Quo Vadis Pemberantasan Korupsi

Oleh Dr Yenti Garnasih, SH MH

      Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kembali dipertanyakan ketika Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang sudah sampai di Sekretariat Negara ditarik kembali karena dinilai banyak tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Kelemahan dari beberapa pasal tersebut antara lain tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kriminalisasi pelapor, hilangnya sanksi minimum khusus, munculnya inpunity korupsi Rp 25 juta ke bawah dan tidak adanya ancaman pidana mati. Kalau ditilik lagi sebetulnya kelemahan ini pernah dibahas dua tahun yang lalu, hanya perbedaannya ketika itu ditambah dengan permasalahan terkait keberadaan Pengadilan Tipikor. Pada perkembangan selanjutnya, Pengadilan Tipikor tetap ada dan RUU Pengadilan Tipikor telah disahkan, namun permasalahan terkait kelemahan yang lain ternyata tetap dicantumkan dalam RUU TIpikor dan menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat yang khawatir akan adanya pelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mengapa diamandemen ? Read the rest of this entry »

Advertisements

Kemerdekaan Sebagai Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri (“Right To Self-Determination) Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Terhadap Kemerdekaan Kosovo)

Oleh:

Andrey Sujatmoko[1]

Download 

Abstract

 

International law recognizes that all peoples have the right to self-determination.  Independence of peoples from colonialism and alien authority in order to determine their political status is manifestation of this right. According to international law, this right can only use once and it cannot be applied to the peoples who already organized in a state which is not under the colonialism and alien authority. In the case of independence of Kosovo, some questions can be proposed, among others, i.e.: how does international law regulate the issue of the right to self determination?; how is legality of the independence of Kosovo according to international law?; should other states recognize the Kosovo as a new state?; how does international law regulate the issue of recognition of a new state?. This article will try to answer (shortly) those questions base on international law perspective.

 

A.   Pengantar

Pada tanggal 17 Februari 2008 yang lalu dunia dikejutkan oleh deklarasi kemerdekaan Kosovo secara unilateral. Mengapa mengejutkan? Paling tidak, hal itu disebabkan oleh dua hal mendasar, pertama, Kosovo secara teritorial merupakan bagian dari negara Serbia yang eksistensinya dan keabsahannya telah diakui oleh komunitas internasional; kedua, secara teori, pendirian negara di dalam negara tidak dimungkinkan, karena hal ini akan bertentangan dengan hukum internasional. Deklarasi kemerdekaan tersebut kemudian menimbulkan polemik, bahkan memicu persoalan baru yang tidak kalah rumitnya.

Read the rest of this entry »


Penahanan (Detention) dan Penyiksaan (Torture) Dalam Hukum HAM Internasional

Oleh: Andrey Sujatmoko[2]

Download

Abstrak

 

HAM dewasa ini merupakan legal rights yang tidak saja diatur dalam hukum nasional, namun diatur pula dalam berbagai instrumen hukum internasional. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan hak untuk tidak disiksa adalah HAM yang bersifat fundamental. Bahkan, hak untuk tidak disiksa memiliki dua karakter sekaligus, yaitu sebagai non-derogable rights dan jus cogens! Masalah  penahanan (detention) maupun penyiksaan (torture) merupakan dua isu yang tetap aktual untuk dikaji, mengingat kedua hal tersebut akan bersinggungan langsung dengan HAM, khususnya hak sipil dari setiap individu. Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights merupakan major instrument yang mengatur kedua masalah tersebut. Tulisan ini akan membahas masalah penahanan dan penyiksaan dalam konteks HAM secara ringkas.

A.   Pengantar

 

Berakhirnya Perang Dunia II merupakan suatu momentum penting bagi perkembangan HAM secara internasional. Hal itu, antara lain, ditandai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945 serta dihasilkannya Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) pada tahun 1948. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua hal tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan HAM maupun pembentukan mekanisme penegakannya secara internasional.

Read the rest of this entry »


Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja Dalam Perspektif Hubungan Industrial

            Oleh : DR Andari Yuriko, SH.MH

 Download

A.Latar Belakang

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsure pengusah, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.[1]Hubungan industrial adalah keseimbangan antara tujuan dan kepentingan bagi pekerja dan pengusaha dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan. Artinya para pekerja dan pengusaha secara individu dan kolektif mempunyai tujuan dan tanggung jawab yang sama, karena dengan sukses hubungan industrial, baik pekerja maupun pengusaha akan mendapat manfaat baik secara individual maupun bagi organisasi perusahaan. Read the rest of this entry »


Titik Singgung Hak-hak Buruh Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara

 Oleh: Dr. Andari Yurikosari, SH.MH*

disampaikan dalam Lokakarya Direktorat Hukum dan Informasi Direktorat Jendral Kekayaan Negara Departemen Keuangan, Bandung 27 Oktober 2010

Download

  1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi melanda dunia usaha dewasa ini serta mengingat modal usaha yang dimiliki para pengusaha pada umumnya, sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Read the rest of this entry »


Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Lambang Palang Merah

PRINSIP-PRINSIP DASAR

PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH

Oleh : Arlina Permanasari

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Download

Abstract

The use of the Red Cross emblem has two function, i.e as “protective use”, large in size and used in time of armed conflict; and as “indicative use”, small size and used in time of peace.  Internally, both in wartime and peacetime, the Red Cross emblem can only be used by certain organizations which already had permission and authorized by the Government as stipulated in various international treaties and national regulations. The misuse of the emblem, such as imitation, misuse and violations to the rules on the use of the emblem must be stopped because it is inconformity with the existing laws.

Key words : red cros emblem , protective use, indicative use, International Red Cross and Red Crescent Movement.

Abstrak

Lambang Palang Merah memiliki dua jenis fungsi, yaitu sebagai “tanda pelindung” yang berukuran besar dan dipakai jika terjadi peperangan; dan sebagai “tanda pengenal” yang berukuran kecil dan digunakan pada waktu damai. Di dalam negeri, baik dalam waktu damai maupun dalam masa peperangan, lambang Palang Merah hanya dapat digunakan oleh lembaga-lembaga tertentu saja, yang telah diberi ijin dan disahkan oleh Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berbagai macam peraturan baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyalahgunaan lambang seperti peniruan, pemakaian lambang yang tidak tepat serta pelanggaran terhadap tata-cara penggunaan lambang harus dihentikan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : lambang palang merah, tanda pelindung, tanda pengenal, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

Read the rest of this entry »


Pembangunan Situs SEKAR TRISAKTI

Memberitahukan kepada segenap rekan SEKAR TRISAKTI, bahwa situs ini masih dalam tahap pengerjaan. Saran dan kritik amat kami nantikan. Silakan dialamatkan kepada sekartrisakti@gmail.com

Akhirnya kami memohon doa dan restu rekan-rekan dosen dan karyawan TRISAKTI, agar wahana komunikasi ini dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan bersama.

Salam