kondisi yang paling menguntungkan (harga terendah) untuk menyediakan jasa. Namun, dalam putusan-putusan di bawah ini, KPPU telah menetapkan bahwa pengertian tender tidak hanya untuk penawaran terendah, melainkan juga penawaran tertinggi.

Selain unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur persaingan usaha tidak sehat yang telah diulas di atas, dalam beberapa putusannya, KPPU telah memberikan definisi tersendiri terhadap tender untuk membuktikan adanya persekongkolan dalam tender, seperti dalam putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tentang Perkara Divestasi Saham dan Convertible Bonds PT Indomobil Sukses Internasional, putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 tentang Divestasi VLCC PT Pertamina, dan putusan No. 15/KPPU-L/2007 tentang Lelang Pembangunan Mall di Kota Prabumulih Tahun 2006. Berikut uraian perkara-perkara tersebut:

1. Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002 tentang Perkara Divestasi Saham dan

         Convertible Bonds PT. Indomobil Sukses Internasional

Perkara ini berawal ketika PT Salim Group harus menyelesaikan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pelunasan utang dilakukan dengan cara penyerahan aset Salim Group kepada BPPN, salah satunya adalah aset PT Indomobil Sukses Internasional (selanjutnya PT IMSI). Semua aset yang berwujud dari PT IMSI tersebut dikelola oleh PT Holkido Perkasa (selanjutnya PT Holkido).[19] Pada tanggal 20 November 2001, melalui surat kabar Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, PT Deloitte & Touche FAS (selanjutnya PT DTT) bertindak atas nama BPPN dan PT Holkido,[20] mengumumkan akan menjual seluruh kepemilikan saham PT Holkido di PT IMSI dan conververtible bonds[21] yang diterbitkan PT Holkido dan BPPN.[22] Kemudian adanya pemberitaan di beberapa media massa yang terbit pada bulan Desember 2001 dan beberapa edisi kemudian tentang adanya kejanggalan dalam proses tender divestasi saham PT IMSI, membuat KPPU berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan. Kejanggalan tersebut di antaranya adalah harga yang dianggap terlalu rendah, jangka waktu pelaksanaan tender yang singkat, jumlah peserta tender yang terbatas, dan adanya pelanggaran prosedur.[23]

Atas informasi tersebut, KPPU membentuk Tim Monitoring dan berdasarkan hasil monitoring diputuskan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan pada 4 Februari 2002 sampai dengan 19 Maret 2002. Dalam pemeriksaan pendahuluan, KPPU telah mendengar keterangan dari PT Holkido Perkasa (Terlapor I), PT Trimegah Securities (Terlapor II), dan PT Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III). Selain itu, KPPU juga mendengar keterangan saksi-saksi, yaitu BPPN, PT DTT, PT Bhakti Asset Management (PT BAM), PT Alpha Securitas Indonesia (PT ASI), PT Bank Danamon Indonesia, Pranata Hajadi, PT Pricewaterhouse Coopers (PT PWC).

Dari hasil pemeriksaan pendahuluan ditemukan adanya indikasi pelanggaran UU Nomor 5/1999 sehingga kemudian dilakukan Pemeriksaan Lanjutan dan kemudian menetapkan untuk meningkatkan status saksi Pranata Hajadi, PT. MMI, Parallax Capital Management, PT BAM dan PT ASI masing-masing menjadi Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX. Kemudian dari hasil pemeriksaan 170 surat dan dokumen serta saksi-saksi, KPPU menemukan adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender[24] penjualan saham Indomobil.

Sinyalemen persekongkolan dalam pelaksanaan tender penjualan saham Indomobil dapat terlihat ketika BPPN dan PT Holdiko tetap menerima penyerahan dokumen final bid (penawaran akhir) dari PT CSDP, meskipun penyerahannya melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, dan menerima PT CSDP sebagai pemenang meskipun mengetahui telah terjadi perubahan total pemegang saham PT CSDP berikut komisaris dan direksinya. Padahal, sesuai ketentuan tidak diperbolehkan ada perubahan apa pun selama 60 hari terhitung sejak batas akhir waktu penawaran tanggal 4 Desember 2002. BPPN juga tetap menerima PT BAM sebagai peserta tender. Padahal, PT. BAM baru menandatangani Confidentiality Agreement tanggal 3 Desember 2001, sementara batas waktu penawaran tanggal 4 Desember 2001. Sementara peranan Trimegah adalah membantu PT CSDP mendapatkan Info Memo, prosedur pengajuan penawaran, draf Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement (CSPLTA) kepada PT CSDP. Seharusnya PT CSDP tidak berhak mendapatkannya, karena tidak menandatangani Confidentiality Agreement. Tidak hanya itu, PT Trimegah juga memberi kemudahan kepada Pranata Hajadi, yang sebelumnya menjadi investor tunggal PT ASI, untuk menjadi investor PT CSDP, sebelum PT CSDP dinyatakan sebagai pemenang tender. Pranata Hajadi adalah juga Direktur Utama PT Eka Surya Indah Pratama (PT ESIP), anggota grup dari PT Trimegah. PT ESIP disiapkan oleh PT Trimegah untuk pengambilalihan perusahaan lain. Demikian juga PT CSDP. Dengan kata lain, PT CSDP, PT ESIP, dan PT Trimegah adalah satu grup.[25]

Kejanggalan lain dalam proses penawaran saham tersebut adalah adanya pengajuan permintaan one to one meeting dalam waktu yang hampir bersamaan dari PT ASI dan PT Trimegah, guna membicarakan mark up terhadap CPSLTA antara tanggal 30 dan 31 November 2001, berupa antara lain penghilangan escrow account, peniadaan bid deposit tambahan sebesar 50 miliar rupiah, dan penghilangan persyaratan mengenai “any of their affiliates and their related parties”.[26]

Akhirnya pada 4 Desember 2001, pihak penjual telah memberitahukan PT CSDP secara verbal bahwa perusahaan tersebut merupakan calon pemenang tender,[27] padahal pengumuman tender baru dilakukan pada 5 Desember 2001. pengumuman pemenang tender tersebut juga menimbulkan permasalahan mengingat belum mendapatkan rekomendasi secara resmi oleh Deputi Ketua Asset Management Investment dan Deputi Ketua Risk Management. Kedua Deputi tersebut baru memberikan rekomendasi persetujuan pemenang tender pada 10 dan 11 Desember 2001.

