Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Lambang Palang Merah

PRINSIP-PRINSIP DASAR

PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH

Oleh : Arlina Permanasari

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Download

Abstract

The use of the Red Cross emblem has two function, i.e as “protective use”, large in size and used in time of armed conflict; and as “indicative use”, small size and used in time of peace.  Internally, both in wartime and peacetime, the Red Cross emblem can only be used by certain organizations which already had permission and authorized by the Government as stipulated in various international treaties and national regulations. The misuse of the emblem, such as imitation, misuse and violations to the rules on the use of the emblem must be stopped because it is inconformity with the existing laws.

Key words : red cros emblem , protective use, indicative use, International Red Cross and Red Crescent Movement.

Abstrak

Lambang Palang Merah memiliki dua jenis fungsi, yaitu sebagai “tanda pelindung” yang berukuran besar dan dipakai jika terjadi peperangan; dan sebagai “tanda pengenal” yang berukuran kecil dan digunakan pada waktu damai. Di dalam negeri, baik dalam waktu damai maupun dalam masa peperangan, lambang Palang Merah hanya dapat digunakan oleh lembaga-lembaga tertentu saja, yang telah diberi ijin dan disahkan oleh Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berbagai macam peraturan baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyalahgunaan lambang seperti peniruan, pemakaian lambang yang tidak tepat serta pelanggaran terhadap tata-cara penggunaan lambang harus dihentikan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : lambang palang merah, tanda pelindung, tanda pengenal, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

PENDAHULUAN

Lambang Palang Merah merupakan salah satu lambang yang sangat populer dan hampir dikenal di segala lapisan masyarakat. Pada masa damai, lambang Palang Merah dapat ditemukan pada kemasan berbagai macam  produk, rumah atau bangunan, kendaraan kesehatan, rumah sakit, praktek dokter, apotik atau rumah obat, bahkan juga dijadikan gambar atau lambang pada stiker, kotak obat, mainan, aplikasi pada berbagai macam pakaian, kaos, topi, tas,  dan sebagainya.[1] Hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar masyarakat masih awam dalam hal tata-cara penggunaan lambang palang merah. Ternyata hal tersebut merupakan pelanggaran dari aturan perundangan-undangan Indonesia maupun aturan-aturan hukum secara internasional.

TINJAUAN PUSTAKA

  1. a.      Sejarah terbentuknya Lambang

Diawali dengan terjadinya Perang di Solferino antara tentara Austria dan gabungan tentara Perancis-Sardinia pada tanggal 24 Juni 1959 di Italia Utara yang mengakibatkan banyak korban dengan luka mengenaskan dan dibiarkan begitu saja karena unit kesehatan tentara masing-masing pihak yang bersengketa tidak sanggup lagi untuk menanggulangi para korban, maka seorang Swiss yang bernama Henry Dunant yang melihat sendiri akibat dari peristiwa tersebut, berhasil menulis sebuah buku di tahun 1861 yang berjudul “Un Souvenir de Solferino” (Kenang-kenangan dari Solferino). Dalam bukunya, ia mengajukan gagasan pembentukan organisasi relawan penolong para prajurit di medan pertempuran, serta gagasan untuk membentuk perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan pertempuran.[2]

Buku tersebut menggemparkan seluruh Eropa sehingga pada tanggal 17 Pebruari 1863 beberapa warga terkemuka Swiss berkumpul di Jenewa untuk bergabung dengan Henry Dunant guna mewujudkan gagasan-gagasannya, sehingga kemudian terbentuklah “Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang terluka” (“International Committee for Aid to Wounded Soldiers”). Tahun 1875 Komite menggunakan nama “Komite Internasional Palang Merah” (“International Committee of the Red Cross” / ICRC), hingga saat ini.[3]

Berdasarkan gagasan Henry Dunant untuk membentuk organisasi relawan, maka didirikanlah sebuah organisasi relawan di setiap negara yang memiliki mandat untuk membantu Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata pada waktu peperangan. Organisasi tersebut pada waktu sekarang disebut dengan “Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional” (“National Societies”) yang di masing-masing negara dikenal dengan nama Palang Merah (Nasional) atau Bulan Sabit Merah (Nasional) –misalnya untuk Indonesia dikenal dengan nama “Palang Merah Indonesia”; di Malaysia disebut dengan “Bulan Sabit Merah Malaysia”.

