Perlindungan Hukum Desain Industri dan Merek untuk Tenun

Perlindungan Hukum

Desain Industri dan Merek untuk Tenun[1]

Renti Maharaini Kerti, S.H.,M.H.[2]

Download Makalah

Pendahuluan

Indonesia, sebagai Negara kesatuan yang terdiri atas beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda, tentunya memiliki keragaman kekayaan budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Salah satu kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia adalah keragaman kain tradisional, khususya kain tenun ikat. Kain tenun ikat sudah menjadi produk nasional yang sangat dibanggakan oleh bangsa Indonesia dan bahkan sudah sangat dikenal di mancanegara. Indonesia memiliki beragam jenis kain tenun ikat dengan motif yang beragam pula yang berasal dari beberapa daerah, antara lain di Sumatera terkenal dengan Kain Limar (Palembang), Kain Limar Muntok ( di Pulau Bangka), dan Kain Ulos Ragihotang dan Sibolang ( di Batak). Di Kalimatan (Suku Dayak) terdapat Kain Ulap Doyo Kalimantan Timur dan Pua Kombu dengan beragam motif. Di Sulawesi terdapat Kain Donggala (Sulawesi Tengah), Kain Tenun Ikat Tana Toraja yang terkenal seperti Rongkong dan Galumpang. Di Bali terdapat Kain Endek, Kain Cepuk dari Buleleng, Kain Grinsing Wayang dari Tenganan. Di Sumba terkenal dengan Hinggi dan Lau, sedangkan di Flores terkenal dengan Kain Sarung Lio, Kain Sarung Ende, Kain Sarung Ngada, Kain Sarung Tenun dari Alor. Di Pulau Rote, Ndao dan Sawu (wilayah Nusa Tenggara Timur) terkenal dengan Kain Sarung Sawu (Pulau Sawu), Delana atau Selendang Rote (Pulau Rote). Terakhir di Maluku terkenal dengan Kain Sarung Tanimbar, Selendang Tanimbar dan Tenun Kisar.[3]

Kain tenun ikat dari masing-masing daerah memiliki desain motif yang berbeda-beda yang  menjadi ciri khas dari asal daerah yang bersangkutan. Keragaman motif tenun ikat yang berasal dari masing-masing daerah sangat berkaitan erat dengan adat istiadat, kepercayaan, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai contoh, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pulau-pulau kecil di sebelah selatan Pulau Timor, seperti Rote, Sawu, dan Ndao yang masuk Kabupaten Rote, Ndao memang dikenal sebagai penghasil tenun. Kampung Ndao, di Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao dikenal memiliki motif asli dengan dasar berwarna hitam. Hiasan motif berupa gambar-gambar flora dan fauna yang mengandung ungkapan simbolik dari pengalaman spiritual komunitasnya.[4]

Kain tenun ikat yang berasal dari masing-masing daerah telah menjadi komoditas ekspor yang potensial dalam memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat daerah setempat pada khususnya. Motif-motif tenun ikat dari masing-masing daerah merupakan kekayaan intelektual, bidang desain industri, khususnya desain tekstil, yang patut untuk dilestarikan, dilindungi dan bahkan dikembangkan. Melalui upaya pelestarian dan perlindungan hukum diharapkan motif-motif tenun ikat tidak musnah atau diambilalih oleh orang lain atau Negara lain.

Kain tenun ikat akan semakin terlihat indah dan menarik apabila kain tenun ikat tersebut dirancang  dalam bentuk aneka desain/rancangan baju yang menjadi “trend” di kalangan masyarakat.  Melalui rancangan/desain baju yang bagus, “trendy” dan “elegant” tentunya akan memberikan nilai tambah bagi kain tenun ikat itu sendiri. Disinilah peran para desainer untuk mampu menciptakan desain-desain baju yang bagus dan menarik bagi semua kalangan usia, sehingga kain tenun ikat, sebagai produk nasional bangsa, dapat menjadi alternatif pilihan baju untuk berbagai acara formal maupun informal. Di samping itu juga diperlukan kreativitas dari para pengrajin kain tenun untuk dapat menghasilkan/melahirkan motif-motif tenun yang baru yang dapat diterima pasar, baik pasar domestik maupun internasional.

