Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DR. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.

Komisioner

NIK. 1.07.0019

“Semua pendapat atau pandangan dalam makalah ini merupakan tanggung jawab pribadi penulis dan bukan merupakan pandangan atau pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),

Anggota Komisi ataupun Sekretariat KPPU”.

“All Opinions and views expressed in the paper are personal responsibility of the author and not necessarily those Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU), Members of Commission,

 or the Secretariat of Commission”.

Download

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu bentuk “Perjanjian yang Dilarang” (Bab III) dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis perjanjian ini sering terjadi dalam praktek kegiatan usaha, yang ditentukan oleh pelaku usaha di bidang tertentu, dengan maksud mencari keuntungan secara mudah, sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai contoh perjanjian penetapan harga (tarif) terjadi beberapa waktu lalu adalah tarif taksi. Usulan kenaikan harga tersebut berasal dari pihak pengurus asosiasi, yakni Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta, yang mengusulkan kenaikan tarif flag fall dari Rp. 3.000,- menjadi Rp. 5.700,-, tarif per-Km dari Rp. 1.300,- menjadi Rp. 2.200,-, sedangkan tarif tunggu dari Rp. 13.000,-/jam menjadi Rp. 22.000,-/jam.[1] Gubernur Pemerintah DKI Jakarta akhirnya menetapkan kenaikan tarif taksi sebesar minimal 33%, dengan rincian tarif flag fall dari Rp. 3.000,- menjadi Rp. 4.000,- (33%), tarif per-Km dari Rp.1.300,- menjadi Rp. 1.800,- (38%), dan tarif per-jam tunggu dari Rp. 13.000,- menjadi Rp. 18.000,- (38%).[2]

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta memberikan penjelasan, bahwa alasan kenaikan tarif antara lain dipicu oleh kenaikan harga BBM dan tidak dinaikkannya tarif selama empat tahun terakhir. Namun demikian, keputusan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah pengemudi taksi didasarkan dua alasan, yaitu kesulitan untuk mendapatkan penumpang karena situasi ekonomi yang belum mengalami perubahan signifikan, sehingga kadangkala pendapatan mereka tidak dapat menutupi setoran. Kondisi ini diperparah dengan bertambahnya armada taksi baru yang beroperasi di wilayah Jakarta akan semakin mempersempit ruang gerak pengemudi untuk menjaring penumpang. Penambahan jumlah armada yang besar, antara lain disebabkan adanya kemudahan proses perijinan yang diperoleh perusahaan taksi, bukan hanya terhadap perusahaan di wilayah DKI Jakarta saja, melainkan juga terhadap perusahaan taksi di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi.[3]

Perjanjian penetapan tarif tersebut di atas merupakan perjanjian yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan taksi, yang merupakan bagian dari Organda DKI Jakarta. Perjanjian yang dilakukan oleh para anggota asosiasi dari perusahaan sejenis lazim disebut dengan perjanjian horisontal. Adapun jenis perjanjian yang dikenal dalam Hukum Persaingan adalah perjanjian horisontal dan vertikal.

Perjanjian penetapan harga tersebut oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8. Adanya larangan secara eksplisit dalam Undang-undang atas perjanjian tidak menyurutkan keinginan pengusaha untuk melakukannya, seperti contoh pada perusahaan taksi tersebut di atas.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, diperlukan pengkajian secara yuridis terhadap perjanjian penetapan harga, melalui studi kepustakaan dengan mempelajari keputusan-keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta peraturan peundang-undangan yang mendasarinya. Di samping itu, diperlukan pengkajian terhadap perjanjian yang dilarang, yakni dengan cara menganalisis pendekatan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam memeriksa adanya dugaan terhadap perjanjian tersebut. Adapun pengkajian terhadap adanya perjanjian yang dilarang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pada prinsipnya didasarkan pada dua pendekatan hukum, yakni metode Rule of Reason atau Per se Illegal.

Sehubungan dengan maksud dilakukannya pengkajian terhadap masalah tersebut, maka dikemukakan judul penelitian berikut: “Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Penetapan Harga berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

 

B.  Perumusan Masalah

  Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

  1. Ketentuan manakah yang digunakan oleh KPPU untuk mengambil keputusan tentang perjanjian penetapan harga?
  2. Bagaimana pendekatan hukum yang digunakan lembaga yang berwenang untuk membuktikan adanya perjanjian penetapan harga?
  3. Kendala apa yang dihadapi oleh lembaga pengawas persaingan usaha untuk memeriksa adanya perjanjian penetapan harga?

 

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian tersebut di muka, di bawah ini dikemukakan tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

  1. Untuk memberikan gambaran tentang ketentuan yang digunakan oleh KPPU untuk mengambil keputusan tentang perjanjian penetapan harga;
  2. Untuk memberikan gambaran mengenai pendekatan hukum yang digunakan dalam menyelidiki adanya perjanjian penetapan harga;
  3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam membuktikan adanya perjanjian penetapan harga.

 

D.  Kerangka Konsepsional

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsepsi dan pengertian mengenai istilah dalam Hukum Persaingan yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Konsep yang berkaitan dengan perjanjian penetapan harga adalah konsep mengenai perjanjian. Perjanjian menurut Hukum Persaingan adalah “suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.[4]

Perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian horisontal dan vertikal. Perjanjian horisontal adalah perjanjian yang dilakukan secara implisit (diam-diam) atau eksplisit (terang-terangan) oleh para pelaku usaha di level perdagangan yang sama, yang bertujuan untuk membatasi kemampuan para pesaingnya dalam melakukan kegiatan usaha di bidang produk sejenis.[5] Perjanjian semacam ini biasanya terjadi dalam asosiasi-asosiasi perdagangan, yang bentuknya antara lain berupa pertukaran informasi tentang perhitungan statistik, informasi operasional, sampai dengan kesepakatan atau penetapan harga (price fixing) yang bertujuan mengesampingkan pelaku usaha baru.

Sedangkan perjanjian vertikal adalah perjanjian yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis antara pelaku usaha dalam tingkat perdagangan yang berbeda, misalnya antara pabrikan (manufacture) dan agen/distributor, atau antara distributor dan grosir, atau antara grosir dan pengecer. Bentuk perjanjian vertikal antara lain perjanjian untuk menetapkan sifat dan kualitas produk yang dijual, harga penjualan kembali, kuantitas produk, pasar geografik atau pelanggan yang akan atau tidak akan dilayani, dan menetapkan keuntungan total secara kolektif dengan batasan-batasan eksternal.

Dalam hukum persaingan, dikenal dua pendekatan hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan terlarang tersebut, yakni metode rule of reason dan per se illegal. Metode rule of reason adalah metode yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelidiki suatu perjanjian dan atau kegiatan yang dilarang, dengan menganalisis lebih lanjut apakah perjanjian/tindakan tersebut dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Sebaliknya, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.

Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut:

  1. Penetapan harga adalah menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.[6]
  2. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.[7]
  3. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.[8]
  4. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[9]
  5. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.[10]
  6. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.[11]

 

E.  Sistematika Penulisan

Bab   I:    Pendahuluan

Bagian/Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penulisan kertas kerja, perumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.

 

Bab  II:    Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Bagian/Bab ini menjelaskan kajian konsepsi tentang hambatan dalam perdagangan yang meliputi perjanjian penetapan harga,  metode pendekatan hukum, serta metode penelitian penulisan.

 

 

Bab III:   Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal atau unsur-unsur apa saja yang harus dibuktikan dalam perkara penetapan harga, pendekatan hukum yang digunakan, seta kendala yang dihadapi KPPU dalam membuktikan adanya perjanjian tidak tertulis.

 

Bab IV:    Kesimpulan dan Saran

Bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran bagi asosiasi dan KPPU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KONSEPSI TENTANG PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

DAN METODE PENELITIAN

 

 

A. Hambatan-hambatan Dalam Perdagangan

Hambatan dalam perdagangan oleh para pelaku usaha biasanya dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya proses persaingan yang wajar,[12] sehingga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan dalam kegiatan usaha, terutama bagi para pihak yang berkaitan langsung dengan bidang-bidang usaha bersangkutan.[13] Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hambatan yang bersifat merugikan tersebut adalah melalui pengaturan hukum. Amerika Serikat mengatur pencegahan hambatan perdagangan yang merugikan dalam Section 1 The Sherman Act 1890 yang menyatakan, bahwa “setiap perjanjian, penggabungan dalam bentuk trust atau yang lainnya, atau konspirasi, dalam bentuk hambatan perdagangan antar Negara (Bagian), atau dengan negara asing, harus dinyatakan sebagai ilegal”.[14] Demikian pula negara-negara yang tergabung dalam Pasar Bersama Eropa mengatur melalui Article 81 of the European Community (EC) Treaty, yang melarang segala bentuk ketidak-harmonisan dalam pasar bersama, yakni persekongkolan di antara pelaku usaha yang dapat mempengaruhi perdagangan antar negara anggota dan atau berakibat membatasi persaingan dalam pasar bersama.[15] Salah satu negara yang tergabung dalam Pasar Bersama Eropa yaitu Jerman juga melarang segala bentuk perjanjian di antara pelaku usaha, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun tindakan kerjasama lainnya, yang berakibat membatasi atau merusak persaingan.[16] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur hambatan perdagangan yang bersifat ilegal, meskipun pengaturannya dilakukan secara menyebar di berbagai Bagian (Bab) dalam Undang-undang, yakni dalam Bab III mengenai Perjanjian yang Dilarang dan Bab IV mengenai Kegiatan yang Dilarang.