Sedangkan, untuk menindaklanjuti gagasan Henry Dunant untuk membentuk perjanjian internasional, maka pada tahun 1864 diadakan suatu Konferensi Internasional yang menghasilkan perjanjian internasional yang dikenal dengan nama “Konvensi Jenewa untuk perbaikan dan kondisi prajurit yang cedera di medan perang” (“Geneva Convention for the amelioration of the condition of the wounded in armies in the field”). Di dalam Konvensi tahun 1864 itulah dilontarkan gagasan untuk memberikan suatu lambang kepada organisasi relawan yang bertugas memberikan bantuan kepada prajurit yang cedera dalam pertempuran, sehingga dapat dibedakan dengan organisasi relawan lainnya. Untuk itu, sebagai penghormatan kepada Henry Dunant yang berkewarganegaraan Swiss atas jasa-jasanya tersebut, maka disepakati bahwa lambang untuk organisasi relawan tersebut adalah kebalikan dari bendera Swiss, yakni palang merah (“red cross”) di atas dasar putih. Sejak itulah lambang palang merah mulai dikenal dan digunakan untuk menolong para korban perang. Lambang palang merah ini digunakan oleh perhimpunan nasional di negara-negara. Karena banyaknya negara yang membentuk Perhimpunan Nasional, maka pada tahun 1919 dibentuk “Liga Perhimpunan Palang Merah” (“League of Red Cross Societies”), yang bertugas mengkoordinir seluruh perhimpunan nasional dari semua negara.

Pada tahun 1876 muncul lambang Bulan Sabit Merah yang digunakan oleh Turki (dahulu Ottoman Empire) serta lambang Singa dan Matahari Merah yang digunakan oleh tentara Persia (saat ini Republik Islam Iran). Negara-negara lain kemudian juga menggunakan lambang sendiri, seperti Siam (saat ini Thailand) yang menggunakan lambang Nyala Api Merah (red flame); Israel menggunakan lambang Bintang David Merah (red shield of david); atau Afganistan yang menggunakan Red Arrchway (Mehrab-e-Ahmar); demikian pula tahun 1877 Jepang menggunakan strip merah di bawah matahari merah di atas dasar putih (red strip beneath a red sun on a white ground), lambang Swastika oleh Sri Lanka, atau Palem Merah (red palm) oleh Siria. Turki dan Persia, mengajukan reservasi pada Konvensi untuk tetap mengunakan bulan sabit merah dan singa dan matahari merah; sedangkan Siam dan Sri Lanka tidak menggunakan klausula reservasi dan memutuskan untuk menggunakan lambang palang merah.[4] Didukung oleh Mesir dalam Konferensi Diplomatik, akhirnya lambang Bulan Sabit Merah serta Singa dan Matahari Merah kemudian secara resmi diadopsi dalam Konvensi Jenewa tahun 1929. Akan tetapi pada tanggal 4 September 1980, Republik Islam Iran memutuskan tidak lagi menggunakan lambang Singa dan Matahari Merah dan memilih lambang Bulan Sabit Merah (“red crescent”). Sejak itu, disepakati bahwa tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan lambang  lainnya, kecuali sebagaimana yang telah  ditegaskan di dalam Konvensi Jenewa.[5]

Akhirnya, semakin banyak negara yang membentuk Perhimpunan Nasional dan tergabung ke dalam Liga Palang Merah (termasuk di Indonesia dibentuk Palang Merah Indonesia berdasarkan Keppres No. 25 tahun 1950 jo. Keppres No. 264 tahun 1963).[6] Pada tahun 1991 Liga Palang Merah tersebut kemudian mengganti namanya menjadi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies / IFRC).

Adapun, gagasan Henry Dunant untuk membentuk perjanjian internasional telah tercapai dengan dihasilkannya Konvensi Jenewa tahun 1864 tersebut, yang telah mengalami dua kali penyempurnaan di tahun 1906 dan 1929, dan akhirnya kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan kepada korban perang, sebelum akhirnya kembali disempurnakan dengan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang mengatur perlindungan para korban perang; di mana aturan mengenai penggunaan lambang juga terdapat di dalam masing-masing perjanjian internasional tersebut.

Pada bulan Desember 2005, diadakan Konferensi Diplomatik yang menghasilkan suatu perjanjian internasional, yaitu Protokol Tambahan III (tahun 2005) pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang penggunaan lambang baru di samping lambang palang merah dan bulan sabit merah, karena kedua lambang terakhir ini dianggap berkonotasi dengan suatu agama tertentu. Lambang yang baru tersebut dikenal dengan lambang Kristal Merah (“red crystal”).[7] Kristal merupakan sebagai lambang dari kemurnian (purity) yang seringkali dihubungkan dengan air, yakni suatu unsur yang esensial bagi kehidupan manusia.[8]

Dengan demikian, di samping lambang palang merah, terdapat pula lambang bulan sabit merah dan kristal merah yang telah diakui dan disahkan di dalam perjanjian internasional. Ketiga lambang tersebut memiliki status internasional yang setara dan sederajat, sehingga ketentuan pokok tentang tata-cara dan penggunaan lambang palang merah berlaku pula untuk lambang bulan sabit merah dan kristal merah (sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 ayat(1) Protokol Tambahan III tahun 2005 yang berbunyi “this Protocol recognizes an additional emblem in addition to, and for the same purposes as, the distinctive emblem of the Geneva Conventions. The distinctive emblems shall enjoy the equal status[9]) serta dipergunakan oleh organisasi yang berhak menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (International Red Cross and Red Crescent Movement).