Kain tenun ikat sebagai produk nasional bangsa Indonesia, dalam pemasarannya baik ke pasar domestik maupun internasional, tentunya menggunakan merek dagang yang menjadi simbol dan “image” dari masing-masing perusahaan. Peran merek dalam hal ini sangat penting karena merek menunjukkan identitas perusahaan asal kain tenun ikat, mutu (kualitas), dan juga sebagai “image” perusahaan yang memproduksi dan memasarkan kain tenun ikat tersebut.

Bagaimana motif-motif tenun ikat yang merupakan kekayaan intelektual bangsa Indonesia dapat dilindungi? Bagaimana pula desain-desain baju tenun ikat yang merupakan hasil karya para desainer dapat dilindungi? Termasuk dalam hal ini merek dagang yang dipergunakan dalam memasarkan kain tenun ikat tersebut, baik di pasar domestik maupun internasional, juga dapat dilindungi? Disinilah peran hukum, khususnya hukum hak atas kekayaan intelektual, sangatlah penting untuk memberikan perlindungan atas motif-motif tenun ikat yang baru, desain-desain baju tenun ikat, termasuk juga merek dagang atas produk tenun ikat tersebut. Disamping memberikan perlindungan, hukum juga berperan dalam memberikan adanya kepastian hukum terhadap tindakan pelanggaran atas desain-desain motif tenun ikat maupun pemalsuan merek-merek dagang atas produk tenun ikat di pasaran melalui pemberian sanksi yang tegas, baik sanksi perdata maupun pidana.

Apa itu Desain Industri dan Merek Dagang?

Desain industri dan merek dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang masuk dalam bidang hak milik perindustrian disamping hak cipta, paten, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Saat ini di Indonesia sudah ada Undang-undang yang khusus mengatur mengenai desain industri dan merek dagang, yaitu UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek[5].

Desain industri merupakan salah satu bagian HAKI yang unik dan memerlukan suatu persamaan persepsi, mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dan bagian HAKI lainnya. Selain itu, terdapat beberapa konsep hukum mengenai bagian HAKI lainnya seperti paten dan hak cipta yang juga digunakan dalam desain industri. Dari hukum paten mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik/pemegang hak atas desain untuk menghentikan pihak lain utuk memproduksi produk dengan desain yang sama, dan konsep kebaharuan atas desain merupakan syarat mutlak agar suatu desain dapat didaftarkan. Sedangkan dari hukum hak cipta, desain industri meminjam konsep ide-ide menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide[6].

Pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri merumuskan pengertian desain industri sebagai :

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan dalam desain industri juga meliputi pola untuk untuk barang kerajinan, termasuk kerajinan tangan yang dalam hal ini adalah karya tenun selain barang industri. Jadi pada dasarnya desain industri merupakan “pattern” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta.[7]

Sedangan pengertian desain dapat diartikan sebagai bidang  ketrampilan, pengetahuan, dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungannya ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian, komposisi, arti, nilai dan tujuan dari fenomena buatan manusia. Dari pengertian desain tersebut dapat terlihat ruang lingkup desain, yaitu mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil seperti sendok garpu hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transportasi beserta jaringannya. Oleh karena itu secara luas bidang desain mencakup bidang desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa serta desain kota yang semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan material manusia[8].

Bicara mengenai desain, ada 4 (empat) disiplin utama desain, yaitu desain industri, desain interior, desain komunikasi visual (grafis), dan desain tekstil. Untuk desain-desain motif tenun masuk dalam desain tekstil. Desain tekstil sangat kental hubungannya dengan citra, gaya hidup dan kecantikan, namun dalam dunia tradisional juga tidak terlepas dari nilai keagamaan dan adat. Ruang lingkup desain tekstil menyangkut kegiatan manusia dalam menjawab kebutuhan dan memenuhi kebutuhan akan sandang dalam arti yang luas. Dalam proses, menyangkut soal bentuk, desain tekstil terbagi atas desain struktur dan permukaan[9].