Pada hakekatnya terdapat dua jenis hambatan dalam perdagangan, yakni hambatan horisontal dan vertikal. Ketika para pesaing dalam bidang usaha tertentu terlibat dalam perjanjian (kesepakatan) yang mempengaruhi perdagangan di wilayah tertentu, maka tindakan ini disebut dengan hambatan horisontal.[17] Hambatan horisontal diartikan secara luas sebagai suatu perjanjian yang bersifat membatasi dan praktek kerjasama, termasuk perjanjian yang secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga atau persyaratan lainnya, seperti perjanjian yang menetapkan pengawasan atas produksi dan distribusi, alokasi (pembagian) kuota atau wilayah atau pertukaran informasi/data mengenai pasar, dan perjanjian menetapkan kerjasama dalam penjualan maupun pembelian secara terorganisasi, atau menciptakan hambatan masuk pasar (entry barriers).[18]

Perjanjian yang bersifat membatasi (restrictive agreements) adalah terlarang jika dilakukan antara pelaku usaha privat maupun publik, dengan kata lain, bahwa perjanjian tersebut disetujui oleh semua individu, rekanan (partnership), perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dalam hal penjualan barang atau jasa perdagangan berkaitan dengan pelaku usaha. Namun demikian, perjanjian di antara pelaku usaha pengawas (controlling) dan yang diawasi (controlled), misalnya antara perusahaan induk (parent companies) dan anak perusahaan (subsidiary companies), atau antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi bukan termasuk dalam jenis perjanjian ini, karena perjanjian tersebut termasuk kesepakatan antara dua pelaku usaha yang berbeda tingkatannya, atau disebut juga dengan perjanjian vertikal.[19]

Hambatan vertikal adalah hambatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari tingkat (level) yang berbeda dalam rangkaian produksi dan distribusi.[20] Secara umum hambatan vertikal adalah hambatan atau pembatasan yang ditetapkan oleh pabrikan (manufacture) atau distributor atas kegiatan usaha dari pengecer.[21] Analisis atas hambatan vertikal terdiri atas dua kategori, pertama, adalah perjanjian yang dilakukan oleh penjual untuk mengontrol faktor-faktor yang berkaitan dengan produk yang akan dijual kembali. Sebagai contoh, misalnya pabrikan hanya mau menjual kepada pengecer yang menyetujui untuk menjual kembali produknya dengan harga tertentu. Dalam hal ini, pabrikan kadangkala juga menentukan kepada jenis pelanggan mana barang tersebut dapat dijual, bahkan menetapkan lokasi penjualan produknya. Akibat langsung dari kategori (jenis) hambatan ini adalah persaingan antara para penjual dalam produk sejenis atau disebut juga intrabrand competition. Kategori yang kedua, adalah meliputi usaha-usaha penjual untuk membatasi pembelian yang dilakukan oleh pembeli atas penjualan produk pesaingnya. Contoh jenis hambatan ini terlihat dari tindakan tying arrangement, di mana seorang penjual hanya akan menjual suatu jenis produk jika pembeli bersedia membeli jenis produk lainnya dari penjual yang sama. Kemungkinan yang lain adalah penjual hanya menjual produknya dengan suatu persyaratan, bahwa pembeli harus membeli seluruh komponen yang dibutuhkan kepada penjual tersebut. Pembatasan seperti ini mengakibatkan persaingan antar brands atau interbrand competition.[22]

B. Konsepsi tentang Perjanjian Penetapan Harga

Peranan utama pengaturan antitrust di Amerika Serikat melalui The Sherman Act bukanlah pada pengawasan perusahaan yang monopolis, melainkan lebih pada transaksi yang bersifat anti kompetitif, seperti perjanjian antara para pesaing untuk menetapkan harga, membatasi output, membagi (wilayah) pasar, atau mengesampingkan pesaing lainnya.[23] Perjanjian jenis ini sering disebut sebagai hambatan perdagangan yang terbuka atau terang-terangan atau langsung (naked restraint), perilaku kartel, atau persekongkolan. Kebanyakan negara yang memandang kartel sebagai pelanggaran persaingan yang paling serius, bahkan di beberapa negara perjanjian kartel dituntut sebagai tindakan kriminal.[24]

Kartel kadangkala didefinisikan secara sempit, namun di sisi lain juga diartikan secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk “menetapkan harga” guna meraih keuntungan monopolis.[25] Sedangkan dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga.[26] Jenis kartel yang paling umum terjadi di kalangan penjual adalah perjanjian penetapan harga, persekongkolan penawaran tender (bid rigging), perjanjian pembagian wilayah (pasar) atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan output. Sedangkan yang paling sering terjadi di kalangan pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi dan bid rigging.[27]

Jenis perjanjian horisontal lain yang dianggap merugikan atau bahkan dapat berakibat mematikan persaingan adalah kartel. Kartel yang berkaitan langsung dengan sejumlah harga tertentu disebut juga dengan perjanjian penetapan harga (price fixing). Penetapan harga disebut sebagai naked restraint (terang-terangan), jika perjanjian tersebut tidak terjadi pada suatu perusahaan joint venture yang dilakukan oleh peserta (pihak-pihak) dalam kegiatan usaha patungan tersebut.[28] Guna mengantisipasi terjadinya perjanjian penetapan harga, di bawah ini terdapat karakteristik pasar yang mendukung terwujudnya price fixing:[29]

  1. 1.    Konsentrasi Pasar (Market Concentration);

Adanya sejumlah kecil perusahaan sejenis yang beroperasi di pasar akan mempermudah terbentuknya kesepakatan di antara mereka. Asumsi ini didasarkan pada dua alasan, pertama, bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus melakukan pertemuan secara rahasia dan mengkomunikasikan gagasan mereka satu sama lain. Sebaliknya, semakin besar jumlah peserta kartel, akan semakin sulit melakukan pertemuan rahasia, atau dengan kata lain, lebih mudah untuk mendeteksi pertemuan rahasia yang terdiri dari banyak jumlah anggota. Alasan yang kedua, adalah bahwa berangkat dari perbedaan kondisi anggota kartel, maka akan lebih mudah menyeragamkan harga jika kartel hanya diikuti beberapa anggota saja.

      

  1. 2.     Hambatan Masuk (Barriers to Entry);

Hambatan masuk (pasar) adalah beberapa faktor di pasar yang membuat “biaya” melakukan kegiatan bisnis serupa bagi pelaku usaha baru (new entrant) menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya yang dibebankan terhadap perusahaan yang telah eksis sebelumnya. Hambatan masuk yang tinggi merupakan upaya esensial bagi kartel yang efektif, karena ketika pasar kartel memperoleh profit yang tinggi, hal ini akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha baru (new entrant) untuk masuk pasar yang sama. Jika dalam suatu pasar kartel yang menetapkan harga tinggi “kebanjiran” perusahaan-perusahaan baru yang masuk pasar, maka kartel tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik, dan pada akhirnya berakibat pada berakhirnya kartel. Hambatan masuk tersebut meliputi biaya-biaya permodalan yang harus dibayar oleh pelaku usaha baru lebih tinggi daripada perusahaan yang telah ada. Hambatan tersebut juga dapat berupa persyaratan pemberian lisensi oleh pemerintah yang sulit atau tidak mungkin dilaksanakan bagi pelaku usaha baru.

 

  1. 3.    Metode Penjualan (Sales Methods);

Metode penjualan yang paling kondusif terwujudnya perjanjian penetapan harga adalah dalam suatu pelelangan, di mana pihak penjual membuka harga melalui lelang, dan para anggota kartel menanggapi dengan harga tertentu yang telah disepakati sebelumnya di antara mereka. Mereka juga akan menyepakati dan menentukan pihak mana yang akan memenangkan tender. Dalam pasar demikian, jika salah seorang anggota mengingkari kesepakatan tersebut, maka akan segera diketahui oleh anggota lainnya.

      

  1. 4.    Homogenitas Produk (Product Homogeneity);

Adanya kesamaan produk mempermudah bekerjanya suatu kartel harga, terutama bagi bidang-bidang usaha yang memiliki karakteristik unik. Namun pada akhirnya konsumen akan menyangsikan produk yang mereka beli, karena adanya keseragaman harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Sebaliknya, heterogenitas produk akan membuat konsumen mempunyai pilihan atas varian produk yang ditawarkan, sehingga pada akhirnya mempersulit terjadinya kartel harga.

 

  1. 5.    Adanya Sarana Kerjasama (Facilitating Devices);

Bekerjanya suatu penetapan harga dapat secara efektif berjalan jika terdapat sarana untuk melakukan tindakan kerjasama, misalnya standarisasi produk, integrasi vertikal dan pengaturan harga penjualan kembali, adanya pengumuman harga penjualan (implisit maupun eksplisit), serta pengiriman pola harga dasar. Kegiatan seperti ini mudah dilakukan jika para pengusaha tergabung dalam satu asosiasi dagang, seperti yang terjadi pada asosiasi semen, elektronik, bahkan industri makanan yang menguasai jenis makanan dari tingkat produksi sampai dengan pemasarannya.

 

  1. C.   Metode Pendekatan Hukum dalam Undang-undang Antimonopoli

Baik pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-undang Antimonopoli.[30] Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.[31]

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut juga digunakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “…yang dapat mengakibatkan…”. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau kegiatan usaha, misalnya kartel (Pasal 11) dan praktek monopoli (Pasal 17) dianggap menggunakan pendekatan rule of reason. Sedangkan pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan harga (Pasal 5) dianggap menggunakan pendekatan per se illegal.

Namun demikian, perlu dipertanyakan kembali, apakah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut juga mengkaji implikasi hukum atas kata-kata “yang dapat mengakibatkan” maupun “patut diduga” tersebut? Hal ini mengingat pembahasan di DPR saat itu masih diwarnai dengan retorika melawan pengusaha besar, yang menguasai sektor-sektor ekonomi tertentu dari hulu ke hilir, dianggap telah merusak perekonomian bangsa dan merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu, pencantuman kata-kata tersebut besar kemungkinannya tidak mempertimbangkan implikasi dalam penerapannya, sehingga terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang tidak selaras dengan praktek penerapan kedua pendekatan dalam perkara-perkara antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Di samping itu, tim perancang Undang-undang cenderung untuk lebih melimpahkan penerapan alternatif dari kedua pendekatan tersebut kepada KPPU, yang dinyatakan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada dasarnya, tugas KPPU antara lain adalah melakukan penilaian terhadap semua perjanjian dan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[32]

1.  Penerapan Pendekatan Per se Illegal

Dalam penerapan Undang-undang Antitrust di Amerika Serikat, beberapa jenis perilaku bisnis tertentu dipandang sebagai per se illegal, terlepas dari penilaian mengenai berbagai akibatnya terhadap persaingan, dan atau terlepas dari kondisi yang melingkupinya. Salah satu manfaat besar dari penggunaan metode per se illegal adalah kemudahan dan kejelasannya dalam proses administratif. Di samping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat (self-enforcing) yang lebih luas daripada larangan-larangan yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini dapat memperpendek proses pada tingkatan tertentu dalam pelaksanaan suatu Undang-undang. Suatu proses dianggap relatif mudah dan sederhana, karena hanya meliputi identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan ilegal tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan lagi penyelidikan terhadap situasi serta karakteristik pasar.[33]

Suatu perilaku yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai per se illegal, akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit. Jenis perilaku yang ditetapkan secara per se illegal hanya akan dilaksanakan, setelah pengadilan memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial.[34] Pendekatan per se illegal ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.[35]

Oleh karena itu, pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan per se illegal, yakni pertama, harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dan hal-hal yang melingkupinya. Metode pendekatan seperti ini dianggap fair, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui, bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.[36]

Pembenaran substantif dalam per se illegal harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan oleh pengadilan, pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.[37]

Pengujian (test) terhadap ada tidaknya persaingan melalui pendekatan per se illegal dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Artinya, bahwa adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatur dan menjalankan usaha tanpa khawatir adanya gugatan hukum di kemudian hari, yang menimbulkan kerugian berlipat ganda. Dengan perkataan lain, bahwa pendekatan per se illegal dapat memperingatkan perusahaan sejak awal, mengenai perbuatan apa saja yang dilarang, serta berusaha menjauhkan mereka untuk mencoba melakukannya.[38]

Namun demikian, perjanjian penetapan harga  tidak selalu lahir dari suatu perjanjian yang tertulis atau jelas. Dengan demikian, Hakim harus memiliki pandangan yang luas atau kepekaan yang dalam untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu “perjanjian”, tanpa adanya bukti tertulis atau lisan. Ini merupakan salah satu kesulitan bagi hakim untuk membuktikan adanya perjanjian dalam menggunakan pendekatan per se illegal.