Dalam putusan perkara Indomobil, KPPU telah “memperluas” pengertian tender dengan mempertimbangkan bahwa tawaran mengajukan harga meliputi tawaran untuk pembelian dan tawaran untuk penjualan, di mana cakupan ‘barang’ meliputi barang berwujud (tangible) dan barang tidak berwujud (intangible). Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian tender menurut Penjelasan Pasal 22. Cakupan tender dalam Penjelasan Pasal 22 hanya terbatas pada tender untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang, atau penyediaan jasa. Jadi lazimnya, dalam pengertian tender di sini adalah siapa yang dapat mengajukan harga penawaran terendah yang akan ditetapkan menjadi pemenang. Sebaliknya, dalam tender penjualan saham dan convertible bonds PT IMSI, yang ditetapkan sebagai pemenang adalah peserta tender yang mengajukan penawaran tertinggi, dalam hal ini adalah PT CSDP. Adanya perbedaan ini yang membuat sebagian kalangan berpendapat bahwa KPPU tidak memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan terhadap masalah tender penjualan saham, karena saham bukan merupakan barang dan atau jasa.[28]

Uraian perkara di atas menunjukkan, bahwa pengajuan penawaran harga dalam divestasi saham dan convertible bonds PT IMSI adalah termasuk dalam kategori tender. Hal ini sesuai dengan pengertian tender yang telah diperluas dalam Pedoman Pasal 22 yang menyatakan, bahwa selain adanya pernyataan memborong dan/atau mengadakan, juga terdapat pernyataan membeli dan menjual, untuk lebih jelasnya dalam Pedoman Pasal 22, pengertian tender tersebut mencakup mencakup tawaran untuk:

  1. memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
  2. mengadakan barang dan atau jasa.
  3. membeli suatu barang dan atau jasa
  4. menjual suatu barang dan atau jasa

KPPU berpendapat bahwa tender merupakan alat untuk mencapai tujuan pokok tender, yaitu memperoleh penawaran harga terendah atas barang dan jasa dengan kualitas terbaik dalam kegiatan tender pembelian dan atau memperoleh harga tertinggi dalam tender penjualan.[29] Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas, proses penilaian, serta non-diskriminatif.

Salah satu manifestasi prinsip transparansi adalah pelaksanaan tender melalui penawaran umum. Prinsip ini sebenarnya telah dipenuhi dalam penjualan saham PT IMSI, yaitu dibuktikan dengan disebarkannya 135 undangan kepada calon investor oleh Holkido, di samping melakukan press conference serta memasang iklan di koran serta memuatnya di website. Ini menunjukkan bahwa PT Holkido telah membuka kesempatan bagi masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Namun waktu pelaksanaan tender yang terlalu singkat, telah berimplikasi untuk menghambat masuknya calon peserta tender yang lain, sehingga menghilangkan prinsip kompetisi dalam tender.

Sementara pelanggaran terhadap prinsip proses penilaian dan non-diskriminatif dapat dilihat dari adanya tindakan-tindakan penjual, di antaranya:

-      Pihak penjual tetap menerima Confidentiallity Agreement PT BAM pada tanggal 3 Desember 2001, meskipun sesuai ketentuan harus diserahkan pada 26 November 2001, sehingga seharusnya ditolak dan PT BAM tidak bisa menjadi peserta tender. Penjual juga tetap menerima dokumen tender PT BAM yang tidak menyebutkan dan menyampaikan nama anggota konsorsiumnya.

-      Menurut ketentuan dalam Procedures for The Submission of Bid, penyerahan bid paling lambat tanggal 4 Desember 2008 pukul 16.00 WIB, namun penjual tetap menerima dokumen final bid dari PT BAM yang diserahkan pukul 16.23 WIB dan PT CSDP[30] yang diserahkan pukul 16.30 WIB.

-      Pihak penjual menerima dan tetap memproses keikutsertaan ketiga peserta tender meskipun mereka tidak memberikan Warranty Letter dan tidak menyebutkan Consortium Identity.

Penulis berpendapat bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tender di atas, merupakan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang mengarah pada dugaan adanya persekongkolan dalam tender divestasi saham dan convertible bonds PT IMSI, yang mana merupakan kewenangan KPPU untuk menilai dan membuktikan tentang hal tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf b UU No. 5/1999.

 

  1. 2.  Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 tentang Divestasi Dua Unit Tanker Very Large Crude Carrier PT. Pertamina

Perkara kasus penjualan dua unit tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) Nomor Hull 1540 dan 1541 milik PT Pertamina (selanjutnya divestasi VLCC)[31] pada awalnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 karena adanya dugaan korupsi.[32] Namun sebelum KPK menyelesaikan menyelesaikan penyelidikannya, KPPU telah memutus bersalah adanya praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dan persekongkolan tender oleh para pihak yang terlibat dalam divestasi VLCC.[33]

KPPU melakukan pemeriksaan terhadap divestasi VLCC berdasarkan laporan ke KPPU tanggal 29 Juni dan 9 Juli 2004, terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam proses tender divestasi VLCC, yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero – Terlapor I, selanjutnya Pertamina), Goldman Sachs, Pte (Singapore – Terlapor II, selanjutnya Goldman Sachs), Frontline, Ltd. (Terlapor III), PT Corfina Mitrakreasi (Terlapor IV, selanjutnya Corfina), dan PT Perusahaan Pelayaran Equinox (Terlapor V, selanjutnya Equinox). Indikasi yang dilaporkan adalah: pertama, penunjukan Goldman Sachs sebagai financial advisor dan arranger tidak dilakukan melalui proses tender terbuka. Kedua, tidak ada urgensi yang dapat membenarkan penunjukkan langsung Goldman Sachs. ketiga, proses penentuan pemenang divestasi VLCC ditetapkan melalui penilaian yang tidak jelas dan tidak konsisten.[34]

Penunjukan konsultan (financial advisor dan arranger) divestasi VLCC menjadi embrio persekongkolan tender. Pada saat Goldman Sachs ditunjuk sebagai financial advisor dan arranger, Pertamina telah mempunyai konsultan untuk divestasi VLCC yaitu PT Bahana Securities. Pada 23 Maret 2004, Japan Marines memenangkan tender sebagai konsultan studi kelayakan. Namun pada 10 Mei 2004, PT Bahana Securities diberhentikan dari tugasnya. Pemberhentian tersebut diduga berkaitan dengan penunjukan Goldman Sachs sebagai financial advisor dan arranger pada 23 April 2004.

