Kondisi Buruh Migran Indonesia: Diskursus Tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum

Oleh

Dr Th. Andari Yurikosari, SH MH[1]

 Download MS-Word

Abstrak

Kondisi buruh migran dari Indonesia sebenarnya telah lama menjadi bahan pembicaraan pro dan kontra di antara para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), buruh migran itu sendiri, pengusaha jasa tenaga kerja dan Pemerintah tentunya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tarik menarik kepentingan dalam masalah buruh migran Indonesia, baik yang berada di tempat penampungan sebelum pemberangkatan, pada saat diberangkatkan maupun setelah berada di negara tujuan.  Lemahnya perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri terkait beberapa aspek pengaturan dan perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Pertama, peraturan perundang-undangan yang selama ini ada dan diatur dalam Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lebih mencakup aspek teknis persyaratan dan proses persiapan dan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hal tersebut mengakibatkan kondisi perlindungan hukum bagi buruh migran di Indonesia sangat terbatas. Kedua, usulan mengenai perlunya kerja layak bagi pekerja rumah tangga (a deceant work for migrant workers) yang diusulkan dalam sidang ke-99 Konferensi Perburuhan Internasional (ILO)walaupun didukung oleh sebagian besar negara, akan tetapi beberapa negara kunci menolak usulan tersebut; termasuk Indonesia yang tidak mendukung pembentukan Konvensi ILO untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Indonesia termasuk negara pengirim tenaga buruh migran sebagai  pekerja rumah tangga terbesar, hingga sekarang belum memiliki Undang-undang Pekerja Rumah Tangga. Memang apabila dilihat dari apa yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut, sebenarnya banyak hal yang diatur belum tepat pengaturannya dengan situasi dan kondisi pekerja rumah tangga itu sendiri yang sifatnya temporer, sewaktu dan tidak dapat berlangsung terus menerus atau sekalipun dalam kontrak kerja yang terbatas waktunya. Hal ini berbeda dengan di negara-negara tetangga di  Asia Tenggara  lainnya seperti Filipina, Malaysia, Hongkong  yang telah mempunyai undang-undang tersendiri  mengenai pekerja rumah tangga. Ketiga, kalaupun kita berhasil membentuk dan meratfikasi Konvensi Internasional baru mengenai pekerja rumah tangga, maka kondisi dan penegakan hukum di Indonesia menjadi tantangannya. Seperti sudah diketahui kondisi penegakan hukum bagi buruh migran Indonesia yang terdampar di daerah Kuching negara bagian Malaysia misalnya, sebagian besar adalah berstatus illegal. Bukan hanya rumor yang terdengar,  namun kondisi yang nyata dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa  para buruh migran dalam perbatasan antar dua negara tetangga ini selalu ditempatkan dalam status illegal. Status yang berbahaya bagi jaminan dan keselamatan  buruh justru dilakukan untuk memudahkan perputaran kinerja buruh migran dan memperpendek rantai pengurusan dokumen hukum bagi buruh migran yang seperti sama-sama sudah diketahui oleh kita bersama sangat bertele-tele, rawan suap dan korupsi serta pemerasan bagi buruh migran di mana-mana yang kerap dilakukan oleh sebagian aparat penegak hukum.  Keempat, conflict of interest yang selalu terjadi antara departemen dengan badan yang menangani perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri membuat kondisi perlindungan hukum dan pentingnya hak asasi manusia bagi buruh migran terabaikan bahkan cenderung terlibas di tengah2 konflik manajemen kepentingan masing-masing kelembagaan tersebut. Akibatnya sudah dapat diprediksi, buruh migran pula yang menanggung akibatnya.

 

 

  1. A.     Latar Belakang

Diskriminasi buruh migran Indonesia tidak mengenal tempat. Di dalam negeri, mereka diperlakukan sebagai komoditi dan warga negara kelas dua. Mereka mendapatkan perlakuan yang diskriminatif mulai dari saat perekrutan, di penampungan, pemberangkatan maupun saat kepulangan. Terminal Khusus TKI yang terpisah dari terminal-terminal yang ada di bandara Soekarno Hatta merupakan tempat nyata dari bentuk diskriminasi terhadap buruh migran Indonesia; dengan memisahkan mereka dengan penumpang umum lainnya. Sebagai buruh asing di negara tempat bekerja, buruh-buruh ini juga diberlakukan secara diskriminatif. Mereka dilarang mendirikan serikat buruh atau masuk dalam serikat buruh setempat. Buruh migran perempuan yang bekerja di sektor domestik (PRT/Pembantu Rumah Tangga) memperoleh upah lebih rendah dibanding buruh migran laki-laki. Karena waktu kerja yang ketat, banyak buruh migran dihalang-halangi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Lebih dari itu jumlah buruh migran Indonesia yang sebagian besar perempuan dalam konstruksi masyarakat patriarkis rentan terhadap tindak kekerasan yang berbasis pada diskriminasi gender. Kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik, perkosaan yang mengakibatkan kematian masih sering dialami buruh migran di Indonesia.