 

      2. Penerapan Pendekatan Rule of Reason

Berbeda halnya dengan per se illegal, penggunaan pendekatan rule of reason memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap Undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat, umpamanya, telah menetapkan suatu standar rule of reason, yang memungkinkan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk  mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan.[39]

Masing-masing pola pendekatan tersebut mengandung keunggulan dan kelemahan, yang mungkin dapat menjadi bahan pemikiran untuk menerapkan salah satu pendekatan terhadap tindakan pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-undang Anti monopoli. Keunggulan rule of reason adalah, menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Dengan perkataan lain, apakah suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan, ditentukan oleh: “…economic values, that is, with the maximization of consumer want satisfaction through the most efficient allocation and use resources…”.[40] Sebaliknya, jika menerapkan per se illegal, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar Undang-undang.

Namun pendekatan rule of reason juga mengandung satu kelemahan, dan mungkin merupakan kelemahan paling utama yaitu, bahwa rule of reason yang digunakan oleh para hakim dan juri mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, di mana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya, guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional. Terbatasnya kemampuan dan pengalaman hakim untuk mengatasi proses litigasi yang kompleks, seringkali menimbulkan masalah sepanjang sejarah sistem pengadilan di Amerika Serikat.[41] Di samping itu, tidak mudah untuk membuktikan kekuatan pasar tergugat, mengingat penggugat harus menyediakan saksi ahli di bidang ekonomi, dan bukti dokumenter yang ekstensif dari para pesaing lainnya. Padahal, biasanya pihak penggugat hanya memiliki kemungkinan yang kecil untuk memenangkan perkara, sehingga seringkali pendekatan rule of reason dipandang sebagai a rule of per se legality.

Penentuan pendekatan rule of reason diawali dengan menetapkan definisi pasar. Semua perhitungan, penilaian, dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat perilaku apapun tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait (the relevant market).[42] Dalam suatu kasus yang menyangkut, misalnya, penyalah-gunaan posisi dominan, jika pasar yang didefinisikan adalah kecil, dan perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pangsa (pasar) yang lebih besar pada pasar tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai dominan. Dan bila hal ini berkaitan dengan merger, maka pasar terkait dapat meliputi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger, di mana terdapat adanya indikasi hambatan atau kerugian dalam persaingan.

Suatu pasar memiliki dua komponen, yakni Pasar Produk dan Pasar Geografik. Pasar produk menguraikan mengenai barang atau jasa yang diperjual-belikan. Sedangkan pasar geografik menguraikan lokasi produsen atau penjual produk. Proses pendefinisian terhadap kedua komponen pasar ini memiliki kesamaan, dan tugas penyelidik adalah meliputi semua produk pengganti (close substitutes) dan atau sumber penawaran produk yang sedang diselidiki. Fase ini dimaksud untuk menentukan sampai di mana pembeli (konsumen) dapat beralih ke produk pengganti atau tempat (sumber) penawaran lainnya.

Oleh karena itu, dalam menentukan pasar produk, terdapat tiga hal pokok yang perlu dianalisis, yakni adanya kenaikan harga, adanya reaksi pembeli, dan prinsip pasar terkecil. Kenaikan harga tersebut adalah kecil namun signifikan. Amerika Serikat dan Kanada menggunakan angka 5% untuk menentukan “kecil dan signifikan” tersebut. Kenaikan harga tersebut harus dapat membuat sebagian (meskipun kecil) pembeli beralih ke produk pengganti. Sedangkan prinsip pasar terkecil dimaksudkan untuk mencegah terbentuknya pasar yang bermacam-macam dan luas, sehingga dapat menyulitkan deteksi serta mengaburkan kegiatan anti persaingan tersebut.

Dalam prakteknya, kadangkala terdapat kesulitan untuk menentukan pengganti dekat (close substitutes), misalnya menentukan produk pengganti dari pembungkus jenis cellophane, apakah dapat digantikan dengan bahan pembungkus lainnya, seperti waxed paper, plain, aluminium foil, saran wrap, dan sebagainya?[43] Dalam kasus serupa dikemukakan juga, apakah teh merupakan produk pengganti bagi air soda sebagai bahan pembuat soft drink?[44]

Sedangkan pasar geografik didefinisikan menurut pandangan pembeli tentang ketersediaan produk pengganti yang dibuat atau dijual di berbagai lokasi. Bila pembeli suatu produk di satu lokasi harus beralih untuk membeli produk sejenis di lokasi lain, misalnya, sebagai reaksi kenaikan harga, maka kedua lokasi tersebut dianggap berada di pasar geografik yang sama. Sebaliknya, bila tidak, maka kedua lokasi tersebut berada di pasar geografik yang berbeda. Pasar geografik biasanya ditentukan dalam batas-batas, antara lain, adalah biaya angkutan, waktu angkutan, tarif, dan peraturan. Terdapat pandangan yang menyatakan, bahwa jangkauan iklan juga menentukan batas pasar geografik. Penentuan pasar ini akan terlihat jelas pada jenis produk yang “berat namun bernilai rendah”, seperti kerikil atau pasir. Biaya angkutan pasir dari tempat jauh akan jauh lebih mahal daripada dari jarak dekat. Penentuan atas definisi pasar tersebut dapat dijadikan alasan untuk melakukan penilaian, mengenai apakah perbuatan pelaku usaha yang diselidiki berakibat menghambat atau bahkan mematikan pesaing di pasar terkait.

 

D. Metode Penelitian     

1.  Obyek Penelitian

          Penelitian tentang Kajian Yuridis terhadap Perjanjian Penetapan Harga berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu penelitian yuridis-normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normative, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti law as it is written in the books (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti law as it is decided by judge through judicial process (putusan-putusan pengadilan).[45] Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun lembaga pengawas persaingan (KPPU) dalam kasus-kasus yang diputuskan di lembaga-lembaga tersebut.

Pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma serta pengaturan tentang persaingan usaha yang sehat dikaji dengan mendasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian Penetapan Harga secara khusus diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang tersebut. Undang-undang ini juga secara implisit menyiratkan tentang metode pendekatan hukum yang yang digunakan oleh KPPU untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaan terhadap ketentuan hukum persaingan. Guna melengkapi kajian yuridis terhadap kasus yang terjadi di lapangan, ditinjau pula peraturan pelaksanaan yang lain di bidang hukum persaingan, antara lain adalah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/KEP/IX/ 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999.

Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum (comparative study), artinya melakukan perbandingan hukum persaingan usaha, khususnya mengenai perjanjian penetapan harga dengan negara lain, baik yang tertulis maupun putusan-putusan lembaga pengawas dan pengadilan. Sesuai ruang lingkup penelitian ini, maka pendekatan komparasi yang digunakan adalah secara mikro (microcomparation).[46]

Melalui metode ini, peneliti melakukan studi perbandingan mengenai ketentuan normatif dan putusan-putusan lembaga pengawas persaingan dan pengadilan di Indonesia dan negara lain, yakni Amerika Serikat. Hal ini dimaksud untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan konsep perjanjian penetapan harga baik di masa lalu maupun untuk masa yang akan datang. Sedangkan tujuan dari metode perbandingan hukum tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap sebuah sistem hukum dengan harapan dapat menghasilkan aturan hukum dan para ahli hukum yang lebih baik.[47]

Dipilihnya Amerika Serikat sebagai satu bahan perbandingan adalah karena negara ini yang pertama kali memiliki Undang-undang Anti monopoli pada tahun lahirnya the Sherman Act 1890. Undang-undang ini dilengkapi oleh The Clayton Act 1914 dan The Robinson-Patman Act 1934.

 

     2.  Data

          Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Namun demikian, untuk melengkapi atau mendukung analisis data sekunder, tetap diperlukan wawancara degan beberapa informan yang dinilai memahami beberapa konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder, sejauh dalam batas-batas metode penelitian normatif.

Data kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer meliputi produk lembaga legislatif.[48] Dalam hal ini, bahan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian Penetapan Harga secara khusus diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang tersebut. Undang-undang ini juga secara implisit menyiratkan tentang metode pendekatan hukum yang yang digunakan oleh KPPU untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaan terhadap ketentuan hukum persaingan.

Guna melengkapi kajian yuridis terhadap kasus yang terjadi di lapangan, ditinjau pula peraturan pelaksanaan yang lain di bidang hukum persaingan, antara lain adalah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Di samping itu, karena penelitian ini menggunakan metode perbandingan, maka diperlukan pula hukum persaingan di negara lain untuk dijadikan obyek analisis.

Bahan-bahan hukum primer lainnya adalah keputusan Pengadilan dan KPPU serta lembaga yang setingkat dengan lembaga itu di Amerika Serikat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini salah satu data yang diperlukan adalah contoh-contoh kasus, baik penetapan harga yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di Amerika Serikat. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi tulisan-tulisan, makalah dalam jurnal, majalah ilmiah tentang hukum persaingan, serta perjanjian yang dilarang lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Pascasarjana Universitas Indonesia, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, maupun mengakses data melalui internet.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap nara sumber yang dinilai memahami hukum persaingan usaha, yaitu Prof. Erman Rajagukuguk, S.H. LLM., Ph.D sebagai guru besar sekaligus pengajar di bidang tersebut.

Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (comprehensive) dan merupakan satu kesatuan bulat (holistic). Hal ini ditandai dengan keaneka ragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (indepth information).[49]

     3. Cara Penarikan Kesimpulan

          Hasil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai konsep tentang perjanjian dan konsep penetapan harga dari aspek Hukum Persaingan Usaha. Adapun kajian terhadap konsep yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara khusus dari aspek Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan pelaksanaan lainnya.

 

 

 

 

 

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG

PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

 

 

  1. A.   Ketentuan Dasar Perjanjian Penetapan Harga

Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Perjanjian-perjanjian tersebut meliputi oligopoli, penetapan harga (price fixing), pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian luar negeri. Berdasarkan bentuk dan atau jenisnya, seluruh perjanjian tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perjanjian horizontal dan vertikal. Perjanjian horizontal adalah perjanjian di antara para pelaku usaha di tingkat perdagangan yang sama dalam rangkaian distribusi. Sedangkan perjanjian vertikal adalah perjanjian di antara pelaku usaha di tingkat yang berbeda dalam rangkaian distribusi barang dan atau jasa.

Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang adalah perjanjian penetapan harga. Larangan perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 5 menyatakan, bahwa:

1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;

2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

a.  Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b.  Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

 

Sedangkan Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

Adapun Pasal 7 menyatakan, bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

 

Pasal-pasal tersebut menyiratkan pengertian bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 membedakan perjanjian penetapan harga menjadi dua jenis, yakni perjanjian horisontal dan vertikal secara terpsah-pisah. Seperti  terlihat dalam bunyi kalimat Pasal 5 dan Pasal 7 adalah perjanjian horisontal, karena terdapat kata “pelaku usaha pesaingnya”, hal ini menunjukkan pelaku usaha dalam level perdagangan yang sama. Sedangkan ketentuan Pasal 6 lebih menitik-beratkan pada diskriminasi harga (price discrimination), karena tidak menentukan secara spesifik apakah “para pembeli” barang dan atau jasa yang sama itu menjual kembali (barang dan atau jasa) yang diterima dari penjual. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat dikategorikan menjadi perjanjian horisontal maupun vertikal.

Adapun Pasal 8 merupakan perjanjian vertikal, karena terdapat kalimat yang menyatakan, bahwa “para penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yng diterimanya”, sehingga para penerima barang dan atau jasa tersebut merupakan pelaku usaha yang berada dalam tingkat distribusi barang dan atau jasa yang berbeda, seperti halnya distributor dengan para pengecernya.

Ketentuan perjanjian tentang harga ini menjadi terlihat bertentangan dengan aturan hukum persaingan di berbagai negara, karena tidak berlandaskan pemisahan hambatan perdagangan yang horizontal dan vertikal secara sistematis. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur ketentuan mengenai “Perjanjian yang Dilarang” (Pasal 4 sampai dengan 16) dan “Kegiatan yang Dilarang” (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24) secara terpisah. Adapun salah satu jenis dari sekian jenis “Perjanjian yang Dilarang” adalah perjanjian penetapan harga.

Sistematik yang mengatur satu demi satu secara terpisah-pisah ini berbeda dengan pengaturan perjanjian tentang harga di berbagai negara maupun Model UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), karena mereka mengatur secara umum tentang perjanjian mengenai harga. Keuntungan pengaturan harga secara terpisah (satu demi satu) ini adalah masing-masing kondisi fakta larangan disebutkan secara lebih rinci. Namun penyebutan secara rinci ini seringkali menimbulkan kesulitan pihak penyelidik/pengawas jika tidak mencantumkan fakta satu demi satu, karena plaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat terhindar dari sanksi, sehingga  akan membuka “celah-celah hukum” (loopholes), dan dengan mudah “dimanfaatkan” oleh para pelaku usaha yang melakukan persaingan tidak sehat.

Sebagai contoh perbandingan adalah ketentuan Article 1 the Sherman Act 1890[50] di Amerika Serikat yang mengatur perjanjian secara umum:

“Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restrain of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal.

Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy declared to be illegal shall be deemed guilty or felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding one million dollars if a corporation, or, if any other person, one hundred thousand dollars, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishment, in the discretion of the court.”

Ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa perjanjian eksplisit yang dilakukan para pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga dilarang oleh Section 1 The Sherman Act. Ketentuan ini diterapkan pertama kali pada tahun 1897 oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara yang melibatkan asosiasi perusahaan kereta api yang mengelola perjalanan di sebelah Barat Mississippi.[51] Asosiasi tersebut merupakan gabungan dari 18 perusahaan kereta api, di mana para anggotanya melimpahkan kewenangan kepengurusan pada suatu Komite, yang merupakan badan perwakilan para anggota. Kewenangan komite tersebut antara lain adalah menyusun dan mengumumkan secara resmi struktur tarif angkutan, yang akan ditetapkan bagi seluruh perusahaan kereta api. Tujuan dari asosiasi ini adalah adalah untuk saling melindungi dengan cara menetapkan tarif yang menurut mereka adalah pantas, aturan, dan peraturan mengenai pengangkutan setempat.[52]

 

Bagian ketiga perjanjian tersebut antara lain menetapkan:

“…that’s committee shall be appointed to establish rates, rules, and regulations on the traffic subject to this association, and to consider changes therein, and makes rules for meeting the competition of outside lines. Their conclusion, when unanimous, shall be made effective when they so order; but, if they differ, the question at issue shall be reffered to the managers of the lines parties hereto; and, if they disagree, it shall be arbitrated in the manner provided in Article 7…”.[53]

Pemerintah kemudian menggugat asosiasi tersebut dengan menyatakan, antara lain bahwa:

“…An agreement between railroads competing in interstate traffic, ‘for the purpose of mutual protection by establishing and maintaining reasonable rates, rules, and regulations on all freight traffic,’ and organizing an association to enforce these purpose, is an agreement in restraint of commerce, within the meaning of the anti-trust law of July 2, 1890, 15 U.S.C.A. parag. 1-7,…”.[54]

 

Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan, pembubaran asosiasi tersebut dan para tergugat dilarang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain:

“…from further agreeing, combining, and conspiringand acting together to maintain rules and regulations and rates for carrying freight upon their several lines of railroad to hinder trade and commerce between the states and territories of the United States; and that all and each of them be enjoined and prohibited from entering or continuing in a combination, association, or conspiracy to deprive the people engaged in trade and commerce between and among the states and territories of the United States of such facilities and rates and charges of freight transportation as will be afforded by free and unrestrained competition between the said several lines of railroads…”.[55]

 

Tergugat menolak tuduhan tersebut dengan menyatakan, antara lain:

“…they were not content with the rates and prices prevailing at the date of agreement; they deny any intent to unjustly increase rates, and deny that the agreement destroyed, prevented, or illegally limited or influenced competition; they deny that arbitrary rates were fixed or charged, or that rates have been increased…”.[56]

Tergugat menyatakan pula, bahwa tujuan asosiasi adalah untuk menetapkan tarif yang masuk akal, serta aturan mengenai semua angkutan, dan mempertahankan tarif tersebut sampai ia mengalami perubahan sebagaimana yang nantinya ditetapkan oleh Undang-undang.  Mahkamah Agung dalam keputusannya menetapkan, bahwa perjanjian di antara para anggota asosiasi tersebut adalah per se illegal, karena melanggar Pasal 1 the Sherman Act.

 

Penerapan perkara penetapan harga mulai dilakukan oleh KPPU[57] sejak dibentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[58] Dari 23 putusan KPPU,[59] sedikitnya terdapat tiga perkara perjanjian penetapan harga, antara lain yaitu Putusan Nomor 02/KPPU-I/2003 tentang Penetapan Harga Angkutan Kargo untuk Trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta, Putusan Nomor 03/KPPU-I/2003 tentang Penetapan Tarif dan Kuota Angkutan Kapal Peti Kemas Jalur Makassar-Surabaya-Makassar, dan Putusan Nomor 5/KPPU-I/2003 tentang Penetapan Tarif Bus Kota Patas AC.

 

Perkara pertama adalah penetapan tarif kargo oleh  pelaku usaha angkutan laut khusus barang (kargo) untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta, yang melibatkan empat (4) perusahaan, yakni PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk., PT Tanto Intim Line, dan PT Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa. Perkara bermula dari adanya perang tarif pada trayek Jakarta-Pontianak hingga mencapai Rp.800.000,- per-Teus (twentieth equivalent units), di mana tingkat harga tersebut secara ekonomi tidak lagi dapat menutupi kegiatan operasionalnya. Guna mengatasi hal ini, INSA berinisiatif mengadakan pertemuan dengan empat perusahaan pelayaran yang beroperasi pada trayek tersebut. Tujuan pertemuan di antara mereka adalah untuk melakukan penyesuaian tarif secara transparan dalam hal biaya produksi, struktur bisnis, dan lain-lain, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan tarif yang mengikat para pihak. Tarif uang tambang petikemas dari Jakarta ke Pontianak yang disepakati bersama adalah sebesar Rp. 1.600.000,- per-Teus. Dalam perjanjian tersebut juga diatur ketentuan mengenai sanksi apabila melanggar kesepakatan, salah satunya adalah tidak diberikannya pelayanan operasional di pelabuhan. Kesepakatan ini dibuat untuk jangka waktu tiga bulan, dan dapat diadakan evaluasi serta dapat diperpanjang kembali. Berkaitan dengan adanya kesepakatan tersebut, maka dalam Putusan Perkara Inisiatif Nomor 02/KPPU-I/2003, KPPU menyatakan pembatalan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta- Pontianak-Jakarta, ditanda-tangani oleh empat perusahaan pelayaran, INSA, dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai pihak regulator/fasilitator, dianggap bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

 

Perkara yang kedua tentang penetapan tarif di bidang pelayaran melibatkan tujuh (7) perusahaan, yakni PT Pelayaran Meratus, PT Tempuran Emas Tbk., PT (Persero) Djakarta Lloyd, PT Jayakusuma Perdana Lines, PT Samudera Indonesia Tbk., PT Tanto Intim Line, dan PT Lumintu Sinar Perkasa. Dugaan adanya penetapan tarif berawal dari adanya ketidak-seimbangan antara biaya produksi dengan pendapatan di saat low season, sehingga untuk merebut pasar, para pengusaha cenderung memberikan diskon tinggi, bahkan untuk mencapai break even point hampir seluruh perusahaan pelayaran melakukan banting harga. Melihat kondisi ini, INSA (asosiasi perusahaan pelayaran nasional) mengambil inisiatif untuk mengusulkan kesepakatan tarif dan kuota angkutan peti kemas untuk jalur Makassar-Surabaya-Makassar, di mana pengawasan kuota akan dilakukan oleh PT Pelindo IV. Besarnya kuota ditentukan oleh besarnya pangsa pasar masing-masing perusahaan pelayaran. Apabila terdapat perusahaan pelayaran yang melebihi kuota, maka dikenai sanksi harus membayar 50% kepada perusahaan yang kehilangan kuotanya. Kesepakatan tersebut ditanda-tangani para pengusaha pelayaran, dan akan dievaluasi setiap tiga bulan. Tarif minimum untuk jalur Makassar-Surabaya-Makassar ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,-, dan pelanggaran atas penetapan tersebut akan dikenai sanksi. Kesepakatan tersebut kemudian direvisi menjadi Rp. 1.600.000,- untuk jalur Surabaya-Makassar, dan Rp. 1.000.000,- untuk jalur Makassar-Surabaya.