Penunjukan Goldman Sachs tersebut tidak melalui tender karena adanya alasan mendesak. Padahal, menurut Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 077/C0000/2000/SO tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC (selanjutnya SK 077), metode pengadaan barang/jasa di Pertamina dapat dilakukan dengan cara pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola. Definisi ‘keadaan mendesak’ menurut Bab IV huruf A angka 3 huruf c angka 10 SK 077 adalah pekerjaan yang sifatnya mendadak (di luar rencana) yang apabila tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Divestasi VLCC sudah direncanakan sejak 6 April 2004, sehingga penunjukan financial advisor dan arranger bukan pekerjaan yang bersifat mendadak. Selain itu, tidak ada ancaman kerugian yang lebih besar apabila tidak dilakukan dengan metode pengadaan barang/jasa yang lebih kompetitif, terutama mengingat pengadaan barang/jasa untuk financial advisor dan arranger bernilai di atas Rp. 200.000.000,- atau US$ 20.000. Dengan demikian, penunjukan Goldman Sachs sebagai financial advisor dan arranger yang tidak melalui pelelangan adalah melanggar SK 077.[35]

Pada April 2004, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Goldman Sachs, Direksi Pertamina memutuskan untuk menjual secara putus atas dua unit VLCC dan membentuk Tim Divestasi.[36] Goldman Sachs kemudian mengundang 43 potential bidder. Sampai dengan 25 Mei 2004 pukul 13.00 waktu Singapura, terdapat beberapa perusahaan yang memasukkan penawaran, terdiri dari enam perusahaan yang termasuk dalam daftar undangan dan satu perusahaan yang tidak diundang. Keenam perusahaan itu adalah OSG, Equinox/Frontline, Equinox/Toepfer Transport, Equinox/Worldwide Shipping, Simpson Spencer & Young/Essar Shipping, Ltd., dan Viking Holiday/Euronav Luxemburg. Sementara satu perusahaan yang tidak diundang adalah Equinox/Dorian (Hellas) SA.

Pembukaan bid pertama dilakukan di kantor Goldman Sachs (Singapura) pada 25 Mei 2004 dengan dihadiri oleh seluruh peserta, Pertamina, ketua dan beberapa anggota Tim Divestasi Pertamina, serta notaris. Hasil evaluasi Goldman Sachs atas penawaran pertama yang dipresentasikan di kantor Pertamina pada 26 Mei 2004, terdapat empat potential bidders, yaitu Essar, Frontline, OSG, dan Worldwide Shipping. Namun menurut Direksi Pertamina hanya terdapat tiga potential bidder, yaitu Essar (US$ 183 juta), Frontline (US$ 175 juta), dan OSG (US$ 162 juta).

Setelah penawaran pertama, dilakukan enhancement bid dengan batas waktu paling lambat 7 Juni 2004 pukul 13.00 waktu Singapore. Pembukaan enhancement bid dilakukan pada waktu tersebut tanpa dihadiri oleh Tim Divestasi Pertamina. Harga penawaran dari shortlisted bidder adalah Essar US$ 183,5 juta, Frontline US$ 178 juta, dan OSG US$ 170 juta.

Tabel 1:

Hasil Penilaian Goldman Sachs Atas Enhancement Bid[37]

 

 

 

Bidder

Price US$ Complience with Payment Terms Proof of Financing Reputation/ Profile Total

 

 80%

10%

5%

5%

100%
Essar 183,5 juta (80%)

7,5%

4%

4%

95%
Frontline 178 juta (78%)

10%

5%

5%

98%
OSG 162 juta (74,1%)

10%

5%

5%

94,1%

 

Rendahnya nilai Essar terletak pada aspek complience with payment terms, yaitu adanya keraguan mengenai kemampuan membayar down payment sebesar 20%. Kemudian pada 8 Juni 2004, Direksi Pertamina memerintahkan Goldman Sachs untuk mengirimkan surat kepada Essar guna menanyakan kemampuannya dalam membayar down payment. Direksi Pertamina memutuskan apabila ada konfirmasi dari Essar, maka Essar akan ditetapkan sebagai pemenang. Atas klarifikasi yang dilakukan Goldman Sachs, Essar memberikan jawaban melalui fax tertanggal 8 Juni 2004 kepada Direktur Utama Pertamina dengan tembusan kepada Goldman Sachs, yang isinya menyatakan Essar dapat memasukkan down payment paling cepat dalam waktu sepuluh hari kerja bank. Fax diterima oleh Goldman Sachs, namun Pertamina tidak pernah menerimanya. Konfirmasi dari Essar menjadi urgen untuk mengungkap adanya persekongkolan tender. Ketika Tim Divestasi menanyakan tentang konfirmasi dari Essar, Goldman Sachs menjawab bahwa konfirmasi tersebut belum diterima.[38]

Pada 9 Juni 2004 pukul 19.55 WIB (6.55 PM waktu Singapura), Nick Froude (salah seorang staf Equinox) mengirimkan e-mail kepada Frontline yang pada intinya menyatakan belum adanya kesepakatan mengenai harga VLCC dengan melampirkan draf Sale and Purchase Agreement (SPA) penawaran kedua. Kemudian, di hari yang sama, sekitar pukul 21.00, Equinox mengirimkan penawaran ketiga dari Frontline senilai US$ 184 juta, sehingga merubah posisi Frontline menjadi tertinggi baik dari sisi harga dan total skor. Kemudian dalam rapat tanggal 10 Juni 2004,[39] Goldman Sachs menyatakan Frontline sebagai pemenang tender. Pada kesempatan itu, Direktur Pertamina menanyakan kemungkinan memberikan kesempatan yang sama kepada Essar dan OSG untuk memasukkan penawaran ketiga. Namun hal tersebut “ditolak” oleh Goldman Sachs dengan alasan bahwa apabila hal tersebut dilakukan, maka tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tender sampai dengan Juni 2004.[40] Dalam hal ini, Goldman Sachs telah menetapkan standar ganda. Alasan tidak cukup waktu adalah tidak tepat karena ada rentang waktu dua hari antara penawaran kedua dan ketiga[41] dari Frontline, sehingga dimungkinkan bagi Essar dan OSG untuk juga memasukkan penawaran ketiga. Pernyataan Goldman Sachs bahwa penawaran Frontline merupakan penawaran optimal yang dapat diterima Pertamina bertentangan dengan fakta bahwa nilai penawaran Frontline lebih rendah dari Essar dengan selisih US$ 8 juta pada penawaran pertama dan US$ 5,5 juta pada penawaran kedua. Ini artinya, penawaran pertama dan kedua Frontline tidak pernah sama atau melebihi penawaran Essar. Selisih harga penawaran yang hanya terpaut US$ 500 ribu membuat Tim Divestasi mengeluarkan pernyataan kemungkinan adanya kebocoran atas harga penawaran Essar. Tidak ada reaksi dari Pertamina atas kecurigaan tersebut, Pertamina tetap memutuskan Frontline sebagai pemenang tender divestasi VLCC berdasarkan penawaran ketiga Frontline.