Desain tekstil yang menyangkut bentuk desain struktur kebanyakan terdapat pada kain ikat tradisional (kain tenun), sedangkan desain tekstil yang menyangkut bentuk desain permukaan kebanyakan terdapat pada batik. Desain tekstil, baik untuk bentuk desain struktur pada kain ikat (kain tenun) maupun untuk bentuk desain permukaan pada batik, umumnya mempunyai pola tertentu yang telah baku dan telah dijadikan patokan untuk desain-desain selanjutnya, Pada dasarnya, desain struktur dan permukaan pada tekstil berkisar pada hiasan geometris, hiasan manusia, hiasan tumbuh-tumbuhan, hiasan binatang, dan hiasan bentuk-bentuk gejala alam.

Selain aspek bidang desain industri, khususnya desain tekstil, dalam industri  tenun juga menyangkut aspek bidang merek dagang. Hal ini karena produk tenun yang diproduksi, baik dalam bentuk kain, selendang maupun baju, akan dipasarkan atau  diperdagangkan ke masyarakat dengan menggunakan merek dagang yang menjadi simbol dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan.

Oleh karena itu dalam dunia industri, termasuk dalam hal ini industri tenun, merek mempunyai peran yang sangat penting, karena merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain yang sejenis serta menghubungkan produk dengan produsen/pedagangnya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dagang,  dimana merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk dagangnya serta untuk menarik minat konsumen untuk membeli, sebagai jaminan atas mutu produk karena melalui merek konsumen dapat mengetahui akan mutu produk yang dibelinya, dan juga sebagai asal produk dimana merek merupakan tanda pengenal asal produk yang menghubungkan produk dengan produsen atau dengan daerah/Negara asalnya[10].

Pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan definisi merek sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan Pasal 1 butir 2 nya mengartikan merek dagang sebagai suatu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.

 

Hak Ekonomi, Hak Moral, dan Fungsi Sosial

Pada Hak atas Kekayaan Intelektual terdapat adanya dua hak khusus, yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right), disamping adanya fungsi sosial[11].  Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual.  Hak ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hal ini dikarenakan hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek perdagangan dalam dunia usaha. Hak ekonomi dapat dialihkan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi) pencipta atau penemu. Hak ini melekat pada pribadi pencipta atau penemu yang bersifat pribadi, menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu serta bersifat kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Maksud fungsi sosial dalam hal ini adalah bahwa disamping hak atas kekayaan intelektual untuk kepentingan pribadi pemiliknya, juga untuk kepentingan umum.

Berkaitan dengan desain industri dan merek dagang pada produk tenun, maka hak ekonomi pada merek dagang, yaitu hak memperoleh keuntungan ekonomi dari hak penggunaan sendiri maupun penggunaan melalui lisensi merek dagang tersebut[12]. Hal yang sama juga berlaku pada desain industri[13]. Hak ekonomi ini dapat dialihkan melalui lisensi. Hak moral, yaitu hak untuk menghormati karya desain tenun dan pencantuman nama pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri[14]. Hak moral hanya terdapat pada desain industri, selain juga hak cipta, dan tidak pada merek dagang. Berbeda dengan hak ekonomi, untuk hak moral tidak dapat dialihkan karena hak moral merupakan hak yang melekat pada pendesain. Sedangkan fungsi sosial maksudnya adalah bahwa pada penggunaan merek dagang dan desain industri tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, moralitas agama, atau kesusilaan serta penggunaannya tidak saja untuk kesejahteraan pemiliknya tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat umumnya. Khusus untuk desain, salah satu mekanisme yang dapat dijadikan perwujudan fungsi sosial, yaitu “compulsory licensing”[15]. Melalui “compulsory licensing” sekiranya Negara melihat suatu desain sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat (kepentingan nasional), maka Negara mewajibkan pemilik desain memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain. Ini berarti kepentingan umum dapat membatasi hak individu, sehingga terwujud keseimbangan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, dimana ada kesempatan bagi masyarakat dalam batas dan syarat tertentu untuk ikut serta memanfaatkan desain terdaftar.