Pemerintah memang telah meratifikasi beberapa instrumen internasional yang terkait dengan diskriminasi (misalnya, CEDAW/Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan berbagai Konvensi ILO). Meskipun demikian implementasi kebijakan masih mengandung semangat diskriminasi bahkan kebijakan penempatan buruh migran sudah mengarah pada kebijakan perdagangan manusia.

Dengan adanya kecanggihan teknologi komunikasi, kondisi tenaga kerja Indonesia yang tengah bekerja di luar negeri saat ini dapat diketahui oleh masyarakat umum. Segala informasi mengenai permasalahan tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri dapat dengan mudah diketahui oleh umum melalui berbagai media baik media elektronik maupun media cetak. Kasus Nirmala Bonat di Malaysia, Barokah di Singapura,[2] dan yang terakhir kasus Ruyati yang dipancung di Saudi Arabia yang bahkan kemudian kasus tersebut menimbulkan pro kontra akan pemberian gelar doctor honoris causa kepada Raja Saudi Arabia oleh Rektor Universitas Indonesia,[3] merupakan segelintir contoh dari kekuatan ekspose media mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang kemudian menjadikan isu perlindungan tenaga kerja Indonesia menjadi tajuk utama (headline) di hampir seluruh media dalam negeri dan berhasil menyita perhatian publik selama beberapa waktu.

 

 

  1. B.     Pembahasan

Masalah pertama dari diskursus hukum kondisi buruh migran Indonesia adalah bahwa selama ini buruh tidak terlindungi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Secara umum dan garis besar, undang-undang tersebut hanya mengatur masalah-masalah teknis persiapan dan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Undang-undang tersebut lebih tepat disarankan diberlakukan bagi pengusaha penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor swasta dibandingkan dengan mengatur perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Akibatnya hal penting  yang menyangkut hak asasi manusia dari seorang pekerja sering diabaikan yang oleh karenanya kemudian diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia buruh migran Indonesia.

Mengenai perlunya penegakan hak-hak asasi manusia dalam penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia dapat dilihat antara lain dari  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, yang terdapat pasal dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 yang diajukan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat yaitu Pasal 35 butir a dan Pasal 35 butir b. Seperti diketahui bersama, pengajuan Judicial Review diajukan ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan alasan bahwa pasal-pasal yang diajukan dalam Judicial Review tidak memenuhi atau bertentangan dengan pasal-pasal hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut demikian pula terjadi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas. Pasal 35 butir a dan Pasal 35 butir b dianggap melanggar ketentuan mengenai   hak setiap warganegara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga batasan umur minimal 21 (dua puluh satu tahun) di dalam pasal tersebut dinyatakan melanggar hak warganegara yang berumur kurang dari batasan usia tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batasan usia dewasa untuk pekerja adalah minimal 18 tahun. Akan tetapi menurut penulis, batasan usia minimal yang diajukan yaitu 18 tahun, semakin menimbulkan penyelundupan hukum mengenai batasan usia yang seharusnya. Selain itu batasan usia ditetapkan 21 (dua puluh satu) tahun dan bukan 18 (delapan belas tahun) sebenarnya telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai batasan umur seorang dewasa yang layak melakukan perbuatan hukum.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi di dalam Putusannya menolak judicial review mengenai batasan umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagai syarat minimal untuk mengajukan diri sebagai calon tenaga kerja Indonesia karena dianggap tidak bertentangan dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi pada putusannya yang lain[4] telah menyetujui untuk mengabulkan permohonan judicial review mengenai batasan tingkat pendidikan calon tenaga kerja Indonesia yang semula minimal berpendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi tak terbatas, dalam arti kemudian tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri tidak perlu mempunyai batasan minimal mengenai tingkat pendidikannya.

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor informal, seperti penata laksana rumah tangga dan supir. Prosentase tenaga kerja Indonesia di sector informal mencapai 64%.[5] Hal ini tidak dapat dilepaskan dari profil tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar bekerja 51,94% dari total 113,74 juta angkatan kerja Indonesia tidak lulus sekolah dasar dan berdampak langsung pada mutu dan kompetensi sumber daya manusia yang kita miliki.[6] Sedangkan kondisi pendidikan yang minim dan rendahnya tingkat kompetensi yang ada rentan menjadi pemicu timbulnya masalah-masalah bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ketika berhadapan langsung dengan pengguna jasanya dan pekerjaannya. Namun demikian, di sisi lain pada sektor formal, jenis-jenis profesi yang diminati tenaga kerja Indonesia adalah pelaut, perawat, terapis, suster, perawat lansia (caregiver), professional pada industry migas, professional di bidang teknologi informasi, dan pekerja pada kapal pesiar. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai pelaut dan ABK banyak tersebar di negara-negara maju seperti Norwegia, Spanyol, Italia dan Kanada. Selain itu tidak sedikit pula professional yang direkrut untuk pengembangan proyek-proyek infrastruktur di Timur Tengah, khususnya untuk industri minyak dan gas bumi. Oleh karenanya bagi tenaga kerja di sektor formal yang mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu dipastikan mempunyai kondisi yang lebih baik dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor informal, yang sebagian besar tidak mensyaratkan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu yang menjadi bahan diskursus pertama ini adalah bagaimana mengenai perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang selama ini diatur di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang sebagian malahan belum dapat melindungi pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri termasuk hak-hak asasi nya sebagai buruh migran.