Perkara tersebut oleh KPPU dianggap merupakan pelanggaran terhadap Pasal 22 UU Nomor 5/1999 tentang Persekongkolan Tender. Sementara itu, dalam Penjelasannya dinyatakan, bahwa tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Jika ditinjau secara sempit, maka tender divestasi VLCC tidak termasuk dalam cakupan pengertian tender, karena hal tersebut merupakan kegiatan penjualan barang dan bukan kegiatan tender pengadaan barang dan jasa.[42] Tender divestasi VLCC juga tidak termasuk dalam ketentuan Keppres No. 80/2003,[43] karena pelaksanaannya tidak menggunakan biaya APBN/APBD. Namun demikian, Penjelasan Pasal 22 tersebut tidak memberikan batasan dan tidak menjelaskan maksud pengadaan barang. Penafsiran yang luas istilah tender dalam perkara di atas memperlihatkan bahwa divestasi VLCC termasuk dalam kategori tender, dimana Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5/1999 memberikankan batasan luas tentang istilah tender.

 

 

  1. 3.    Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2007 tentang Lelang Pembangunan Mall di Kota Prabumulih Tahun 2006

Perkara bermula dari adanya lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006, yang melibatkan PT Prabu Makmur selaku Terlapor I, PT Sungai Musi Perdana (PT. SMP) selaku Terlapor II, PT Putra Prabu selaku Terlapor III, PT Makassar Putra Perkasa (PT. MPP) selaku Terlapor IV, PT Alexindo Sekawan selaku Terlapor V, PT Lematang Sentana selaku Terlapor VI dan Ketua Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih selaku Terlapor VII. KPPU kemudian mengadakan pemeriksaan, di mana berdasarkan pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa sebelum diadakannya pelelangan, Terlapor I dengan pemiliknya Ferry Soelisthio merupakan satu-satunya peserta lelang yang melakukan pemaparan/presentasi kepada Plt. Walikota terkait dengan rencananya untuk pembangunan Mall. Berdasarkan saran dari Terlapor VII yang mengacu pada ketentuan PP No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Terlapor I diminta untuk mencari perusahaan lainnya sebagai peserta pendamping agar jumlah peserta yang mendaftar dapat memenuhi persyaratan yang sah, yaitu minimal 5 (lima) perusahaan yang mendaftar. Untuk keperluan tersebut, Terlapor I kemudian memasukkan ketiga perusahaannya, yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Selain ketiga perusahaannya, Terlapor I juga memasukkan Terlapor V dan Terlapor VI untuk menjadi peserta lelang. Ferry Soelisthio juga sudah menjual rencana kios-kios kepada para pedagang dari Prabumulih maupun dari Palembang atas nama rekening Terlapor III. Tindakan ini merupakan tindakan yang memastikan bahwa salah satu perusahaan milik Ferry Soelistiho adalah pemenang dalam lelang tersebut.

Dalam pemeriksaan, ditemukan juga bahwa Ferry Soelisthio meminta Freddy Effendy untuk mewakili Alex Suherman (Direktur PT. Alexindo Sekawan) dan Andy  mewakili Jusuf Chandra (Direktur dan Pemilik PT. Lematang Sentana) yang berperan sebagai pendamping PT. Prabu Makmur. Jusuf Chandra mengaku tidak pernah mengikuti lelang. Semua dokumen penawaran PT. Lematang Sentana sebagian ada yang dipalsukan, dan Alex Suherman juga pernah meminjam dokumen perusahaan tersebut yang berisi company profile, SBU, SIUP, dan dokumen lainnya.

Pada 10 Oktober 2006, Panitia mengumumkan pelelangan umum dengan mengundang investor untuk mengikuti lelang pembangunan Mall.[44] Terdapat tujuh perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen, serta memasukkan dokumen penawaran, yaitu Terlapor I s/d Terlapor VI, dan PT Tiga Reka Persada (selanjutnya PT TRP). Lelang pertama ini gagal karena dari seluruh peserta tidak ada yang sah sehingga panitia mengusulkan kepada Walikota Prabumulih untuk diadakan pelelangan ulang. Pada 3 November 2006, panitia kembali mengumumkan lelang, dan tujuh perusahaan yang merupakan peserta yang sama dengan lelang pertama memasukkan dokumen penawaran.[45] Tanggal 20 November 2006 dilakukan pembukaan penawaran terhadap 7 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran, yang hasilnya:

Tabel 2:

Penawaran Para Peserta Tender Prabumulih[46]

 

 

N

 

Peserta

Harga Penawaran (Rp)

Kontribusi

1

PT MPP 78.234.424.000    600.000.000

2

PT SMP 90.138.260.000 3.000.000.000

3

PT Prabu Makmur 89.688.340.000 4.000.000.000

4

PT TRP 76.000.000.000 1.080.000.000

5

PT Lematang Sentana 85.463.500.000     570.000.000

6

PT Alexindo Sekawan 73.825.000.000     610.000.000

7

PT Putra Prabu 91.474.500.000  7.500.000.000

 

Pada pembukaan dokumen penawaran, surat penawaran dari PT Putra Prabu dan PT TRP nilai penawaran angka dengan huruf tidak sama.[47] Surat penawaran PT Putra Prabu kemudian dinyatakan tidak sah karena hal tersebut, padahal penawarannya memiliki nilai kontribusi terbesar dan tidak ada ketentuan dalam RKS yang menyatakan bahwa dalam pembukaan dokumen sudah dapat menggugurkan peserta. Selain itu, surat penawaran PT TRP tidak digugurkan, walaupun hal ini disebabkan karena adanya ketidaktelitian ketua panitia lelang dalam melihat dokumen penawaran dari PT TRP.[48] Tindakan panitia lelang yang menggugurkan PT Putra Prabu menyebabkan terjadinya potensi kerugian pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih sebesar 87,5 miliar rupiah yang berasal dari selisih kontribusi PT Putra Prabu dengan PT Prabu Makmur selama 25 tahun.

Pada 21 November 2006, setelah dilakukan evaluasi dokumen terhadap enam peserta lelang, terdapat empat peserta yang dinyatakan tidak lolos evaluasi administrasi, yaitu PT TRP, PT Alexindo Sekawan, PT MPP, dan PT Lematang Sentana. Kemudian pada 28 November 2006, panitia mengusulkan kepada Pengelola lelang pembangunan mall Kota Prabumulih untuk menetapkan pemenang sebagai berikut:

Tabel 3:

Penawaran Para Peserta Tender Prabumulih[49]

 

 

Usulan

 

Peserta Harga Penawaran (Rp) Harga Terkoreksi (Rp) Kontribusi
Calon Pemenang I PT Prabu Makmur 89.688.340.000 90.014.371.000 4.000.000.000
Calon Pemenang II PT SMP 90.138.260.000 90.483.097.000 3.000.000.000

 

Berdasarkan usulan tersebut, pada 30 November 2006, Panitia mengumumkan PT Prabu Makmur sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan mall Kota Prabumulih.