Bagaimana Hukum Melindungi Tenun Ikat Sebagai Produk Nasional?

Perlunya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur mengenai desain industri dan merek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas, jelas, dan efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran, yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, berupa peniruan dan pemalsuan. Di samping itu juga perlindungan hukum desain industri dan merek ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak serta kewajiban-kewajiban pendesain dan pemilik merek.

Tenun, sebagai produk nasional yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, memiliki beragam desain motif tenun yang menjadi ciri khas dari asal daerah yang bersangkutan. Oleh karena desain motif tenun dan merek dagang dari produk tenun merupakan kekayaan intelektual, maka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap desain tekstil untuk desain motif tenun, akan merangsang aktifitas kreatif pendesain untuk terus menerus berkarya dalam menciptakan desain-desain motif tenun yang baru maupun desain-desain baju tenun yang baru yang dapat menjadi “trend” dikalangan masyarakat luas. Sedangkan perlindungan hukum terhadap merek dagang produk tenun akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sebagai pemilik merek  dalam penggunaan merek dagangnya untuk produk tenun yang diproduksi maupun dipasarkan ke masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum ini, maka mencegah orang lain yang tidak berhak untuk memakai merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek dagang produk tenun dari si pemilik merek yang sah. Selain itu juga mencegah orang lain yang tidak berhak untuk memakai/menggunakan/membuat/menjual desain orang lain yang bukan miliknya.

Pasal 6, 7, dan 8 UU No. 31/2000 tentang Desain Industri mengatur secara tegas mengenai subjek desain industri.  Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “yang berhak memperoleh hak desain industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain”. Sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa “dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain”. Lebih  jauh  Pasal 7 ayat (1) UU No. 31/2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa “jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, yang menjadi Pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan desain industri diperluas sampai ke luar hubungan dinas”. Ayat (2) menyatakan bahwa “ ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas”. Dan ayat (3) nya menyatakan bahwa “jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atas berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 31/2000 tentang Desain Industri, Pendesain tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Industri.

Pendesain dapat diartikan sebagai subjek hukum, baik secara perorangan atau dalam ikatan kelompok, yang menghasilkan/melahirkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan suatu “pattern” dalam kegiatan produksi pada dunia industri. Sedangkan Pemegang Hak Desain adalah Pendesain sebagai Pemilik Desain atau orang yang menerima hak atas desain tersebut dari Pendesain, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak termaksud dari orang-orang yang terlebih dahulu.[16]

Dalam kondisi yang umum, Pendesain melakukan kegiatannya secara mandiri tidak terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, misalnya dalam ikatan kerja, maka secara mudah dapat ditentukan bahwa pihak yang menjadi Pemegang Hak dan sekaligus Pemilik Hak atas Desain adalah Pendesain itu Sendiri. Namun dalam hal Pendesain menjalankan kegiatannya terikat dalam hubungan hukum dengan pihak lain, terdapat ketentuan tertentu mengenai subjek hukum desain industri sebagai berikut :[17]

  1. Jika suatu desain dibuat dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, pihak yang berhak memperoleh hak desain adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali ada perjanjian lain antara pendesain dengan pihak tempatnya bekerja. Meskipun secara prinsip yang berhak memiliki hak desain itu adalah pihak yang memberikan pekerjaan, pendesain berhak memperoleh imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari hasil desain tersebut;
  2. Jika suatu desain dibuat berdasarkan pesanan, pihak yang membuat desain itu sebagai pendesainnya dan sebaliknya pemilik desain itu sebagai pemesannya, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak tersebut;
  3. Desain yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, pemiliki desain tersebut adalah pihak tempat karyawan/pekerja tersebut bekerja, sekalipun perjanjian kerja itu mengharuskannya untuk menghasilkan desain.