 

  1. b.      Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (selanjutnya disebut “Gerakan”) menjamin kesatuan dari berbagai lembaga yang lahir berdasarkan keinginan untuk membantu para korban perang. “Gerakan” tersebut terdiri atas :[10]

  1. Komite Internasional Palang Merah (ICRC), yang sudah dibentuk pada tahun 1863.
  2. Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional, yang didirikan hampir di setiap negara yang telah menandatangani Konvensi Jenewa 1949.
  3. Federasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang mengumpulkan semua Perhimpunan Nasional sejak tahun 1919.

Anggaran Dasar “Gerakan” menjamin bahwa struktur organisasi mereka bersifat sah di tingkat internasional. Setiap empat tahun sekali, Untuk meningkatkan kesatuan di antara anggota-anggotanya, maka “Gerakan” setiap empat tahun sekali mengadakan Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit merah. Konferensi ini dihadiri oleh ICRC, IFRC, Perhimpunan Nasional serta wakil dari negara penandatangan Konvensi Jenewa. Konferensi Internasional tersebut merupakan Dewan Pertimbangan Agung dari “Gerakan”, yang membahas garis besar kebijakan, prinsip dasar Hukum Humaniter, dan hal-hal utama yang berkaitan dengan soal organisasi dan operasional lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dasar “Gerakan” adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh organisasi yang menjadi anggota “Gerakan”, yakni ICRC,[11] IFRC[12] dan Perhimpunan Nasional.[13] Prinsip-prinsip tersebut disahkan pada tahun 1965 di Wina, Austria oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20, yang terdiri dari tujuh buah prinsip, yaitu :[14]

  1. Kemanusiaan (“humanity”)

Prinsip ini berarti bahwa Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lahir untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia di manapun, dengan memanfaatkan kemampuannya baik secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi diantara umat manusia.

  1. Kesamaan (“impartiality”)

Dalam kegiatannya, maka “Gerakan” menyamakan dan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama, status maupun pandangan politik. “Gerakan” berupaya untuk meringankan penderitaan individu dan hanya membedakan korban menurut keadaan kesehatannya, sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling mendesak.

  1. Kenetralan (“neutrality”)

Dalam rangka untuk menjaga kepercayaan para pihak, maka Gerakan berprinsip tidak akan berpihak di dalam perselisihan atau terlibat di dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan atau ideologis.

  1. Kemandirian (“independence”)

Gerakan merupakan pihak-pihak yang mandiri. Perhimpunan Nasional, yang melakukan jasa-jasa kemanusiaan dan membantu Pemerintah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan.

  1. Kesukarelaan (“voluntary service”)

Tujuan dari seluruh kegiatan Gerakan adalah bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan.

  1. Kesatuan (“unity”)

Yang dimaksud kesatuan adalah hanya dapat didirikan satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional di dalam suatu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara.

  1. Kesemestaan (“universality”)

Anggota-anggota Gerakan diakui di seluruh negara. Masing-masing memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling bantu membantu di seluruh dunia.

  1. c.       Fungsi Lambang dan siapa yang berhak menggunakannya

Lambang palang merah memiliki dasar hukum di tingkat internasional, antara lain, seperti dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol-protokol Tambahannya tahun 1977 serta Regulation on the Use of the Red Cross or Red Crescent by the National Societies tahun 1991 (selanjutnya disebut Regulation).

Lambang palang merah dipergunakan sesuai dengan aturan di dalam Pasal 44 Konvensi Jenewa 1949 yang meliputi dua jenis penggunaan, yaitu dipergunakan sebagai ‘tanda pelindung’ (“protective use”) dan ‘tanda pengenal’ (“indicative use”).[15] Sedangkan Regulation on the Use of the Red Cross or Red Crescent by the National Societies tahun 1991 mengatur secara lebih detail tentang tata-cara ke dua jenis penggunaan tersebut.

  1. Penggunaan lambang sebagai tanda pelindung (“protective use”)[16]

Penggunaan lambang sebagai tanda pelindung (ilustrasi lihat pada Lampiran 1) pada masa peperangan terutama ditujukan bagi anggota-anggota personil medis dari Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata yang sedang bertugas membantu tentara yang terluka dan sakit di medan peperangan, sehingga dalam melakukan tugas medis tersebut, mereka harus dihormati dan dilindungi.[17] Di samping dinas kesehatan, anggota perhimpunan nasional maupun anggota organisasi kemanusiaan lainnya yang diijinkan oleh penguasa militer yang berwenang, dapat menggunakan lambang ini pada waktu peperangan guna menjalankan mandat kemanusiaanya.