Dalam perkara di atas, Panitia melakukan lelang untuk memilih investor guna pembangunan Pasar Modern Prabumulih. Dalam hal ini, Pemda akan menyerahkan tanahnya kepada investor untuk didirikan mall di atasnya, dan pihak investor mendapatkan hak untuk menyewakan unit-unit mall tersebut, sementara Pemda akan menerima kontribusi setiap tahunnya selama 25 tahun. Melalui Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 367/KPTS/IV/2006 tanggal 5 Oktober 2008 kemudian dibentuk Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih.[50] Berdasarkan Keputusan a quo, Panitia mengumumkan pelelangan umum tentang undangan kepada investor (penyedia barang/jasa) bidang arsitektur sub bidang gedung dan pabrik untuk mengikuti lelang pembangunan mall di kota Prabumulih.[51] Pelelangan umum termasuk cakupan dasar tender dalam Pedoman Pasal 22. Tender ditujukan kepada investor untuk mengajukan penawaran harga dalam rangka pembangunan mall, yaitu untuk membangun mall dan mengoperasikannya dalam kurun waktu tertentu dengan memberikan kontribusi kepada Pemda selama kurun waktu tersebut. Sehingga dalam perkara a quo, tender adalah termasuk dalam pengertian tender untuk menyediakan jasa. Tender dibuktikan dengan adanya pengumuman lelang pembangunan mall oleh Panitia, dan adanya penawaran dari tujuh perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen serta memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT MPP, PT SMP, PT Prabu Makmur, PT TRP, PT Lematang Sentana, PT Alexindo Sekawan, dan PT Putra Prabu.

Pasal 7 ayat (1) Keppres No. 80/2003 telah menetapkan secara limitatif ruang lingkup berlakunya keppres ini, antara lain adalah untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Mengacu kepada pasal tersebut, maka tender pembangunan mall di Kota Prabumulih harus sesuai dengan ketentuan keppres tersebut. Dalam Keppres No. 80/2003 disebutkan bahwa sistem pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Dalam Pedoman Pasal 22, selain metode-metode tersebut, tender juga dapat dilakukan melalui tender terbuka dan tender terbatas. Dalam perkara a quo, tender dilakukan dengan metode pelelangan umum.[52]

UNCTAD menyatakan bahwa tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan karena melanggar tujuan tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang dan jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan.[53] Kondisi yang paling menguntungkan diperoleh bila penawaran tender dilakukan dengan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif, dan akuntabel, bila tidak maka konspirasi atau persekongkolan dalam penawaran tender dapat terjadi. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pedoman Pasal 22, bahwa prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, serta non-diskriminatif.

Dalam pelaksanaan tender Mall Prabumulih, terdapat perlakuan diskriminatif oleh Panitia, yaitu dengan menyatakan tidak sah surat penawaran PT Putra Prabu karena adanya perbedaan nilai penawaran dalam angka dan huruf, padahal surat penawaran PT TRP yang juga terdapat perbedaan nilai penawaran, namun tidak digugurkan.[54] Selain itu, tidak ada ketentuan dalam RKS yang menyatakan bahwa dalam pembukaan dokumen sudah dapat menggugurkan peserta, Panitia menggugurkan PT Putra Prabu hanya berdasarkan kebiasaan.[55] Tindakan panitia lelang yang menggugurkan PT Putra Prabu menyebabkan terjadinya potensi kerugian pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih sebesar 87,5 miliar rupiah yang berasal dari selisih kontribusi PT Putra Prabu dengan PT Prabu Makmur selama 25 tahun.[56]

Tujuan tender adalah untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan. Harga yang paling menguntungkan ini termasuk harga terendah atau harga tertinggi. Tender dalam perkara Prabumulih masuk dalam kedua harga tersebut, di mana penawaran yang paling menguntungkan (harga terbaik) dalam memborong suatu pekerjaan adalah penawaran terendah yang ditawarkan peserta tender, dan harga yang paling menguntungkan dalam kontribusi yang dapat diberikan adalah penawaran tertinggi.. Harga terbaik dapat diperoleh apabila ada persaingan dalam mengajukan penawaran harga oleh peserta tender. Namun dalam perkara a quo, tindakan Ferry Soelisthio yang memasukkan ketiga perusahaannya dan dua perusahaan lain dengan maksud untuk dapat memenuhi persyaratan sah jumlah peserta lelang sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2006, telah menghilangkan unsur persaingan dalam tender ini. Hal ini dilakukan atas dasar saran dari Panitia yang meminta Ferry Soelisthio untuk mencari pendamping agar syarat sah peserta tender dapat terpenuhi. Sehingga walaupun tender dilakukan dengan pelelangan umum, tetapi prinsip kompetisi dalam tender telah diabaikan.

 

 

  1. C.   DASAR HUKUM PENENTUAN PERLUASAN ISTILAH TENDER

Dalam ketiga kasus di atas, KPPU telah memberikan penafsiran terhadap pengertian tender, sebagai berikut:

Tabel 4:

Pengertian Istilah Tender dalam Putusan-putusan KPPU

 

 

Putusan Indomobil

 

Putusan VLCC

Putusan Prabumulih

Tender adalah tawaran mengajukan harga meliputi tawaran untuk pembelian dan tawaran untuk penjualan. Yang dimaksud dengan tender penjualan adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau jasa yang akan dijual, sementara tender pembelian adalah penawaran harga oleh peserta tender untuk suatu pekerjaan, barang dan atau pekerjaan yang akan dibeli. Cakupan ‘barang’ meliputi barang berwujud (tangible) dan barang tidak berwujud (intangible). Tender adalah tawaran mengajukan harga meliputi tawaran untuk pembelian atau tawaran untuk pengadaan suatu barang atau jasa, dan tawaran untuk penjualan suatu barang atau jasa. Sementara adanya tender dibuktikan dengan fakta bahwa Pertamina telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengajukan penawaran harga dalam rangka membeli dua unit VLCC milik Pertamina. Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk untuk pembangunan mall dengan cara memilih investor yang memberikan nilai kontribusi tertinggi di Kota Prabumulih tahun 2006.

Cakupan pengertian tender dalam Penjelasan Pasal 22 hanya terbatas pada tender untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang atau penyediaan jasa.[57] Dalam perkara Indomobil, objek yang ditenderkan adalah saham dan convertible bonds, di mana hal tersebut bukan termasuk dalam pengertian tender, karena saham bukan merupakan barang dan atau jasa. Adapun dalam perkara VLCC objek yang ditenderkan adalah divestasi/penjualan dua kapal VLCC milik Pertamina. Sementara itu, objek yang ditenderkan dalam perkara Prabumulih adalah pembangunan mall di kota Prabumulih. Keseluruhan penjualan dan/atau pembelian objek di atas, dilakukan dengan cara tender  dan/atau pelelangan umum.