Dengan demikian, meskipun pendesain tidak mempunyai hak atas desain tersebut, pendesain tetap berhak memperoleh kompensasi karena adanya nilai ekonomi yang diperoleh dari desain tersebut.

Dengan demikian, Pemegang Hak Desain Indusrtri adalah Pendesain, atau Penerima hak dari Pendesain karena pewarisan atau pengalihan atau sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-undang, atau Pemberi kerja dalam hubungan dinas, atau Pembuat sebagai Pendesain  dalam hubungan kerja, yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri. Jadi dasar yuridis untuk mengetahui siapa Pemegang Hak Desain Industri yang sah adalah Daftar Umum Desain Industri, dimana namanya terdaftar dan telah diumumkan secara resmi dalam Berita Resmi Desain Industri.

Oleh karena cakupan desain industri sangat luas serta keterkaitannya dengan disiplin yang lain, maka ada beberapa pihak yang terlibat dalam konsep desain industri, yaitu Desainer sebagai orang yang merancang, Manufaktur yang membuat produk, Pemakai produk (konsumen/masyarakat), Lembaga Swadaya Masyarakat terutama di bidang konsumen dan lingkungan hidup, dan Pemerintah.

Dalam bidang merek, pemilik merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang telah menciptakan suatu tanda yang digunakan sebagai merek untuk produk yang mereka produksi dan/atau perdagangkan, yang mana merek tersebut sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Jadi Pemegang Hak atas Merek adalah Pemilik Merek itu sendiri atau orang lain yang mendapat hak atas merek dari si Pemilik Merek berdasarkan perjanjian (lisensi)[18].

Agar desain industri dan merek dagang, dalam hal ini desain tekstil untuk desain motif tenun dan merek dagang untuk produk tenun, dapat dilindungi hukum adalah dengan cara pendaftaran. Pendaftaran desain industri (desain tekstil untuk desain motif tenun) menimbulkan hak eksklusif, yaitu hak khusus yang hanya diberikan oleh Negara untuk jangka waktu tertentu kepada Pemegang Hak Desain Industri untuk melaksanakan sendiri hak desain industri yang dimilikinya, atau memberikan persetujuan/izin kepada pihak lain untuk melaksanakan haknya atas desain tersebut. Dengan demikian orang lain yang tidak berhak dilarang menggunakan/membuat/memakai/menjual desain industri tersebut tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Desain Industri[19].  Pemegang Hak Desain Industri memberikan persetujuan (izin) kepada pihak lain untuk melaksanakan (menggunakan) haknya atas desain tersebut dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang[20]. Hal yang sama berlaku juga untuk merek dagang produk tenun. Pendaftaran merek (merek dagang produk tenun)  menimbulkan hak eksklusif, yaitu hak khusus yang hanya diberikan oleh Negara kepada bagi Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan persetujuan (izin) kepada pihak lain untuk menggunakannya[21]. Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dapat memberikan persetujuan (izin) kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang[22].

Jadi hak desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan hukum. Hal yang sama berlaku juga pada merek. Hak atas merek tercipta karena pendaftaran pertama kali atas merek tersebut dan hak eksklusif atas merek akan diperoleh karena pendaftaran pertama kali atas merek tersebut. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas merek, juga tidak akan ada perlindungan hukum atas merek tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2000 tentang  Desain Industri yang menyatakan bahwa “Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”. Dan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Jelas dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek adalah bersifat konstitutif.

Perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Sedangkan merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang kembali (Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Bedanya dengan Merek, perlindungan hukum terhadap Hak Desain Industri tidak dapat diperpanjang kembali.  Selanjutnya Kantor Pendaftaran akan menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Hak Desain Industri dan Sertifikat Pendaftaran Merek sebagai bukti tertulis bahwa Hak Desain Industri dan Mereknya tersebut resmi sudah terdaftar, dan sertifikat tersebut akan diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri dan Pemilik Merek terdaftar.