Kesepakatan untuk menetapkan tarif angkutan kargo yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pelayaran tersebut dianggap merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Guna menguatkan argumentasinya, para terlapor menyatakan, bahwa mereka melakukan kesepakatan dengan mendasarkan kebiasaan penyelenggaraan angkutan pelayaran di tingkat internasional, serta pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Namun demikian KPPU berpendapat, bahwa Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 hanya mengatur tentang trayek angkutan laut dalam negeri, sehingga Undang-undang tersebut tidak memberi dasar hukum untuk membentuk kesepakatan tarif dalam trayek tetap dan teratur ataupun trayek tidak tetap dan tidak teratur. Demikian pula dalam Pasal 63 dan 64 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992 tentang Pelayaran, serta Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut tidak memberikan dasar hukum untuk mengatur kesepakatan tarif dalam trayek tersebut.

Di samping pelanggaran atas Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, perusahaan yang melakukan kesepakatan juga dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 tentang Kartel, yang dibuktikan melalui adanya bukti pengikatan diri secara tertulis dalam bentuk tertulis dalam pertemuan di sebuah hotel di Surabaya. Dengan ditetapkannya kuota bongkar muat peti kemas tersebut, mereka dianggap telah melakukan tindakan yang meniadakan persaingan usaha antara anggota kartel, sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

 

Perkara yang ketiga adalah perkara penetapan harga yang didukung oleh asosiasi pengusaha angkutan jalan raya (Organda DKI Jakarta), didasarkan pada Putusan Nomor 05/KPPU-I/2003 tentang Penetapan Harga Tarif Bus Kota Patas AC. Dugaan penetapan harga ditujukan pada penyelenggara angkutan umum, yakni PT Steady Safe, Tbk., PT Mayasari Bakti, Perum PPD, PT Bianglala Metropolitan, PT Pahala Kencana, dan PT AJA Putra. Dugaan berawal dari kesepakatan di antara pengusaha angkutan jalan raya yang tergabung dalam Organda, untuk menaikkan tarif angkutan Bus Kota Patas AC sebesar Rp. 3.300, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor Skep-115/DPD/IX/2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan surat ini, mereka yang tergabung dalam asosiasi, yakni DPD Organda DKI Jakarta, kemudian mengajukan surat kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta untuk konsultansi tarif Bus Kota Patas AC. Sesuai dengan permohonan tersebut, maka Gubernur mengeluarkan Surat Nomor 2640/-1.811.33 tanggal 4 September 2001 mengenai Penyesuaian Tarif Angkutan, dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 3.300,-.

Alasan yang digunakan oleh para pengusaha angkutan tersebut antara lain adalah meningkatnya harga bahan bakar dan spare parts, sehingga mereka menganggap bahwa tarif yang berlaku saat ini terlalu rendah atau di bawah biaya pokok angkutan. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk menaikkan tarif secara seragam, meskipun terdapat beberapa pengusaha angkutan yang hanya memiliki sedikit armada bus, mengaku tidak memiliki kekuatan untuk menentukan besarnya tarif angkutan tersebut, sehingga hanya mengikuti saja kesepakatan di antara pihak penentu. Kesepakatan mengenai penyeragaman tarif ini diakui beberapa penyelenggara angkutan sebagai bertentangan dengan jiwa persaingan, karena seharusnya yang berhak menentukan besarnya tarif angkutan adalah para penyelenggara, disesuaikan dengan biaya produksi masing-masing operator bus kota.

Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan para pengusaha dan saksi-saksi, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa kesepakatan di antara para penyelenggara angkutan Bus Kota tersebut di atas melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dan menetapkan pembatalan kesepakatan penyesuaian tarif bus kota Patas AC dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 3.300,- per-penumpang.

 

Dari ketiga kasus tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha dalam perkara pertama, kedua, maupun ketiga dianggap oleh KPPU melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Digunakannya Pasal 5 sebagai dasar Putusan KPPU, disebabkan karena kasus-kasus yang seringkali muncul di lapangan adalah penetapan harga yang difasilitasi oleh asosiasi.[60] Asosiasi yang merupakan gabungan dari pelaku usaha ini merupakan unsur yang penting, mengingat perjanjian ini lebih cenderung pada unsur perilaku (behaviour) dari pada struktur pasar itu sendiri.[61]

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

  1. Pelaku usaha;
  2. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya;
  3. Menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan;

d.   Pasar bersangkutan yang sama.[62]

 

Penerapan unsur-unsur Pasal 5 tersebut di atas dalam ketiga kasus dapat dilihat pada tabel 3.1 mengenai penerapan unsur-unsur pasal 5 di bawah ini.

 

Tabel tersebut menunjukkan, bahwa ketiga kasus tentang penetapan harga memenuhi ke-empat unsur yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1), sehingga KPPU dengan tegas menyatakan, bahwa para pelaku usaha yang tergabung dalam bidang tersebut usaha melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 5 ayat (1). Atas pelanggaran tersebut, KPPU menyatakan pembatalan terhadap kesepakatan para pelaku usaha sejenis untuk menyesuaikan dan/atau menaikkan tarif yang harus dibayar oleh konsumen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1

Penerapan Unsur-Unsur Pasal 5

No

Unsur-Unsur

Penetapan harga

Putusan No. 02/KPPU-I/ 2003

Putusan No. 03/KPPU-I/ 2003

Putusan No. 05/KPPU-I/ 2003

1

Pelaku usaha

 

 

 

PT Pelayaran Nusantara Panurjwan, PT Tempuran Emas, PT Tanto Intim Line, dan PT Pelayaran Wahana Baruna khatulistiwa PT Pelayaran Meratus, PT Tempuran Emas Tbk., PT (Persero) Djakarta Lloyd, PT Jayakusuma Perdana Lines, PT Samudera Indonesia Tbk., PT Tanto Intim Line, dan PT Lumintu Sinar Perkasa PT Steady Safe, Tbk., PT Mayasari Bakti, Perum PPD, PT Bianglala Metropolitan, PT Pahala Kencana, dan PT AJA Putra

2

Melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaing Menanda- tangani kesepakatan bersama tarif uang Tambang Peti Kemas Jakarta-Pontianak-Jakarta No. 01/ SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/ 2002 Penanda tanganan Berita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel Elmi Surabaya yang menyepakati tarif freight dan kuota serta sanksi atas pelanggarannya DPD Organda DKI Jakarta mengesahkan kesepakatan bersama dalam SK DPD No. Skep-115/ DPD/ IX/2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta tanggal 5 September 2001

3

Menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen Tarif uang tambang peti kemas dari Jakarta ke Pontianak yang disepakati bersama adalah sebesar Rp. 1.600.000,- per-Teus. a) CY to CY:

- Surabaya-  Makasar (Rp.2 juta-Rp.3,6 juta)

- Makassar- Surabaya (Rp. 1,2 juta-Rp.2,2 juta)

- Makassar-Jakarta (Rp.1,2 juta-Rp. 2,2 juta)

b) CY to Port:

- Jakarta- Makassar (Rp. 2 juta- Rp. 3 juta)

Sepakat menaikkan tarif bus kota Patas AC dari Rp 2.500,- menjadi Rp 3.300,-

4

Terdapat pada pasar bersangkutan yang sama Melayani jasa angkutan peti kemas dari Jakarta ke Pontianak dan dari Pontianak ke Jakarta Jasa angkutan pelayaran laut khusus barang (kargo) jalur Surabaya-Makassar-Surabaya dan Makassar-Jakarta-Makassar Layanan jasa pengangkutan penumpang bus kota Patas AC yang ijin trayeknya oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

 

Ditinjau dari jenisnya, maka ketiga putusan KPPU tersebut di atas merupakan merupakan perjanjian penetapan harga secara horisontal, yakni perjanjian di antara para pelaku usaha di tingkat perdagangan yang sama. Perjanjian semacam ini akan semakin menunjukkan hasil yang maksimal, jika didukung dengan fasilitas dan sarana untuk melakukan tindakan bersama yang bersifat kolusif. Sarana dan fasilitas tersebut biasanya terdapat dalam bentuk asosiasi dagang yang bergerak di bidang usaha sejenis, seperti terlihat dalam contoh-contoh perkara tersebut di atas, baik yang terjadi di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Seringkali asosiasi dianggap sebagai fasilitator bagi berkumpulnya para pesaing guna bersekongkol untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum persaingan. Oleh karena itu, asosiasi pelaku usaha harus mampu mengontrol tindakan anggotanya dengan menghindarkan adanya perjanjian yang sifatnya eksplisit maupun diam-diam yang membatasi pelaku usaha untuk melakukan keputusan bisnis yang independen.[63]

 

  1. B.   Pendekatan Hukum dalam Perjanjian Penetapan Harga

Seperti dikemukakan dalam uraian dalam Bab II, dikenal dua pendekatan hukum dalam hukum persaingan, yaitu per se illegal dan rule of reason. KPPU menerapkan kedua pendekatan tersebut sesuai bunyi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, artinya apabila dalam satu ketentuan terdapat larangan tegas dengan istilah “dilarang”, maka KPPU akan menerapkan pendekatan per se illegal. Sebaliknya, jika dalam satu ketentuan tidak secara langsung melarang perjanjian dan atau kegiatan tertentu, dengan ciri-ciri kata “patut diduga” atau anak kalimat bersayap “…yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”, maka KPPU akan menggunakan pendekatan rule of reason.[64] Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menentukan pilihan penggunaan kedua pendekatan tersebut dalam masing-masing kasus,[65] namun sampai saat ini KPPU belum pernah melakukan “kebijakan” lain selain didasarkan pada ketentuan Undang-undang.