Cakupan pengertian tender menurut Penjelasan Pasal 22 hanya terbatas pada tender untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang atau penyediaan jasa, di mana yang menjadi pemenang adalah peserta yang mengajukan penawaran terendah, bukan penawaran tertinggi seperti pada perkara Indomobil dan divestasi VLCC.[58] Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian tender menurut Penjelasan Pasal 22. Adanya perbedaan ini yang membuat sebagian kalangan berpendapat bahwa KPPU tidak memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan terhadap masalah tender penjualan saham, karena saham bukan merupakan barang dan atau jasa.[59]

Dalam putusan perkara Indomobil, KPPU telah memperluas pengertian tender dengan mempertimbangkan bahwa tawaran mengajukan harga meliputi tawaran untuk pembelian dan tawaran untuk penjualan, di mana cakupan ‘barang’ meliputi barang berwujud (tangible) dan barang tidak berwujud (intangible). Barang berwujud terbagi dua, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Tender penjualan tidak ada kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli. Penentuan harga dalam tender penjualan berdasarkan harga tertinggi yang ditawarkan oleh pembeli.[60] Demikian pula dalam putusan VLCC.

Banyak pihak yang tidak dapat menerima perluasan cakupan tender ini.[61] Hal ini disebabkan adanya alur pemikiran legalistik atau positivisme. Dalam alur pemikiran legalistik, hukum adalah “what the law is, but not what the law should be”. Legalisme membuat peraturan menjadi ‘berhala’ di mana kebenaran dan keadilan hanya dinilai dari perspektif legal formal saja.

Putusan Indomobil telah menjadi pijakan kuat bagi KPPU dalam menyatakan pengertian tender untuk putusan-putusan KPPU selanjutnya yang berkaitan dengan persekongkolan tender. Kemudian pada tahun 2004, KPPU mengeluarkan Pedoman Pasal 22 yang bertujuan untuk memperjelas pengertian persekongkolan dalam tender sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, serta menjabarkan persekongkolan dalam tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Diharapkan pedoman ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persekongkolan tender kepada pelaku usaha, dan memberikan berbagai contoh praktik persekongkolan tender.

Dalam Pedoman Pasal 22, KPPU menggunakan frasa ‘persekongkolan dalam tender’ bukan ‘persekongkolan tender’. Pencantuman kata ‘dalam’ tersebut memberikan penekanan bahwa KPPU bermaksud menegaskan persekongkolan yang dinilai melanggar Pasal 22 adalah persekongkolan yang terjadi di dalam proses tender. Maksud digunakannya istilah ‘persekongkolan dalam tender’ dapat diketahui dari pernyataan dalam Pedoman Pasal 22 berikut:

Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan usaha distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (tender collusive) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut… Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender.[62]

Terdapat tiga (3) terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan, artinya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan.[63] Dalam kamus hukum, tender adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan, sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.[64] Berdasarkan Keppres 80/2003, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui empat metode, yaitu, pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi, dilakukan dengan metode seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi langsung, dan penunjukan langsung.[65]

Berdasarkan hal di atas, KPPU telah memperluas kata ‘tender’ dengan menyamakan pengertian tender dengan pengertian lelang. Pelelangan[66] adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia,[67] lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya, oleh karena itu lelang diatur tersendiri dalam Vendu Reglement yang sifatnya lex specialis. Kekhususan lelang ini antara lain tampak pada sifatnya yang transparan dengan cara pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang ini dipimpin oleh seorang pejabat umum, yaitu Pejabat Lelang yang independen dan profesional. Pengertian ini kemudian dijadikan bentuk operasional pelaksanaan Pasal 22 UU No. 5/1999 yang ada di lapangan,[68] di mana tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk:[69]

-      Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.

-      Mengadakan barang dan atau jasa.

-      Membeli suatu barang dan atau jasa.

-      Menjual suatu barang dan atau jasa.

KPPU menetapkan bahwa cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum[70], dan pelelangan terbatas,[71] serta pemilihan langsung dan penunjukan langsung. KPPU berpendapat bahwa tender merupakan alat untuk mencapai tujuan pokok tender, yaitu memperoleh penawaran harga terendah atas barang dan jasa dengan kualitas terbaik dalam kegiatan tender pembelian dan atau memperoleh harga tertinggi dalam tender penjualan.

 

  1. D.   PENUTUP

Istilah tender dalam implementasinya mengalami perkembangan tidak hanya mencakup pengertian tender yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5/1999. Tender tidak hanya diartikan sebagai tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Hal ini tertuang dalam Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5/1999,  dimana istilah ‘tender’ disamakan dengan pengertian lelang. Berdasarkan contoh-contoh kasus yang dianalisis, maka persekongkolan tender tidak hanya terlihat secara fisik, melainkan juga meliputi penjualan saham, penjualan kapal, dan pemilihan investor untuk membangun suatu properti. Keppres No. 80/2003 telah mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan hal tersebut, KPPU telah menetapkan beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan tender, meliputi transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas, proses penilaian, serta non-diskriminatif. Adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tender dalam proses tender merupakan indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dijadikan entry point bagi KPPU untuk menilai ada tidaknya persekongkolan dalam tender. Sesuai dengan Pasal 25 huruf b dan Pasal 36 UU Nomor 5/1999, merupakan jurisdiksi KPPU untuk menilai, membuktikan dan memutuskan ada tidaknya persekongkolan dalam suatu tender. Sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 5/1999 dan berdasarkan Pasal 35 huruf f undang-undang tersebut, yang menyatakan, bahwa salah satu tugas KPPU adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU Nomor 5/1999. Pedoman tersebut mengatur tentang perluasan istilah tender yang tidak hanya mencakup tender dalam Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5/1999, melainkan juga meliputi tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan/atau jasa, membeli suatu barang dan/atau jasa, serta menjual suatu barang dan/atau jasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       [1]KPPU, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta: Cetakan ke-IV, 2007), hal. 4.

       [2]Nurmadjito, Pakta Intergritas, Legal Review 28/TH III, Januari 2005. hal. 35. Lihat pula “Keuangan Daerah: Pengadaan Barang Jasa Bisa jadi Sumber Korupsi”, Kompas, 25 Februari 2006, hal. 27.

       [3]A. M. Tri Anggraini, “Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Tender”, Jurnal Legalisasi, vol. …, 2007 (?)

       [4]Indonesia, Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian “Menimbang”.

       [5]Yakum Adi Krisanto, “Analisis Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender”, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 24 Nomor II, 2005, hal. 44.

       [6]Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2002 tentang Tender Penjualan Saham PT IMSI.