Pasal 2, 3, dan 4 jo. Pasal 10 sampai dengan Pasal 30 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 4, 5, dan 6 jo. Pasal 7 sampai dengan Pasal 27 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur secara tegas mengenai mekanisme pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu desain industri dan merek dapat didaftarkan, yang meliputi persyaratan substantive (materiil) dan administrtif (formal).

Syarat substantif bagi desain industri, yaitu bahwa suatu desain industri harus memenuhi unsur novelty (kebaharuan), industrial applicability (bernilai praktis dan dapat diterapkan/diproduksi dalam industi), tidak termasuk dalam daftar pengecualian (bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan), dan apakah Pendesain atau orang yang menerima lebih lanjut Hak Desain tersebut berhak atu tidak atas desain tersebut. Sedangkan syarat substantif bagi merek, yaitu bahwa suatu tanda yang akan digunakan sebagai merek harus memenuhi unsur pembeda/daya pembeda (capable of distinguishing), tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (morality and public order), bukan menjadi milik umum (not becoming public property), bukan keterangan mengenai barang/jasa yang dimintakan pendaftaran, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar, bukan peniruan atau menyerupai nama/singkatan nama, bendera, lambang/simbol/emblem dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional  kecuali atas persetujuan, bukan peniruan atau menyerupai tanda/cap/stempel resmi yang digunakan Negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan, bukan peniruan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan. Adapun syarat administratif, baik bagi desain industri dan merek, yaitu persyaratan dalam pengajuan permohonan pendaftaran, kelengkapan dokumen administratif yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon, sampai dengan pembayaran biaya administratif pendaftaran.

 

Advokasi Hukum Terhadap Tindakan Pelanggaran

Sebagai konsekuensi yuridis adanya hak eksklusif dari Pemegang Hak Desain Industri dan Pemilik Merek Terdaftar karena pendaftaran, maka hukum melarang bagi orang lain yang tidak berhak untuk memakai/menggunakan hak desain industri dan hak atas merek tersebut dengan tidak bertanggung jawab (tanpa izin/persetujuan dari yang berhak). Terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut (tindakan pelanggaran) akan dikenakan sanksi pidana (Pasal 54 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001 tetang Merek), termasuk juga tuntutan (gugatan) secara perdata yang dapat dilakukan oleh yang berhak, Pemegang Hak Desain Industri/Penerima Lisensi dan Pemilik Merek Terdaftar,  (Pasal 46 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Pengajuan gugatan perdata, baik untuk desain industri dan merek, dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (penyelesaian gugatan melalui pengadilan) atau penyelesaian gugatan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku), Pasal 46 dan 47 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Pasal 76 dan 84 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

 

Penutup

Peran hukum desain industri dan merek sangat penting. Hukum memberikan perlindungan terhadap desain industri (desain tekstil untuk desain motif tenun) dan merek (merek dagang tenun). Perlindungan hukum diperoleh melalui pendaftaran. Konsekuensi yuridis dari sistem konstitutif yang dianut oleh UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pendaftaran merupakan keharusan (kewajiban) karena pendaftaran menciptakan adanya hak eksklusif bagi Pemegang Hak Desain Industri dan Pemilik Merek Terdaftar.

Selain itu, hukum juga memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan orang lain yang tidak berhak dan tidak bertanggungjawab melalui sanksi yang tegas dan jelas, baik sanksi perdata berupa ganti rugi, penghentian perbuatan pelanggaran dan penyitaan barang hasil penggaran untuk dimusnahkan, dan sanksi pidana berupa hukum penjara dan/atau denda perampasan barang yang digunakan melakukan kejahatan untuk dimusnahkan serta dimungkinkan sanksi administratif berupa pembekuan/pencabutan SIUP, pembayaran pajak/bea masuk yang tidak lunas.