Masalah yang kedua mengenai perlunya kerja layak bagi pekerja rumah tangga (a deceant work for migrant workers) yang belum diatur secara khusus dalam Konvensi ILO yang ke 99.[7]  Pekerjaan rumah tangga adalah salah satu pekerjaan tertua dan paling penting bagi jutaan wanita di seluruh dunia. Hal ini berakar pada sejarah global perbudakan, kolonialisme dan bentuk-bentuk lain perbudakan. Dalam masyarakat kontemporer, pekerjaan seperti  bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di rumah sangat penting agar ekonomi di luar rumah tangga berfungsi.

Dua dekade terakhir, permintaan untuk pekerjaan penata laksana rumah tangga telah meningkat di mana-mana. Penggabungan dalam jumlah yang besar bagi perempuan di angkatan kerja, penuaan masyarakat, intensifikasi pekerjaan dan sering atau kurangnya memadainya kebijakan-kebijakan untuk memfasilitasi rekonsiliasi dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan mendukung tren ini. Hari ini, pekerja rumah tangga telah menjadi bagian dari sebagian besar dari angkatan kerja, terutama di negara-negara berkembang, dan jumlah mereka telah meningkat, bahkan di dunia industri.  Akan tetapi pekerjaan rumah tangga adalah undervalued dan kurang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada banyak hal,  pekerja rumah tangga  terlalu banyak bekerja, bergaji rendah dan tanpa perlindungan. Banyaknya penganiayaan dan pelecehan, khususnya pekerja rumah tangga yang bekerja sebagai buruh migran, secara teratur masuk dalam headline (tajuk utama) di banyak media. Di banyak negara, pekerjaan rumah tangga sangat banyak dilakukan oleh pekerja anak. Keadaan ini disebabkan sebagian fakta bahwa pekerjaan rumah tangga tetap dibayar, namun hampir tak terlihat sebagai bentuk lapangan kerja di banyak negara. Pekerjaan rumah tangga tidak berlangsung di sebuah pabrik atau kantor, tetapi di rumah. Para pekerja rumah tangga bukanlah  laki-laki pencari nafkah, tetapi untuk perempuan, dan sebagian di antaranya masih berusia kanak-kanak. Mereka tidak bekerja bersama lainnya rekan kerja, namun dalam isolasi di balik pintu tertutup. Pekerjaan mereka tidak bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah, namun untuk membantu mengurus  jutaan rumah tangga.

Pekerjaan rumah tangga biasanya memerlukan tenaga kerja yang tidak dibayar jika dilakukan secara tradisional dalam rumah tangga oleh perempuan.[8] Hal  ini menjelaskan mengapa pekerjaan rumah tangga adalah undervalued yang tidak diperhitungkan dalam pendapatan  negara dan sering bersifat informal dan sulit didokumentasikan. Pekerjaan rumah tangga cenderung dianggap sebagai sesuatu yang lain daripada pekerjaan biasa, dan karenanya tidak cocok dengan kerangka umum dalam undang-undang tenaga kerja yang ada[9] meskipun fakta mendefinisikan pekerja rumah tangga mempunyai hubungan sebagai pekerja dengan majikannya sebagai orang yang mempekerjakannya.

Memperbaiki kondisi pekerja rumah tangga telah menjadi perhatian ILO sejak lama. Pada awal 1948, ILO mengadopsi sebuah resolusi mengenai kondisi mempekerjakan pekerja rumah tangga. Pada tahun 1965, ILO mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan normatif tindakan di bidang ini, sedangkan pada tahun 1970 survei pertama yang pernah diterbitkan pada statusnya di Konferensi Internasional.[10] Pada konferensi ILO yang ke -100 pada tahun 2011 ini, Presiden Indonesia walaupun tidak tegas juga menyerukan mengenai hal tersebut.[11] Namun demikian, sebagian besar aktivis buruh migrant Indonesia, seperti Wahyu Susilo dan Anis dari Migrant Care, menyatakan bahwa Presiden tidak mendukung secara tegas mengenai perlunya perlindungan bagi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri khususnya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor informal. Adanya pembentukan Satgas Tenaga Kerja Indonesiadi luar negeri pun dinilai hanya merupakan pengalihan masalah semata, sebab urusan mengenai masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah urusan G to G atau urusan antar pemerintah negara yang satu dengan yang lain.[12] Maka kemudian yang menjadi diskursus dalam permasalahan kedua adalah seberapa besar usaha Pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sedangkan sebagai bagian dari penghasil devisa bagi negara, seharusnya tenaga kerja Indonesia ini mendapatkan perlindungan hukum dari negara, seperti yang dilakukan oleh negara tetangga Filipina.