Berdasarkan bunyi Pasal-pasal yang mengatur tentang penetapan harga, yakni Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, maka kedua pendekatan digunakan dalam menyelidiki perkara-perkara tersebut. Namun demikian, sampai saat ini  belum pernah digunakan penerapan ketentuan selain Pasal 5, yang melarang secara eksplisit perjanjian untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini melarang penetapan harga dengan pendekatan per se illegal, sehingga KPPU cukup membuktikan adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Demikian juga halnya dengan Pasal 6 yang melarang secara tegas perjanjian pembedaan harga (price discrimination). Sedangkan Pasal 7 dan Pasal 8 menggunakan pendekatan rule of reason, untuk menyelidiki perkara penurunan harga yang mematikan (predatory pricing) yang diatur dalam Pasal 7, dan perjanjian penjualan kembali (resale price maintenance) berdasakan Pasal 8.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengenai penerapan secara alternatif kedua pendekatan terhadap perjanjian horisontal dan atau vertikal. Hal ini disebabkan bahwa Undang-undang tersebut tidak merinci pembedaan antara perjanjian horisontal dan vertikal. Berbeda halnya dengan perkembangan keputusan pengadilan di Amerika Serikat yang cenderung menempatkan posisi di antara kedua pendekatan yang berbeda secara ekstrim tersebut. Meskipun suatu perjanjian ditentukan dalam kategori per se illegal, namun jika tergugat (terlapor) dapat menetapkan alasan pembenar yang bersifat pro-kompetitif atas tindakannya, maka perjanjian tersebut akan diputuskan berdasarkan rule of reason.[66] Sebagai contoh adalah perkara Standard Oil Company, yang merupakan bentuk gabungan dari 37 perusahaan minyak di Amerika Serikat, yang diatur berdasarkan manajemen bersama dan dikontrol melalui perusahaan induk (holding company). Penggabungan tersebut dibentuk melalui kerjasama merger dan kombinasi lainnya, termasuk melalui pengembangan internal dari organisasi yang ada. Tindakan tersebut dianggap sebagai konsolidasi yang digunakan untuk menghimpun kekuatan beberapa perusahaan yang menjalankan usahanya secara terpisah tetapi melakukan tindakan kolusif, seperti halnya pada kartel. Mahkamah Agung Amerika Serikat menemukan, bahwa bentuk kombinasi tersebut memiliki elemen komersial, dan merupakan bentuk lain yang lebih buruk dari kartel. Mereka melakukan pemotongan harga yang sifatnya merusak pasar local, dengan cara membujuk secara keras untuk bekerja sama, yang akhirnya bermuara pada penurunan harga secara seragam. Pola perilaku dari para tergugat tersebut oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat bertentangan baik terhadap Section 1 maupun Section 2 the Sherman Act.

Contoh lain dalam hal ini adalah perjanjian penetapan harga adalah perkara Chicago Board of Trade v. United States,[67] yang melibatkan suatu Badan Perdagangan ternama yang berskala nasional, meliputi para pedagang produk biji-bijian, pedagang perantara, dan pihak lainnya. Badan tersebut memiliki aturan-aturan, yang mengatur Spot sales, yaitu transaksi penjualan produk yang diantar secara langsung melalui pesanan di wilayah Chicago; Future sales, yakni kontrak penjualan yang mengharuskan penjual mengantarkan produk di kemuadian hari atau di bulan yang tertentu, dan Sales “to arrive”, yaitu suatu perjanjian untuk mengantar produk biji-bijian dalam perjalanan yang siap transit ke Chicago atau akan dikapalkan dalam waktu yang tertentu. Kedua transaksi yang pertama (Spot dan Future) dibuka pada waktu yang sama, disebut dengan sesi regular, yang berjalan antara pukul 9.30 sampai dengan pukul 12.00. Di samping itu, terdapat sesi khusus disebut dengan call dalam transaksi Sales “to arrive”, yang dilakukan segera setelah sesi regular. Sesi ini tidak dibatasi waktunya, namun biasanya berlangsung selama setengah jam. Para anggota dapat melakukan transaksi satu sama lain secara bebas baik selama berlangsungnya maupun tidak pada sesi-sesi tersebut, bahkan dapat dilakukan sampai tengah malam. Namun pada tahun 1906, Badan tersebut membuat aturan transaksi call yang melarang para anggota untuk membeli atau menawarkan pembelian di sesi to arrive dengan harga berbeda dengan saat penutupan sesi call terakhir di hari yang sama. Badan tersebut beralasan, bahwa tujuan dan pengaruh aturan tersebut sangat bermanfaat, karena membatasi waktu perdagangan, mengurangi kekuatan pasar dari beberapa tengkulak atau pedagang yang mencoba meraih keuntungan perdagangan di malam hari, dan membuat pasar perdagangan di siang hari menjadi lebih sempurna.

Dalam kasus tersebut, pemerintah Amerika Serikat menyatakan, bahwa peraturan ini bertentangan dengan Section 1 of The Sherman Act. Pendapat pemerintah tersebut ditolak oleh Hakim Brandeis di tingkat Mahkamah Agung. Meskipun Hakim Brandeis mengakui bahwa pengaturan tersebut merupakan tindakan bersama yang mengandung sanksi komersial serta penetapan harga di luar jam kerja, namun rencana tersebut lebih cenderung dimaksudkan untuk menetapkan “waktu transaksi” daripada menetapkan harga itu sendiri. Penetapan “waktu transaksi” tersebut merupakan tujuan dan dampak yang riil dalam transaksi produk tersebut. Berdasarkan beberapa alasan yang meliputi syarat-syarat, sifat, dampak dan tujuan dari pembatasan yang dilakukan oleh Board of Trade, maka Hakim Brandeis menolak keputusan pengadilan banding, dengan menyatakan bahwa pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mmbatasi persaingan.

Meskipun kebanyakan keputusan pengadilan dan para ahli berasumsi bahwa pendekatan per se illegal dan rule of reason merupakan standar yang berlawanan dalam melakukan analisis antitrust,[68] namun dalam kenyataannya mereka menganggap, bahwa keduanya merupakan satu kesatuan. Artinya bahwa dalam satu kasus tertentu, pengadilan akan menetapkan keputusan dilandasi pendekatan metode rule of reason, tetapi dalam kasus lainnya digunakan pendekatan per se illegal, atau bahkan secara bersamaan akan digunakan kedua pendekatan tersebut.[69]

Mengingat tidak terdapat kejelasan mengenai kapan diterapkan pendekatan rule of reason atau per se illegal, karena tidak semua perilaku yang bersifat membatasi secara inheren bersifat anti persaingan, maka guna membatasi hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menggunakan pendekatan yang satu daripada yang lain, berdasarkan pertimbangan kasus demi kasus. Sementara kalangan menyatakan, bahwa lembaga pengawas maupun pengadilan biasanya mendasarkan pengalaman terbaik (the best practices) guna menerapkan kedua pendekatan tersebut secara alternative.[70] Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat kesulitan untuk menerima semua preseden yang ada, karena tidak adanya konsistensi dalam keputusan pengadilan, mengingat sebagian besar hukum antitrust (di Amerika Serikat) merupakan keputusan hakim yang dihasilkan dari interpretasi terhadap Undang-undang.[71]

Guna menentukan pilihan terhadap kedua pendekatan tersebut, maka terdapat petunjuk untuk menentukan penerapan salah satu dari kedua analisis tersebut. Meskipun pedoman ini tidaklah akurat, karena Mahkamah Agung Amerika Serikat secara kontinyu selalu “bergulat” dengan masalah karakterisasi kedua pendekatan tersebut.[72] Pedoman tersebut meliputi antara lain:

  1. Apakah suatu perjanjian melibatkan para pesaing? Jika demikian, maka penggunaan analisis per se illegal lebih dimungkinkan. Namun jika tidak, maka akan digunakan analisis the rule of reason (meskipun hal ini meliputi, umpamanya, pengaturan resale price maintenance atau tying arrangement).
  2. Apakah rencana tersebut melibatkan suatu jaringan industri? Jika demikian, maka akan digunakan analisis rule of reason.
  3. Apakah rencana tersebut secara eksplisit berpengaruh terhadap harga atau produk (output). Jika demikian halnya, dan jika kesepakatan tersebut meliputi para pesaing, pengadilan secara umum akan menerapkan analisis per se illegal, meskipun terdapat beberapa pengecualian. Namun jika rencana tersebut hanya berpengaruh secara implisit terhadap harga dan produk, maka akan digunakan analisis rule of reason.
  4. Apakah perjanjian yang berpengaruh terhadap harga dan atau produk tersebut bersifat terang-terangan (naked) atau merupakan tambahan (ancillary) dari aktivitas lainnya yang berakibat meningkatnya efisiensi dari para pihak yang bersaing? Jika perjanjian bersifat naked, maka secara otomatis akan diterapkan analisis per se illegal. Namun jika perjanjian tersebut merupakan ancillary terhadap kesepakatan bersama lainnya, maka pengadilan akan mempertimbangkan apakah perjanjian yang berpengaruh terhadap harga tersebut perlu diadakan dengan cara concerted practices. Jika perjanjian tersebut telah melampaui pengujian yang kedua (merupakan ancillary terhadap tindakan bersama), maka tergugat harus membuktikan, bahwa dampak dari perjanjian tersebut adalah mengurangi harga atau meningkatkan produk, dengan cara membuat pasar beroperasi lebih efisien daripada sebelumnya. Jika argumentasi itu sangat kuat dan efisien, Mahkamah Agung dapat menerapkan analisis rule of reason, meskipun perjanjian di antara pesaing tersebut secara eksplisit berpengaruh terhadap harga atau produk.[73]

 

  1. C.   Kendala yang Dihadapi KPPU untuk Membuktikan Perjanjian  Penetapan Harga

Definisi “perjanjian” menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “persaingan antar pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Perjanjian tertulis dapat diartikan sebagai perwujudan dari perjanjian eksplisit atau terang-terangan yang dilakukan para pelaku usaha pesaing, yang biasanya bergerak di bidang usaha sejenis. Sebaliknya, perjanjian tidak tertulis dapat dikatakan sebagai perjanjian implisit atau diam-diam di kalangan pelaku usaha untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya pengaturan dan atau penetapan harga.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa perjanjian penetapan harga yang terdapat dalam praktek di Indonesia pada umumnya adalah memenuhi kriteria dan unsur-unsur Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun. Sedangkan menurut kalimat yang terkandung dalam Pasal 5, ketentuan ini menyiratkan penggunaan pendekatan per se illegal, sehingga KPPU cukup membuktikan adanya perjanjian (baik secara eksplisit maupun diam-diam). Salah satu kesulitan terbesar dalam membuktikan adanya perjanjian penetapan harga adalah jika perjanjian tersebut tidak disertai dengan kesepakatan tertulis yang disetujui para pelaku usaha tersebut.

Kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian diam-diam yang biasanya dilakukan secara lisan dapat dibuktikan antara lain dengan cara menilai adanya indikasi perjanjian yang dilakukan dengan tujuan terselubung. Sebagai contoh adalah perkara-perkara yang terjadi di Amerika Serikat, yang bertujuan mempengaruhi harga persaingan, ditemukan dan digunakan sebagai petunjuk analisis untuk mendukung karakterisasi suatu pengaturan atas harga. Dalam perkara Nationwide Trailer Rental System, Inc. v. United States,[74] di mana Mahkamah Agung menetapkan bahwa pengedaran bentuk daftar terjadwal yang berisi penetapan tingkat harga lembur (overtime charges) untuk persewaan trailer kepada masing-masing anggota asosiasi, merupakan hambatan dalam bentuk harga (price restraint). Bukti-bukti menunjukkan, bahwa jadwal tersebut hanya digunakan sebagai “pedoman”, yang tidak mengharuskan para anggota untuk mematuhi, dan secara nyata menyimpanginya. Meskipun hanya sedikit atau tidak terdapat bukti mengenai pengaruh terhadap harga yang dapat dilihat, namun pengadilan menyimpulkan bahwa jadwal tersebut diedarkan dengan beberapa tujuan, dan tampaknya antara lain, adalah menyarankan tingkat harga lembur, meskipun harga tersebut tidak ditetapkan secara rigid.

Hal yang sama terdapat dalam Plymouth Dealers’ Association v. United States.[75] Dalam hal ini, asosiasi dealer mengedarkan daftar harga yang disarankan” (suggested price) yang nilainya lebih tinggi dari pada harga penjualan kembali yang disarankan oleh perusahaan. Meskipun tidak terdapat alasan dari para dealer untuk mengikutinya dan kenyataannya memang demikian, namun terdapat beberapa bukti yang menunjukkan, bahwa ketika melakukan negosiasi dengan para pelanggan, mereka menunjuk pada daftar “harga yang disarankan”, selanjutnya baru mereka mulai melakukan tawar-menawar. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan, bahwa tujuan untuk mempengaruhi harga pasar, dapat ditentukan secara memadai.

Dalam perkara United States v. Jantzen Inc.,[76] tergugat dilarang menyetujui suatu pengaturan penetapan harga pada waktu mana,   ketika masing-masing individual harus menerapkan harga sendiri-sendiri. Pengaruh dari pengaturan tersebut, secara nyata dapat menutup kemungkinan perubahan harga di waktu lain. Kemudian dalam United States v. United Liquors Corp.,[77] terdapat suatu perjanjian penetapan prosentase diskon yang fungsional, dan cara bagaimana konsumen diklasifikasikan dalam menentukan apakah mereka berhak atas diskon. Tindakan ini dianggap sebagai suatu hambatan harga, meskipun tidak terdapat perjanjian tentang harga dasar dari para pesaing individu yang memperhitungkan diskon. Dalam United States v. Gasoline Retailers Association,[78] terjadi suatu anjuran untuk tidak mengiklankan harga, kecuali dengan harga yang tertulis di pompa bensin. Tindakan ini dianggap sebagai satu pembatasan harga, yang bertujuan dan berpengaruh terhadap persaingan.

Kasus serupa juga terjadi di Jepang, misalnya, dalam perkara Barber Shop Association,[79] yakni suatu asosiasi para tukang cukur dalam Akita Prefecture, yang melakukan penelitian tentang pendapat para tukang cukur anggota asosiasi, dengan cara mengirimkan kuesioner kepada mereka dan menjawab pertanyaan mengenai dua hal: “do you wish to raise price and if you do, what is the appropriate price level?” Setelah kuesioner terkumpul, mereka menganalisis isi, dan mengumumkan, bahwa hampir semua anggota asosiasi menghendaki peningkatan harga, dengan tingkat harga yang diperkirakan adalah sebesar 300 yen. Kemudian asosiasi menentukan “harga standard” sebesar 300 yen, dan memerintahkan bahwa masing-masing anggota dapat menentukan harga secara mandiri (independen), dengan mempertimbangkan “harga standar” tersebut. Semua anggota asosiasi akhirnya menetapkan harga sebesar 300 yen.

FTC (The Fair Trade Commission) di Jepang menggugat aktivitas asosiasi dan memutuskan, bahwa mereka dianggap melanggar Pasal 8 (1) huruf i of the Anti Monopoly Law, yang melarang asosiasi dagang melakukan aktivitas yang secara substansial menghambat persaingan, khususnya di bidang perdagangan. Dalam hal ini, tidak terdapat bukti langsung bahwa asosiasi menetapkan suatu “harga standar” kepada para anggotanya. Namun demikian, asosiasi melakukan tekanan kepada para anggotanya untuk mengatur harga senilai 300 yen dengan cara mengumumkan hasil penelitian. Kegiatan asosiasi ini dapat dievaluasi sebagai sebuah bukti yang secara tidak langsung sebagai suatu bentuk penetapan harga. Melalui pengumuman tersebut, para anggota memperoleh informasi, bahwa mayoritas dari mereka mempertimbangkan, bahwa harga seharusnya ditetapkan sebesar 300 yen. Hal ini akan menyulitkan para anggota, jika melakukan “cara lain yang berbeda” dengan yang ditentukan  secara bersama.

Salah satu dari tiga perkara yang diputuskan oleh KPPU mengenai pelanggaran terhadap penetapan harga adalah Putusan No. 03/KPPU-I/ 2003 tentang perjanjian penetapan harga di bidang angkutan laut (kargo). Dalam perkara ini tidak ditemukan adanya perjanjian tertulis, namun ditemukan penanda-tanganan Berita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel Elmi Surabaya yang menyepakati tarif freight dan kuota serta sanksi atas pelanggarannya. Adapun tanda tangan Berita Acara tersebut dilakukan oleh PT Pelayaran Meratus, PT Tempuran Emas Tbk., PT (Persero) Djakarta Lloyd, PT Jayakusuma Perdana Lines, PT Samudera Indonesia Tbk., PT Tanto Intim Line, dan PT Lumintu Sinar Perkasa. Dalam kasus tersebut, kehadiran para pelaku usaha di tempat dan waktu yang sama serta tanda tangan berita acara merupakan indikasi bahwa mereka telah melakukan perjanjian secara terselubung untuk mengatur harga angkutan (kargo).

 

Kasus-kasus di atas adalah contoh yang menunjukkan bahwa perjanjian penetapan harga (price fixing) tidak selalu lahir dari suatu perjanjian yang tertulis atau jelas. Anggota KPPU dan para Hakim harus memiliki pandangan yang luas atau kepekaan yang dalam untuk mengetahui apakah telah terjadi suatu “perjanjian”, tanpa adanya bukti tertulis atau lisan. Ini adalah salah satu kesulitan bagi lembaga pengawas persaingan dan pengadilan untuk membuktikan adanya perjanjian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal berikut:

  1. Perkara mengenai penetapan harga di Indonesia diputuskan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Perkara perjanjian penetapan harga yang pernah ditangani oleh KPPU melibatkan asosiasi di bidang perusahaan angkutan laut serta angkutan umum jalan raya. Dalam dunia usaha, asosiasi seringkali dijadikan sarana atau fasilitas untuk melakukan pengaturan mengenai harga maupun pasokan barang dan atau jasa yang dikoordinasikan oleh pengurus asosiasi. Perjanjian penetapan harga menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 harus memenuhi setidaknya empat (4) unsur, yakni pelaku usaha, membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya secara bersama-sama, menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggan, dan berada di pasar bersangkutan yang sama. Unsur pertama adalah pelaku usaha, yang melibatkan anggota asosiasi di bidang perusahaan pelayaran dan angkutan jalan raya. Kedua adalah membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama (concerted practices), artinya bahwa para pelaku usaha melakukan kesepakatan baik secara eksplisit maupun implisit guna mengatur harga. Jenis kesepakatan semacam itu disebut dengan perjanjian horisontal, artinya perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha di tingkat distribusi perdagangan yang sama. Ketiga adalah, menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan. Sedaangkan unsur keempat adalah bahwa usaha tersebut berada di pasar bersangkutan yang sama, artinya berkaitan dengan jangkauan pemasaran tertentu dari para pelaku usaha, serta merupakan produk sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.
  2. Larangan terhadap perjanjian penetapan harga merupakan larangan yang mendasarkan pada pendekatan per se illegal. Hal ini terlihat pada bunyi Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama”. Kata “dilarang” dalam ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa pembentuk Undang-undang bermaksud melarang secara tegas setiap perjanjian untuk menetapkan harga, baik tertulis (terang-terangan) maupun lisan atau diam-diam.

 

  1. Meskipun lembaga pengawas persaingan di Indonesia (KPPU) cukup hanya membuktikan adanya perjanjian untuk menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun1999, namun terdapat kendala dalam membuktikannya manakala perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Dilandasi dengan intuisi dan pengalaman yang memadai dari anggota Komisi, maka adanya kesepakatan rahasia tersebut dapat ditemukan melalui intuisi maupun bukti-bukti tidak langsung yang dapat dijadikan indicator adanya perjanjian diam-diam tersebut, seperti misalnya bukti adanya pertemuan bersama, angket terselubung, maupun pengumuman kepada para pelaku usaha yang merupakan anggota asosiasi berkaitan dengan harga.

 

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas diajukan beberapa saran sebagai berikut:

  1. Bagi Pelaku Usaha:

Asosiasi yang merupakan sarana komunikasi bagi para pelaku usaha di pasar bersangkutan yang sama, hendaknya tidak dimanfaatkan oleh para anggotanya sebagai sarana untuk menetapkan harga (baik secara eksplisit maupun implisit) yang harus dibayar konsumen. Sebaliknya, asosiasi dapat ditingkatkan fungsinya sebagai sarana untuk  menunjang kinerja perusahaan, seperti memberikan sarana dan fasilitas informasi mengenai kesempatan untuk memperluas atau memperbesar bidang usaha dari para anggota, mengkritisi kebijakan pemerintah yang bersifat menghambat atau merugikan kegiatan para anggotanya, serta mengatur harmonisasi hubungan di antara para anggota didasarkan pada etika bisnis yang sehat.