Walaupun hukum memberikan perlindungan melalui pendaftaran, namun peran serta aktif dari semua kalangan, tidak saja aparat penegak hukum dan  masyarakat, tapi juga pelaku usaha sangat penting guna terwujud iklim usaha yang kondusif dengan menghormati (menghargai) hasil karya intelektual dari seseorang, termasuk desain motif tenun, desain baju tenun dan merek dagang produk tenun.

Disamping itu, diperlukan kreativitas para pengrajin tenun untuk dapat melahirkan motif-motif tenun yang baru dan kreativitas para desainer untuk melahirkan desain/rancangan baju-baju tenun yang “trend” dan “elegant” sehingga tenun ikat/rancangan baju tenun ikat dapat menjadi komoditas dagang yang mampu bersaing di pasar, domestik maupun internasional. Kreativitas dari para pengrajin dan desainer merupakan kunci dalam pasar global.

 

 

 

 

maharaini@yahoo.com/renti.m@trisakti.ac.id

 


[1] Disajikan dalam International Seminar for Handwoven 2007 “Intellectual Property Right Protection and Business Opportunity” Gelar Tenun Tradisional Indonesia 2007, Jakarta Convention Centre 14 Desember 2007.

[2] Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Bidang Kajian hukum kekayaan intelektual, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, hukum perusahaan dan hukum asuransi. Praktisi dan  aktif sebagai Pengurus pada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) wilayah DKI Jakarta untuk Departemen Luar Negeri dari tahun 2001 sampai dengan 2007.

[3]  Suwati Kartiwa, Ragam Kain Tradisional Indonesia Tenun Ikat,  (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2007).

[4] Tradisi Tenun Ikat yang Memikat,  www.kompas.com  14 oktober 2005.

[5] Dengan diratifikasinya Persetujuan Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights/TRIPS-WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994, dan ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) yang disahkan dengan  Keppres No. 15 Tahun 1997 serta keikutsertaan Indonesia dalam The Hague Agreement Concerning the International Deposit of industrial Design (London Act), menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk membentuk dan menyempurnakan ketentuan hukum nasionalnya di bidang HAKI, termasuk ketentuan hukum mengenai desain industri dan merek dagang,  dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

[6] Ranti Fauza Mayana, Pelindungan Desain Industri di Indonesia dalam era Perdagangan Bebas, (Jakarta : Grasindo, 2004), hal. 48.

[7] Ibid., hal.51.

[8] Yustiono, Paradigma  Desain  Indonesia, Paradigma  Desain  Indonesia, ed. Agus Sachari, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal.23, Lihat juga Muhammad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 5.

[9] Ibid.

[10] Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 120.

[11] Ibid., hal. 19.

[12] Secara implisit ketentuan hak ekonomi pemilik/pemegang merek dagang tersirat dalam Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 3 menyatakan bahwa : “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

[13] Secara implisit hak ekonomi pendesain tersirat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa : “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau, mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”.

[14] Penjelasan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyinggung mengenai hak moral. Penjelasan Pasal 8 selengkapnya berbunyi: “ Pencantuman nama Pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri merupakan hal yang lazim di bidang hak kekayaan intelektual. Hak untuk mencantumkan nama Pendesain dikenal sebagai istilah hak moral.

[15] Muhammad Djumhana, Op.Cit., hal. 50.

[16] Ibid., hal.43. Lihat juga Ranti Fauza Mayana, Op.Cit., hal.57.

[17] Ibid., hal 44. Lihat juga Ranti Fauza Mayana, Op.Cit., hal.58.

[18] UU No.15/2001 tentang Merek tidak mengatur secara tegas pengertian Pemilik Merek. Namun secara implisit hal tersebut dalam dilihat dari isi Pasal 3 UU No.15/2001 tentang Merek beserta Penjelasannya. Pasal 3 menyatakan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

[19] Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri.

[20] Pasal 31 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

[21] Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

[22] Pasal 40 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.