Masalah ketiga adalah penegakan hukum yang dilakukan terhadap pemberlakuan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Sebagian besar dari masalah para pekerja atau buruh migrant Indonesia adalah mengenai statusnya yang illegal. Pada hampir semua bagian daerah yang berbatasan dengan negara lain, terutama Malaysia rawan terdapat kondisi seperti ini. Oleh karenanya kemudian  diberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia sebagai kebijakan luar negeri Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pelayanan buruh migran Indonesia di Malaysia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membentuk tim negosiator yang membahas review MoU penempatan TKLN (Tenaga Kerja Luar Negeri) ke Malaysia. Moratorium atau penghentian sementara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) penata laksana rumah tangga (domestic worker) ke Malaysia sejak 26 Juni 2009 dimaksudkan agar kedua negara melakukan pembenahan dalam mekanisme penempatan serta perlindungan buruh migran. Hal itu merupakan salah satu butir yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Penyempurnaan Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI di Malaysia yang diselenggarakan di Kantor Kemnakertrans RI, yang diikuti 99 orang peserta dari instansi terkait di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Dengan delegasi dari kedua belah pihak, yaitu Dari pihak Malaysia terdiri dari Pemerintah Malaysia, Kepolisian Malaysia, Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dan agensi resmi di Malaysia. Dari pihak Indonesia, terdiri dari unsur pemerintah/Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisan RI dan Kementerian terkait lainnya dan asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Selain moratorium, Team Joint Working Group merupakan suatu mekanisme yang diciptakan sejak MoU 2006 yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia khususnya di sektor informal, yaitu yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga atau biasa disebut dengan pembantu rumah tangga. Team Joint Working Group ini merupakan suatu forum konsultasi berkala dari kedua pemerintah, yaitu dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Unsur-unsur dari delegasi Indonesia adalah dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI dan yang terakhir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Unsur-unsur delegasi dari pihak Malaysia seperti jika halnya Indonesia maka adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri Malaysia, dan Kementerian Buruh Malaysia, yang tugas utamanya adalah memonitor atau memantau dan mengevaluasi pengiriman buruh migran dari Indonesia ke Malaysia hingga selama mereka masih bekerja di sana atau memantau dan mengevaluasi dari implementasi MoU di kedua negara tersebut. Sampai sejauh mana kedua pemerintahan ini melaksanakan apa yang sudah disepakati dari MoU tahun 2006 ini. Selain itu,  Team Joint Working Group ini diartikan sebagai forum negosiasi antar kedua pemerintahan dalam merumuskan amandemen MoU tahun 2006. Setelah melakukan pembahasan review MoU, Joint Working Group (JWG) yang terdiri dari delegasi Perwakilan Indonesia dan Malaysia segera akan membentuk Komite Bersama (Joint Committee) yang akan memantau pelaksanaan pelayanan dan perlindungan buruh migran di Malaysia. Tugas dan fungsi dari komite bersama adalah bertanggung jawab dalam perencanaan, pendataan dan monitoring uang meliputi pembinaan dan training, pelayanan, monitoring evaluasi, penindakan dan bantuan hukum serta pemfasilitasi pemulangan termasuk pengurusan asuransi dan ganti rugi bagi buruh migran. Hal yang diutamakan dari MoU tahun 2006 adalah mengenai[13]: 1. Diberikannya satu hari libur dalam seminggu 2. Save Keeping Pasport atau paspor yang bisa dipegang atau dimiliki dan disimpan oleh buruh migran Indonesia, bukan dipegang oleh atau dimiliki dan disimpan oleh majikan 3. Standarisasi gaji atau upah minimum bagi buruh migran Indonesia 4. Cost Structure adalah pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan mulai dari perekrutan sampai dengan diberangkatkannya buruh migran tersebut ke Malaysia.

Dalam perjalanan pembahasan MoU tahun 2006 mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia ini sudah ada dua hal yang berhasil disepakati. Pertama, mengenai pemberian satu hari kerja dalam satu minggu kerja. Jika buruh migran yang bersangkutan tidak ingin mengambil satu hari libur tersebut maka hal itu bisa dikompensasikan dalam bentuk uang. Kedua, mengenai Save Keeping Pasport atau paspor miliknya bisa disimpan dan dimiliki oleh buruh migran itu sendiri. Jika dulu paspor tersebut dipegang dan disimpan oleh majikan dengan tujuan untuk mencegah agar tidak bisa melarikan atau kabur, tetapi dengan telah disepakatinya Save Keeping Pasport, tenaga kerja Indonesia sudah bisa menyimpan sendiri paspor mereka dan majikan mereka pun mendapatkan copy dari paspor milik dari tenaga kerja Indonesia tersebut. Hal pertama yang masih bisa dibilang masih belum mencapai kesepakatan adalah mengenai masalah standarisasi gaji atau upah minimum. Pemerintah Malaysia bersikukuh untuk tidak ingin menciptakan suatu ketentuan upah minimum. Dalam penentuan upah minimum tersebut pihak Malaysia lebih menyerahkan kepada keadaan pasar. Pasar disini adalah standar yang ditetapkan oleh calon majikan dalam memberikan gaji kepada buruh migran. Lain halnya dengan Indonesia, demi kepentingan nasional terutama demi kepentingan tenaga kerja Indonesia itu sendiri, Indonesia menginginkan suatu kepastian mengenai standarisasi gaji tersebut karena banyak dari pihak Malaysia yang tidak bisa memberikan upah yang layak bagi para buruh migran.