       [7]Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Tender Penjualan Kapal VLCC PT Pertaminan

[8]Yakub Adi Krisanto, Terobosan Hukum Putusan KPPU dalam Mengembangkan Penafsiran Hukum Persekongkolan Tender (Analisis Putusan KPPU terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 Pasca Tahun 2006), Jurnal Hukum Bisnis (Volume 27 – No. 3, 2008), hal. 66.

[9]Sampai dengan tahun 2002, KPPU dalam putusan-putusan tentang persekongkolan tender masih menggunakan definisi persekongkolan tender dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999. Namun setelah Putusan KPPU No. 3/KPPU-I/2002, KPPU dalam melakukan penilaian kasus-kasus pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 menggunakan definisi persekongkolan tender putusan tersebut. Ibid., hal. 64.

[10]Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2000).

[11]Indonesia, Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 3.

[12]Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22, op. cit., hal. 45.

[13]Yakub Adi Krisanto, Terobosan Hukum Putusan KPPU, Op.Ccit, hal. 66.

[14]Ibid.

[15]Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22, Op. Cit., hal. 42.

[16]Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Loc.Cit.

[17]Elly Supaini,  Persekongkolan Tender Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Kota Bekasi dan BRSD Cibinong Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Terhadap Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2005 dan Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005), Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2008, hal. 42–43.

[18]Hansen., Op. Cit., hal. 314.

[19]Ridwan Khairandy, “Analisis Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri dalam Persekongkolan Tender PT. Indomobil”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 24 Tahun 2005), hal. 52.

[20]Sebelumnya, BPPN menolak Lehman Brothers sebagai Financial Advisor berdasarkan beauty contest yang diadakan oleh PT. Holkido. Kemudian berdasarkan SK 1567 dan SK 1568/BPPN/0801 tanggal 20 Agustus 2001, Divisi Consultant Management Unit (CMU) BPPN mengambil alih pengadaan Financial Advisor untuk transaksi tender penjualan PT. IMSI. Divisi CMU mengadakan beauty contest yang dimenangkan oleh PT. DTT. Pada tanggal 6 November 2001, Ketua BPPN mengeluarkan surat penunjukan PT. DTT sebagai pemenang Financial Advisor. Lihat: Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002, hal. 48.

[21]Convertible bonds adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham sesuai kontrak. Convertible bonds memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar setiap obligasi dengan sejumlah biasa. Konversi ini didasarkan atas rasio konversi yaitu jumlah saham yang dapat diperoleh dari setiap obligasi. Sering kali convertible bonds memberikan tingkat kupon sedikit di bawah tingkat kupon obligasi non-konversi yang memiliki peringkat dan jatuh tempo yang sama. Tetapi convertible bonds memberikan kesempatan pemiliknya suatu keuntungan ketika obligasi tersebut telah dikonversi menjadi saham. Tentu si pemilik akan mengkonversi ketika keuntungan yang didapat besar, dalam Dyah Ratih Sulistyastuti, Saham & Obligasi – Ringkasan Teori dan Soal Tanya Jawab (Yogyakarta: Universitas Atmadjaya Yogyakarta, 2002) hal. 84.

[22]Sebanyak 72,63 % saham milik pemerintah di PT. IMSI yang ketika diambil alih pemerintah senilai 2,5 triliun rupiah, dalam KPPU, Laporan Lima Tahun KPPU: Periode Pengembangan Kelembagaan dan Implementasi Awal (Jakarta: KPPU, 2005) hal. 100-104.

[23]Khairandy, loc. cit.

[24]Kriteria pelaksanaan tender pada dasarnya adalah harga penawaran tertinggi, dengan disertai tiga kriteria lainnya, yaitu Acceptable Share Purchase Agreement, Proof of Financing, dan Statement of Non-Affiliated With Salim.

[25] Anggraini, Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, op., cit, hal. 540.

[26] Ibid, hal. 536.

[27]Dikemukakan oleh Notariza Taher selaku penerima kuasa PT CSDP.

[28]A. M. Tri  Anggraini, Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op., Cit, hal. 540.

[29]Nelson B.L. Tobing, Analisis Yuridis Persekongkolan Dalam Tender Penjualan 2 (Dua) Unit Kapal Tanker (VLCC) Milik PT Pertamina (Persero): Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2004, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 141.

[30]Persetujuan perpanjangan waktu penyerahan dokumen final bid PT CSDP adalah berdasarkan permintaan Notariza Taher, dalam Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002.

[31]Dalam rangka menggantikan armada kapal tanker yang sebagian besar telah berumur di atas 15 tahun, Pertamina mengeluarkan kebijakan pengadaan 38 unit kapal tanker, di antaranya VLCC. Pada 12 November 2002, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (Ulsan – Korea, selanjutnya HHI) memenangkan tender pengadaan VLCC dengan harga masing-masing US$ 65.400.000. Untuk keperluan pendanaan, awalnya dilaksanakan dengan pola Bare Boat Hire Purchase (BBHP), tapi dibatalkan dengan alasan tingkat bunga yang terlalu tinggi. Selanjutnya, pendanaan VLCC dilaksanakan dengan cara penerbitan obligasi atas nama PT. Pertamina Tongkang. Rencana tersebut dibatalkan pada akhir September 2003 oleh direksi baru Pertamina yang diangkat pada 17 September 2003. Lihat: Putusan No. 07/KPPU-L/2004, hal. 57.

[32]“KPK Serahkan Kasus VLCC ke Kejagung”, Media Indonesia, 16 Juni 2007.

[33]Yakub Adi Krisanto, “Persekongkolan Tender & Korupsi dalam Kasus Divestasi VLCC Pertamina”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No.  4, 2007,  hal. 66.

[34]Putusan KPPU No. 07/KPPI-L/2002, Bagian Duduk Perkara.

[35]Hal tersebut secara tegas telah diakui oleh PT. Pertamina (Terlapor I). KPPU. Namun, Direktur Keuangan PT. Pertamina menyatakan bahwa penyimpangan terhadap SK 077 diperkenankan karena tindakan tersebut dianggap merupakan corporate action, yaitu tindakan yang telah disetujui oleh seluruh Direksi dan Komisaris PT. Pertamina, dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, hal. 62.

[36]Tim Divestasi terdiri dari staf Direktorat Hilir, Keuangan dan Hukum PT. Pertamina yang diangkat berdasarkan SK Direktur Utama PT. Pertamina. Tugas inti dari Tim Divestasi adalah melaksanakan divestasi VLCC agar tidak terjadi demurrage, financial lost, dan kerugian lain.

[37]Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, hal. 67.

[38]Keterangan dari anggota Tim Divestasi Evita Maryanti Tagor dalam Putusan No. 07/KPPU-L/2004.