  1. Bagi Lembaga Pengawas Persaingan (KPPU):

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia hendaknya lebih berani mengaktualisasikan tugasnya berdasarkan Pasal 35 yang memberikan kewenangan besar untuk menilai terhadap perjanjian yang dilarang, termasuk penetapan harga melalui pendekatan rule of reason. Artinya bahwa tidak setiap perjanjian penetapan harga selalu bersifat merugikan atau menghambat persaingan, karena adakalanya penetapan harga bersifat pro persaingan.

 

  1. Bagi Badan Legislator:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak membedakan pengaturan antara perjanjian horisontal dan vertikal, melainkan mengatur secara terpisah antara “Perjanjian yang Dilarang” dan “Kegiatan yang Dilarang”. Sedangkan dalam kegiatan yang dilarang terdapat pula unsur perjanjiannya, seperti persekongkolan tender yang cenderung merupakan perjanjian daripada suatu kegiatan di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap Undang-undang tersebut untuk dilakukan amandemen, sehingga dihasilkan pengaturan yang lebih sistematis.

 

 

 

 


       [1]”Tarif Taksi Masih Belum Jelas”, Kompas, Selasa, 29 Maret 2005, hal. 17, kol. 5-7.

       [2]”Tarif Taksi Naik 33%”, Bisnis Indonesia, Rabu, 30 Maret 2005, hal. T6, kol. 1-3.

       [3]Ibid.

       [4]Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 7.

       [5]Lihat Penjelasan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

       [6]Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 5 ayat (1).

       [7]Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 5.

       [8]Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 15.

       [9]Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 6.

      [10]Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 10.

      [11]Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 12.

       [12]Pasal  1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

       [13]Stephen F. Ross, Principles of Antitrust Law (Westbury, New York: The Foundation Press, 1993), h. 117.

       [14]Section 1 The Sherman Act: “Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal”.

      [15]Article 81 (1) of The EC Treaty: “The following shall be prohibited as incompatible with the common market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between member states and which have their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market, and in particular those which…”

      [16]Article 1 German Antitrust Act: “Agreements between competing undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition, shall be prohibited”.

      [17]E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, Understanding Antitrust and Its Economic Implications, (New York: Matthew Bender & Co.), 1994, h. 75.

       [18]Martin Heidenhain et. al., German Antitrust Law (Frankfurt am Main: Verlap Fritz Knapp GmbH, 1999), h. 17.

       [19]Ibid.

       [20]Lawrence Anthony Sullivan, Antitrust (Saint Paul Minnesota: West Publishing, Co., 1977),  h. 657.

       [21]E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, Op. Cit., h. 149.

       [22]Ibid.

       [23]Ernest Gellhorn, Antitrust Law and Economics in a Nutshell, (St. Paul, Minn.: West Publishing, Co., 1986), h. 153.  Lihat pula Section 1 The Sherman Act of 1890.

       [24]R. Shyam Khemani et al., A Framework for The Design and Implementation of Competition Law and Policy, (Washington, D.C.-Parish: The World Bank-OECD, 1999), h. 20.

       [25]Herbert Hovenkamp, Antitrust (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993), h. 71.

       [26]”A cartel is a formal agreement among firms in an olygopolistic industry. Cartel members may agree on such matters  as prices, total industry output, market shares, allocation of customers, allocation of territories, bid-rigging, establishment of common sales agencies, an the division of profits or combination of these”. R. S. Khemani and D. M. Shapiro, Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law (Paris: OECD, 1996), h. 7.

       [27]R. Shyam Khemani et al., Op. Cit. h. 21.

        [28]Herbert Hovenkamp, Loc. Cit.

        [29]Ibid., h. 71-72.

       [30]Pada tahun 1914, The Sherman Act 1890 disempurnakan dengan dikeluarkannya Act to Supplement Existing Laws Against Unlawful Restraints and Monopolies yang dikenal dengan sebutan the Clayton Act. Pada tahun yang sama diterbitkan Act to Create a Federal Trade Commission, to Define Its Powers and Duties, and for Other Purposes yang lebih dikenal dengan the Federal Trade Commission Act. Kemudian pada tahun 1936, the Clayton Act disempurnakan dengan the Robinson-Patman Act, di mana penyempurnaannya terbatas pada Pasal 2 the Clayton Act yang mengatur tentang Diskriminasi Harga. Lihat Stephen F. Ross, Principles of Antitrust Law, (Westbury New York: The Foundation Press, Inc., 1993), h. 395-399.

       [31]R. S. Khemani and D. M. Shapiro, Glossary af Industrial Organisation Economics and Competition Law, (Paris: OECD, 1996), h. 51.

       [32]Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tugas Komisi yang meliputi, antara lain, meliputi: a) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sbagaimana yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; b) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; c) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalah-gunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.

        [33]Carl Kaysen dan Donald F. Turner, Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis (Cambridge: Harvard University Press, 1971), h. 142.

         [34]Herbert Hovenkamp, Antitrust (St. Paul Minnesota: West Publishing, Co., 1993), h. 91.

         [35]Ibid.

         [36]Carl Kaysen and Donald F. Turner,  Op.Cit., h. 143.

         [37]Ibid.

         [38]Ibid.

         [39]E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, Understanding Antitrust and Its Economic Implications, (New York: Matthew Bender & Co., 1994), h. 85.

         [40]Robert H. Bork, “The Rule of Reason and the Per se Concept: Price Fixing and Market Division”, The Yale Law Journal, No. 5, vol. 74, April 1965, h. 781.

         [41]”Development in the Law-The Civil Jury: The Jury’s Capacity to Decide Complex Civil Cases”, Harvard Law Review, vol. 110, 1997, h. 1489.

         [42]“…a relevant market, then, is a narrowest market which is wide enough so that products from adjacent areas or from other producers in the same area cannot compete on substantial parity with those included in the marketa relevant market, then, is a narrowest market which is wide enough so that products from adjacent areas or from other producers in the same area cannot compete on substantial parity with those included in the market…”. Lawrence Anthony Sullivan, Antitrust, Op.Cit., h. 41.

         [43]United States v. E. I. du Pont de Nemours & Co., 351 U. S. 377, 399-400 (1956).

         [44]Coca Cola Co. v. United States, 91 F. T. C. 517, 634-635 (1978).

       [45]Ronald Dworkin, Legal Research (Daedalus: Spring, 1973), h. 250.

       [46]Roscoe Pound dalam Rahmatulla Khan and Sushil Kumar, Introduction to The Study of Comparative Law (Bombay: NM. Tripathi Pvt. Ltd.) h.1-2. Lihat pula Konrad Zweigert and Hein Kootz, Introduction to Comparative Law (Oxford: Clarendon Press, 1987), h. 2.

       [47]Rodolfo Sacco, “Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law”, The American Journal of Comparative Law, vol. 39, 1991, h. 4.

       [48]Enid Campbell, et. al., Legal Research, Materials and Methods (Sydney: The Law Book Company Limited, 1988), h. 1.

       [49]Chai Podhista, “Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research”, dalam Attig, et. al. A Field Manual on Selected QualitativeResearch Methods (Thailand: Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 1991), h. 7.

        [50]The Sherman Antitrust Act of 1890, 15 U.S.C.A. par. 1.

        [51]United States v. Trans-Missouri Freight Ass’n,166 U.S. 290 (1897)

        [52]United States v. Trans-Missouri Freight Association, Op. Cit., h. 292. Lihat pula Lawrence Anthony Sullivan, Antitrust, (St. Paul Minnesota: West Publishing, Co., 1977), h. 167.

       [53]Ibid., h. 294.

       [54]Ibid., h. 306.

       [55]Ibid., h. 300-301.

       [56]Ibid., h. 303.

       [57]Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1999, sedangkan pengangkatan anggota Komisi ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2000. Dalam Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2000 ditetapkan 11 anggota Komisi untuk menjalankan tugas serta memiliki kewenangan sesuai amanat Pasal 30 ampai dengan Pasal 37 UU Nomor 5 Tahun 1999.

       [58]UU Nomor 5 Tahun 1999 disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999.

       [59]http://www.kppu.or.id/new/index.php

         [60]Wawancara dengan Syamsul Maarif, Jakarta, 14 Juli 2005.

         [61]R. Shyam Khemani, Op. Cit., h. 10

         [62]Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 ayat (1).

       [63]Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Medan: Pustaka Bangsa, 2003), h. 120.

       [64]Wawancara dengan Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph D., Ketua KPPU Periode 2005-2007, Jakarta 14 Juli 2005.

       [65]Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 35 yang mengatur mengenai Tugas Komisi.

        [66]”…a price fixing agreement to fall under the rule of reason because the agreement actually helped promote competition…”. BMI v. Columbia Broad, Sys., 441 U.S. 1, 23-25 (1979).

        [67]Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. at 238, 38 S. Ct. at 244, 62 L.Ed. at 687, h. 2.

        [68]Edward Brunet, “Streamlining Antitrust Litigation by ‘Facial Examination’ of Restraints: The Burger Court and the Per se-Rule of Reason Distinction”, Washington Law Review, vol. 1, 1984, h. 22. Lihat pula James E. Hartley, et. al., “The Rule of Reason”, American Bar Association (ABA), Monograph No. 23, 1999, h. 7.

        [69]Lihat Standard Oil, Co. v. United States, 221 U.S. 1 S. Ct. 502, 55 L. Ed. 619 (1911).

        [70]Wawancara dengan Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph D., Ketua KPPU Periode 2005-2007, Jakarta 14 Juli 2005.

        [71]E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, Understanding Antitrust and Its Economic Implications (New York: Matthew Bender, 1994), h. 85.

        [72]Herbert Hovenkamp, Antitrust (St. Paul Minnesota: West Publishing, Co, 1993),  h. 92.

       [73]Ibid., h. 92-93.

        [74]355 U.S. 10, 78 S. Ct. 11, 2 L. Ed. 2d 20 (1957), aff’g 156 S. Supp. 800 (D. Kan.). Lihat juga Goldfarb v. Virginia State Bar, 421 U.S. 773, 95 S. Ct. 2004, 44 L. Ed. 2d 572 (1975).

         [75]279 F. 2d 128 (9th Cir. 1960).

         [76]1966 CCH Trade Cas. 71,887 (D. Or. 1966).

         [77]149 F.Supp. 609 (W.D. Tenn. 1956), aff’d per curiam 352 U.S. 991, 77 S.Ct. 557, 1 L.Ed. 2d 540 (1957).

        [78]285 F. 2d  688 (7th Cir. 1961).

        [79]FTC Decision, 11 Agustus 1965, h. 13 (1966) dalam Mitsuo Matsushita, International Trade and Competition Law in Japan, (New York: Oxford University Press, Inc., 1993), h. 144-145.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.