Penyebaran perwakilan-perwakilan diplomatik di Malaysia merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menimpa warga negaranya di Malaysia. Mulai dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Kuala Lumpur, juga ada Konsulat Jenderal di Penang, Konsulat Jenderal di Johor Baru, Konsulat Jenderal di Serawak atau berkedudukan di Kuching, atau juga ada Konsulat Jenderal di Sabah berkedudukan di Kota Kinabali dan juga ada Penghubung di Tawau. Tahun demi tahun memang perhatian Pemerintah Pusat di Jakarta kepada perwakilannya terus meningkat, karena harus disesuaikan dengan jumlah orang-orang Indonesia yang harus dilayani di Perwakilan-Perwakilan ini. Pelayanan yang diberikan oleh perwakilan-Perwakilan ini, yang terbanyak adalah di KBRI Kuala Lumpur. Rata-rata sekarang ini pada kondisi 700 orang per hari, bahkan kalau hari-hari setelah weekend melebihi dari 1.000 sampai dengan 2.000. di Penang rata-rata antara 100 sampai 200 orang/hari. Di Johor Bahru antara 200 sampai 300 orang yang dilayani bahkan kadang-kadang 400. Kemudian juga ada yang di Kuching, Serawak antara 100-200. Kemudian juga di Kota Kinabalu rutin mereka melayani antara 100 sampai 200, karena ada program pemutihan, maka bisa dalam sari hari 1.000 orang. Kemudian di Tawau juga, mereka tidak saja hanya melayani perpanjangan dokumen, tetapi terlebih lagi mereka sebagai pintu keluar/masuk di perbatasan dengan Kalimantan Timur.

Di samping pelayanan yang sifatnya rutin, banyak juga persoalan yang dihadapi oleh orang Indonesia di Malaysia, yang memerlukan kehadiran dan penanganan dari para petugas Perwakilan, terutama para WNI yang ilegal. Ada berbagai modus operandi tentang keilegalan mereka ini, ada ilegal yang sebetulnya masuk resmi dengan paspor sebagai turis tetapi kemudian mereka bekerja tanpa prosedur, tanpa kontrak kerja, tanpa ijin bekerja, dan akhirnya mereka over stay dan menjadi ilegal. Ada cukup banyak kasus di mana yang bersangkutan resmi masuk dengan agennya tetapi karena ada permasalahan dengan majikan dan sebagainya kemudian melarikan diri dan menjadi ilegal. Tenaga kerja Indonesia yang illegal ada juga yang memang betul-betul diselundupkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hal ini arahnya sudah masuk kepada trafficking in person, tapi mereka juga bekerja secara ilegal. Terdapat juga tenaga kerja Indonesia yang memang habis kontraknya, habis masa berlakunya akan tetapi juga dia terus berpindah-pindah, sambil bekerja dan tidak pernah mengurus perpanjangan dokumen, inipun juga akhirnya menjadi ilegal.

Peran Perwakilan di tempat pemulangan menjadi penting, karena harus melakukan pendataan dan checking terhadap mereka ini, untuk memastikan tentang keaslian kewarganegaraannya, sekaligus tentang kesehatan dan hak-hak dari WNI tersebut. Perlindungan terhadap WNI tersebut, tidak saja mereka harus dilayani secara rutin, tetapi juga munculnya kasus-kasus yang melibatkan WNI, baik mereka yang menjadi korban, tetapi juga mereka yang menjadi pelaku kejahatan.[14]

Nasib pembantu rumah tangga di Malaysia berdasarkan aturan-aturan pemerintah Malaysia terhadap buruh migran secara keseluruhan, dalam sektor informal banyak dibutuhkan tenaga buruh migran (unskilled) yaitu sektor penata laksana rumah tangga atau pembantu rumah tangga (PRT). Sering terjadi kasus-kasus hukum di wilayah ini karena pemerintah Malaysia menempatkan sektor kerja PRT sebagai sektor informal yang tidak dicakup dalam peraturan ketenagakerjaan. Siti Hajar dan Nirmala Bonat hanyalah dua, yang ketahuan, dari ratusan lebih kasus kekerasan yang terjadi pada PRT migran Indonesia di Malaysia.