[39]Pada rapat tersebut, Goldman Sachs melaporkan hasil uji kemampuan Essar dengan melakukan pembicaraan dengan State Bank of India (selanjutnya SBI), yang isinya bid bond senilai US$ 10 juta dapat dicairkan dalam waktu 24 jam, tidak ada komitmen dari SBI untuk membantu pembayaran down payment Essar, dan Goldman Sachs melakukan konfirmasi atas syarat-syarat pencairan bid bond dari SBI.

[40]Ibid, hal. 69.

        [41]Frontline memasukkan penawaran kedua pada 7 Juni 2004, sementara penawaran ketiga dimasukkan pada 9 Juni 2004.

[42]Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5/1999 memberi definisi mengenai tender, sehingga ruang lingkupnya terikat dalam definisi dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Penjelasan pasal tersebut tidak memberikan batasan dan tidak menjelaskan maksud pengadaan barang.

[43]Goldman Sachs: Pengambil Keputusan Ada di Pertamina: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12517&cl=berita. Diakses 14 Desember 2008.

[44]Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2006 s/d 30 Oktober 2006. Tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan aanwijzing dan dicatat dalam Berita Acara Penjelasan Pelelangan Nomor: 07/PANT.Mall/2006, dalam Putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-L/2007, hal. 7.

[45]Pada lelang yang kedua, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dilakukan pada tanggal 6 November 2006 s/d 17 November 2006. Ibid, hal. 8.

[46]Ibid.

[47]Beberapa hal tentang dokumen lelang adalah sebagai berikut: (1) harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf; (2) dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf; (3) harga penawaran dalam tidak bisa diartikan/bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “tidak jelas”; dan (4) dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi. Ibid, hal. 7.

[48]Adanya ketidaktelitian panitia lelang, membuat PT. TRP lolos ke tahap evaluasi administrasi. Empat peserta yang dinyatakan tidak lolos yaitu: (1) PT. TRP, dengan penjelasan tidak ada SPT/PPh/PPN dan tidak melampirkan SBU; (2) Terlapor V, dengan penjelasan tidak ada laporan bulanan PPh/PPN dan tidak melampirkan SBU; (3) Terlapor IV, dengan penjelasan tidak ada NPWP, SPT/PPh/PPN dan tidak melampirkan SBU; (4) Terlapor VI, dengan penjelasan tidak ada SPT/PPh/PPN, SBU tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilelangkan, dan pengalaman pekerjaan tidak sesuai.

         [49]Putusan KPPU Nomor: 15/KPPU-L/2007, hal. 10.

 

         [50]Ibid., hal. 5-6.

[51]Ibid., hal. 8.

[52]Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas, sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

[53]Hansen., Op. Cit., hal. 314.

[54]Alasan yang dikemukakan Panitia Lelang tentang perilaku diskriminatif ini adalah karena adanya ketidaktelitian ketua panitia lelang dalam melihat dokumen penawaran dari PT. TRP, dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2007, hal. 8.

[55] Ibid.

[56] Ibid., hal. 17.

[57]Putusan No. 001/KPPU/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Bar. Lihat juga A.M. Tri Anggraini, Op. Cit., hal. 19-20.

[58] Putusan No. 001/KPPU/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Bar. Lihat juga A.M.Tri Anggraini, Op. Cit., hal. 19-20.

[59]A. M. Tri Anggraini, Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op., Cit, hal.  540.

[60]Bandingkan dengan definisi “perjanjian jual beli”, di mana adanya perjanjian jual beli diawali dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga objek yang diperjualbelikan.

[61]Sinaga, op. cit.

[62] KPPU, Pedoman Pasal 22.

[63]Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender, Loc. Cit.

[64]KPPU, Guideline Pedoman Larangan Persekongkolan dalam Tender: http://www.kppu.go.id/docs/guideline/pedoman_guideline_tender23112004.pdf. 10 November 2008. Dalam kamus lain, tender juga diartikan sebagai (1) Sebuah penawaran resmi untuk memasok atau membeli barang atau jasa. (2) Di Inggris, istilah ini digunakan untuk menyebutkan isu Treasury Bill mingguan: http://www.forex.co.id/Kamus/ketajaman-tender.htm. 10 November 2008

[65]MQ Wisnu Aji, Mencermati Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: http://www.iman-nugraha.net/?p=126. 9 Juni 2008.

[66]Manfaaat lelang itu sendiri dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut penjual dan sudut pembeli. Dari sudut penjual, manfaat lelang antara lain yaitu: (1) mengurangi rasa kecurigaan/tuduhan kolusi dari masyarakat (dalam lelang inventaris pemerintah, BUMN/D) atau dari pemilik barang (dalam lelang eksekusi) karena penjualannya dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengontrol pelaksanaannya; (2) menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum; (3) penjualan lelang sangat efisien karena didahului dengan pengumuman sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang; (4) penjual akan mendapatkan pembayaran yang cepat karena pembayaran dalam lelang dilakukan secara tunai; (5) penjual mendapatkan harga jual yang optimal karena sifat penjualan lelang yang terbuka (transparan) dengan penawaran harga yang kompetitif. Sedangkan dari sudut pembeli, manfaat lelang yaitu sebagai salah satu institusi pasar yang terpercaya dikarenakan penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah dan sistem lelang yang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dulu mengenai keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas subjek dan objek barang). Dalam hal barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat Akta Jual Beli ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akan tetapi dengan Risalah Lelang, pembeli dapat langsung ke Kantor Pertanahan setempat untuk melakukan proses balik nama. Hal tersebut karena Risalah Lelang merupakan akta otentik dan statusnya sama dengan akta Notaris. Dalam F. X. Ngadijarno dan Nunung Eko Laksito, Lelang: Teori dan Praktik (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008), hal.  37.

[67]Ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan lelang di Indonesia berlandaskan kepada peraturan lelang yang terbit pada masa penjajahan (Hindia Belanda) yaitu Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Ordonansi 28 Februari 1908 Staatsblad 189 Tahun 1908, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1908 kemudian diubah dengan Staatsblad 56 Tahun 1940 juncto Staatsblad 3 Tahun 1941..Dengan demikian, Vendu Reglement dapat dikatakan sebagai landasan struktural atas keberadaan lelang di Indonesia. Dalam Rachmat Soemitro, Peraturan dan Istruksi Lelang, (Bandung: Eresco, 1987), hal. 1.

[68] KPPU, Draft Pedoman Pasal 22, loc. cit.

[69] KPPU, Pedoman Pasal 22, op. cit., hal. 7.

[70]Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Lihat: Indonesia, Keppres No. 80/2003, Pasal 17 ayat (2).

[71]Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberikan kesempetan penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. Ibid, Pasal 17 ayat (3).

About these ads

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.