Menurut Employment Act tahun 1955,[15] PRT adalah budak yang tidak memiliki hak. Dari aspek kebijakan publik pemerintah Malaysia sendiri secara eksplisit tidak berkeinginan untuk melindungi para PRT yang berasal dari buruh migran. Dalam Employment Act Section 57,ditegaskan bahwa hak PRT yang diakui hanyalah yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja dengan mereka. Tidak ada pasal lain dalam undang-undang tersebut yang terkait dengan PRT. Kondisi itu membuat mereka sering mendapat perlakuan diskriminatif, karena memang hak-hak mereka sebetulnya tidak ada, dan kondisi ini juga berbeda sekali dengan para buruh migran di sektor lain, maupun dari negara lain. Untuk mengacu pada pekerja rumah tangga, Employment Act itu sendiri masih menggunakan kata Inggris “servants” yang konotasinya kurang etis. Dalam prakteknya, konotasi ini tak berbeda dengan definisi “budak”, karena sekalipun dibatasi oleh kontrak waktu kerja dua tahun, mereka pada dasarnya adalah properti dari dan tunduk pada majikan yang bersangkutan.

Dalam Immigration Act tahun 2002,[16] tidak banyak disinggung tentang perlindungan PRT. Salah satu aturan yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah single entry policy, yang menetapkan bahwa PRT migran yang masuk ke Malaysia hanya boleh didaftarkan pada satu orang majikan saja. Ini berarti PRT tidak dapat dan tidak memiliki hak untuk memilih majikan yang dikehendakinya. Hal sebaliknya terjadi pada majikan, mereka berhak mengganti pekerja yang tidak disukainya. Kekuasaan majikan terhadap PRT adalah mutlak. Jika seorang PRT ingin pindah majikan, ia harus kembali ke Indonesia terlebih dulu. Setelah itu, ia barulah diizinkan kembali ke Malysia dengan izin kerja yang baru. Kekuasaan mutlak yang diberikan undang-undang imigrasi membuat PRT yang diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan tidak punya akses untuk mendapatkan keadilan. Hal ini terjadi karena visa dan izin kerja yang dimilikinya terkait dengan nama majikannya. Majikan yang tidak menyukai PRT bisa dengan mudah mengakhiri kontrak dan melaporkannya pada pihak imigrasi untuk membatalkan visa dan ijin kerja PRT tersebut, karena hanya majikan yang memiliki kuasa untuk mengurus visa dan izin kerja. PRT yang dibatalkan visa dan izinnya oleh majikan kehilangan haknya untuk tinggal dan bekerja di Malaysia. Meskipun PRT lari dari majikan karena mengalami tindak kekerasan misalnya, PRT tersebut akan menjadi ilegal dan dapat dikenakan hukuman penjara, denda, dan akhirnya dideportasi. Ketentuan imigrasi dalam hal ini tidak pandang bulu. Hal tersebut  berarti, tidak ada kesempatan bagi PRT untuk mendapatkan keadilan, karena ketentuan imigrasi Malaysia memiliki kecenderungan untuk menghukum korban, bukannya pelaku. Pada saat yang sama, ketika PRT mendapat jalan untuk membuat pengaduan tentang tindak kekerasan atau yang gajinya tidak dibayarkan, yang dilakukan oleh majikannya, pengaduan itu akan diproses dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilannya sendiri membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Parahnya lagi, pada kasus ini ada klausul dalam Employment Act yang menetapkan bahwa pekerja asing yang tengah menyelesaikan kasusnya di pengadilan tidak diperbolehkan bekerja. Pekerja asing juga tetap harus membayar visa khusus sebesar RM100 untuk setiap bulan selama menunggu kasus tersebut selesai. Situasi ini terjadi pada Nirmala Bonat[17] yang diproses di pengadilan pada 21 Mei 2004 di Sessions Court dan baru pada November 2010 lalu kasusnya diputus pengadilan. Majikan Nirmala dikenai hukuman 18 tahun penjara. Akan tetapi karena membayar jaminan sebesar RM200.000, majikan Nirmala bisa bebas tinggal di luar penjara. Pihak Malaysia tidak hanya menutup mata terhadap kondisi yang dialami PRT migran kita, tetapi secara tidak langsung melegalkannya. Kepedulian Malaysia terhadap kebijakannya semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan para majikan. Sebab bagi Malaysia, PRT migran adalah orang asing yang bukan saja harus dikontrol, tetapi juga tidak layak untuk mendapat perlindungan. Tidak heran jika kebijakan negaranya dalam hal PRT migran cenderung melegalkan perbudakan dan menghukum para korban yang mencari keadilan. Ketika pemerintah Malaysia tidak punya keinginan untuk melindungi PRT kita, harapan untuk perlindungan mereka seharusnya disandangkan kepada Pemerintah Indonesia. Ironisnya, posisi Pemerintah Indonesia justru  mendukung kebijakan yang dibuat Malaysia, sebab Pemerintah Malaysia memberikan izin kepada majikan untuk menahan paspor PRT yang dipekerjakannya, sesuai dengan MoU Tahun 2006. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hal yang menjadi diskursus dari pokok permasalahan yang ketiga adalah masih perlunya peran negara melalui Pemerintah khususnya perwakilan-perwakilan Indonesia yang ada di perbatasan negara Malaysia dan Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia yang sedang dalam kesulitan ataupun yang sengaja mempersulit diri, terutama tentu kepada para pekerja rumah tangga yang bekerja bahkan tinggal secara illegal pula di Malaysia.

Masalah yang keempat adalah adanya conflict of interest dari dua instansi Pemerintah yang sama-sama menangani masalah perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menangani masalah-masalah perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang secara organisatoris kedudukannya tidak di bawah menteri, akan tetapi bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perbedaan kepentingan dan tanggung jawab masing-masing dalam mengurus masalah-masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri kerap kali terjadi. Pada satu sisi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan lembaga yang mengambil kebijakan dalam pengaturan masalah perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan dengan adanya otonomi daerah maka proses rekrutmen dan kantong-kantong tenaga kerja Indonesia di daerah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tingkat 2 Kabupaten/Kotamadya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tingkat 1 atau Propinsi. Namun demikian di sisi lain, BNP2TKI tetap dapat mengadakan proses rekrutmen dan penawaran pekerjaan dari luar negeri serta mengurus pemberangkatan dan terutama pemulangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri di terminal khusus TKI dengan kewenangan penuh. Sedangkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap mempunyai Direktorat Jenderal Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Ditjen PPTKLN) yang tugasnya juga menangani masalah-masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, juga menangani masalah-masalah pembelaan dan advokasi apabila terjadi masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan mengatur penempatan atase-atase dan konsulat jenderal tenaga kerja yang berada satu atap di bawah kedutaan besar maupun konsulat jenderal. Akibatnya apabila terjadi permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri kemudian kedua instansi pemerintah tersebut saling berebut kepentingan atau sebaliknya saling melemparkan masalah.

Menurut penulis, sebaiknya dibuatkan secara tersendiri peraturan perundang-undangan bagi kewenangan tugas dan pembagian pengaturan perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tidak perlu dengan undang-undang akan tetapi dapat dengan menggunakan Peraturan Pemerintah atau bahkan Peraturan Presiden. Urgensi pengaturan ini sangat dibutuhkan mengingat permasalahan-permasalahan tenaga kerja Indonesia seperti disebutkan di atas sangat membutuhkan kompetensi, kerjasama dengan instansi terkait dan juga aturan yang jelas.

  1. C.     Kesimpulan

Perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri selalu menjadi bahan pembicaraan, telaah dan penelitian yang tidak berkesudahan dengan segala masalah dan kerumitannya. Pemaparan mengenai diskursus kondisi buruh migrant Indonesia menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut; pertama perlunya dikaji kembali mengenai perlunya revisi Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya mengenai batasan dan syarat-syarat kompetensi calon tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kedua, mengenai perlu tidaknya ratifikasi Konvensi ILO mengenai deceant work for migrant workers dan perlunya dibentuk undang-undang bagi pembantu rumah tangga di Indonesia terpulang pada urgensi dan telaah kembali mengenai hal tersebut, oleh karena perlu pemikiran yang mendalam tidak hanya sekedar membentuk peraturan perundang-undangan, ketiga,peran Departemen Luar Negeri dalam hal ini khususnya mengenai perwakilan-perwakilan di luar negeri baik melalui atase tenaga kerja maupun perwakilan luar negeri yang lain sangat diperlukan dalam perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia khususnya mereka yang bekerja secara illegal di luar negeri terutama di Malaysia, negara tetangga Indonesia, keempat permasalahan conflict of interest antar instansi ketenagakerjaan harusnya dapat diselesaikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tercapai tujuan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

 

 

Daftar Pustaka

ILO 99th session, 2010, Berita Acara, Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) Sesi 31, 1948, Lampiran XVIII, Resolusi yang diadopsi oleh Konferensi hal, 545-546

 

Indrawan, Jerry “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia di Malaysia,” seperti dikutip dari http://www/politikana.com pada 18 Mei 2011.

 

Migrant Care; Satgas TKI Hanya Mengalihkan Masalah,” dalam http://www.detik.com pada 24 Juni 2011

 

Paparan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia tahun 2010

Wardoyo, Teguh “Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” Jurnal Diplomasi, Vol.2 No.1, Maret 2010, h.1.

 

“Trauma Masih Hinggapi Nirmala Bonat,” pada http://www.mediaindonesia.com pada 19 November 2010.

 

“Pemberian Gelar ke Raja Saudi,  Dikecam Keluarga Ruyati, Rektor UI minta maaf, http://www.detiknews.com, 2 September 2011.

 

“RUU PRT Belum Jelas,” dalam Tempointeraktif, pada http://www.tempointeraktif.com pada 15 Maret 2010

 

Jakarta, Komfindo News pada http://www.endonesia.com, 15 Februari 2010

            Malaysia Immigration Act, 2002

Malaysia Employment Act, 1955

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri


[1]Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ketua Pusat Studi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) di Surabaya, 20-21 September 2011

[2]Teguh Wardoyo, “Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,” Jurnal Diplomasi, Vol.2 No.1, Maret 2010, h.1.

 

[3]Rektor Universitas Indonesia, Prof. Gumilar R. Soemantri, dikecam karena memberikan gelar doctor honoris causa kepada Raja Saudi Arabia pada saat negara Indonesia sedang berduka karena salah seorang TKI bernama Ruyati dihukum pancung, seperti dikutip dalam “Pemberian Gelar ke Raja Saudi,  Dikecam Keluarga Ruyati, Rektor UI minta maaf, http://www.detiknews.com, 2 September 2011.

[4]Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.019-020/PUU-III/2005, disebutkan bahwa tidak ada batasan pendidikan minimal untuk dapat bekerja di luar negeri sepanjang syarat-syarat lainnya seperti usia, kondisi kesehatan dan kompetensi dapat dipenuhi oleh calon tenaga kerja Indonesia yang bersangkutan.

 

[5]Data BNP2TKI Tahun 2008

 

[6]Paparan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia tahun 2010

[7]ILO 99th session, 2010, Berita Acara, Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) Sesi 31, 1948, Lampiran XVIII, Resolusi yang diadopsi oleh Konferensi hal, 545-546

[8]Usulan mengenai Rancangan Undang-undang Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, hingga sekarang masih menemui jalan buntu, baik dalam rapat dengar pendapat  di Dewan Perwakilan Rakyat maupun beberapa lembaga yang terkait yang diminta pertimbangannya. Menurut penulis seperti yang penulis sampaikan dalam FGD dengan Komnas Perempuan, agak sulit apabila ingin menerapkan kebijakan mengenai UU Pekerja Rumah Tangga, mengingat kondisi dan persyaratan bagi pekerja itu sendiri. Pertama, pekerja rumah tangga di Indonesia bekerja sebagai bagian dari keluarga (ngenger; bahasa Jawa) karena ikut tinggal dan mendapat fasilitas seperti layaknya anggota rumah tangga. Kedua, apabila ditetapkan sebagai pekerja yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tentu pekerja rumah tangga akan terikat dengan perjanjian kerja, seperti suatu perjanjian pada umumnya tentu mensyaratkan hal-hal tertentu, seperti waktu kerja, batas waktu perjanjian kerja berlaku, standar kompetensi untuk jenis pekerjaan, batas usia, dll; hal-hal yang hampir sebagian besar tidak dapat dipenuhi oleh pekerja rumah tangga di Indonesia. Lihat juga dalam Jakarta, Komfindo News pada http://www.endonesia.com, 15 Februari 2010, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah saat ini sedang menyusun draf Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). Untuk itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menggodok calon peraturan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014 ini. Lihat juga “RUU PRT Belum Jelas,” dalam Tempointeraktif, pada http://www.tempointeraktif.com pada 15 Maret 2010

 

 

[9]Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah undang-undang yang mengatur perlindungan bagi pekerja di Indonesia merupakan undang-undang yang berlaku bagi pekerja formal, bukan pekerja informal, termasuk pekerja rumah tangga.

[10]ILO 99th session, 2010, Berita Acara, Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) Sesi 31, 1948, Lampiran XVIII, Resolusi yang diadopsi oleh Konferensi hal, 545-546

 

[11]Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pidatonya pada Konferensi ILO ke-100 tahun 2011 menyebutkan, “hal lain yang penting bahwa kita perlu amerangkul era baru keadilan sosial, penderitaan BURUH MIGRAN … Kita juga harus mendukung Konvensi ILO tentang Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga, yang saya percaya akan diadopsi oleh Sidang Konferensi Perburuhan Internasional “. Seperti dikutip dalam http://www.ilo.org pada 17 Juni 2011

 

[12]‘Migrant Care; Satgas TKI Hanya Mengalihkan Masalah,” dalam http://www.detik.com pada 24 Juni 2011

[13]Jerry Indrawan, “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia di Malaysia,” seperti dikutip dari http://www/politikana.com pada 18 Mei 2011.

[14]Jumlah WNI/TKI yang ditampung dalam shelter KBRI Kuala Lumpur 2008/ 2009 dengan permasalahan 1. Gaji tidak dibayar 209 211 2. Kondisi kerja tidak sesuai/penipuan 287 380 3. Pelecehan seksual 23 53 4. Penyiksaan 93 114 5. Terlantar / Ilegal 82 177 6. Trafficking / Underage 57 76 7. Lain-lain (Unfit) 103 179 Jumlah Kasus 854 1.170. Sumber data: Jurnal Diplomasi Volume 2: 2010, h.10.

 

[15]Malaysian Employment Act, 1955.

[16]Malaysia Immigration Act, 2002.

[17]Nirmala Bonat adalah tenaga kerja Indonesia yang mendapat perlakuan buruk dari majikannya sewaktu bekerja tahun 2004. Nirmala Bonat, 24, mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah disiksa majikan di Malaysia pada 2004 mengaku masih trauma.  Ketika masih bekerja di Malaysia, perempuan asal Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan itu disiksa majikannya dengan cara menyiramnya dengan air panas dan menyeterika bagian-bagian tubuhnya. Bekas penyiksaan itu sampai kini masih melekat di tubuhnya. Meski begitu, setelah kembali ke Indonesia, Nirmala tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah setempat. Seperti dikutip dari “Trauma Masih Hinggapi Nirmala Bonat,” pada http://www.mediaindonesia.com pada 19 November 2010.



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.