Bagi para personil yang berhak menggunakannya sebagai tanda pelindung, lambang palang merah dipakai dalam bentuk ban lengan dan dipakai di sebelah kiri. Ban lengan ini sedemikian rupa harus terlihat dengan jelas (cukup besar) ketika ia menjalankan tugas kemanusiaan dan personil tersebut harus membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai statusnya. Ukuran lambang sebagai tanda pelindung harus besar. Sedangkan bagi kendaraan atau bangunan yang berhak menggunakan lambang, maka penempatan lambang harus diletakkan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dari jauh maupun dari udara, misalnya diletakkan di atap bangunan/kendaraan atau pada sisi-sisinya dengan ukuran yang besar.

Dengan demikian yang berhak menggunakan lambang dalam ukuran besar, yakni sebagai tanda pelindung ketika terjadi peperangan adalah :

  1. Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata.
  2. Perhimpunan Palang Merah yang telah diakui dan disahkan oleh Pemerintahnya untuk membantu Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata. Mereka yang boleh menggunakan lambang sebagai sarana pelindung hanyalah personil dan peralatan yang digunakan untuk membantu Dinas Kesehatan yang resmi, untuk tujuan yang sama seperti Dinas Kesehatan militer dan tunduk pada hukum dan peraturan militer.
  3. Rumah sakit sipil yang telah diakui oleh Pemerintah dan diberi hak untuk memasang lambang sebagai sarana perlindungan.
  4. Semua kesatuan medis sipil (Rumah Sakit, Pos P3K dan sebagainya) yang telah disahkan dan diakui oleh penguasa yang berwenang (berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Protokol Tambahan I tahun 1977).
  5. Perhimpunan penolong sukarela lainnya, yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku bagi Perhimpunan Nasional, yang boleh memakai lambang hanyalah personil dan perlengkapan yang digunakan pada Dinas Kesehatan militer, serta tunduk pada hukum dan peraturan militer.

Sedangkan penggunaan lambang sebagai tanda pengenal pada waktu peperangan hanya boleh digunakan oleh Perhimpunan Nasional; dalam hal ini guna menghindari adanya kebingungan dengan pemakaian lambang sebagai tanda pelindung pada waktu perang, maka lambang yang digunakan tidak boleh dipasang pada ban lengan atau di atap bangunan.

  1. Penggunaan lambang sebagai tanda pengenal (“indicative use”)[18]

Lambang selain dapat dipergunakan sebagai tanda pelindung, dapat juga dipergunakan sebagai tanda pengenal (ilustrasi lihat pada Lampiran 2). Tanda pengenal menunjukkan bahwa si pemakai tanda pengenal adalah orang-orang atau objek-objek yang ada kaitannya dengan gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional.[19]

Anggota perhimpunan Nasional diperpolehkan memakai lambang sebagai tanda pengenal ini pada waktu melaksanakan tugas, tetapi dengan ukuran yang kecil. Pada saat tidak sedang menjalankan tugas, mereka hanya boleh memakai emblem dalam ukuran yang sangat kecil, misalnya dalam bentuk badge, jepitan dasi, pin, dan sebagainya. Ketentuan ini juga berlaku bagi Palang Merah Remaja dengan mencantumkan kata Palang Merah Remaja atau singkatannya.

Selain mengatur tentang penggunaan lambang sebagaimana di atas, dalam Regulation juga diatur tentang penggunaan lambang untuk tujuan diseminasi (sosialisasi) dan kegiatan pengumpulan dana (“fund-raising”). Perhimpunan Nasional dapat memakai lambang sebagai tanda pengenal untuk mendukung kampanye atau kegiatannya agar diketahui oleh masyarakat umum; untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip-prinsip Fundamental Perhimpunan Nasional atau untuk mengumpulkan dana. [20]

Apabila ditampilkan pada bahan cetakan (printed matter), objek atau bahan iklan lain untuk suatu kampanye; maka lambang harus disertai nama Perhimpunan, teks atau gambar-gambar yang dipublikasikan, akan tetapi jangan sampai memberikan sugesti bahwa objek tersebut mendapatkan perlindungan dari Hukum Humaniter atau keanggotaan “Gerakan”, atau memberikan kesempatan penyalahgunaan di kemudian hari, sehingga objek tersebut harus dalam ukuran yang kecil, atau dari bahan yang mudah rusak atau cepat hancur. Perhimpunan Nasional yang bekerjasama dengan perusahaan dagang atau organisasi lain untuk melaksanakan kegiatannya, dapat menampakkan cap atau logo perusahaan, atau kalimat lainnya asalkan sesuai dengan syarat berikut ini :[21]

  1. Jangan menimbulkan anggapan bahwa ada kaitan antara kegiatan perusahaan atau kualitas produk dengan emblem atau Perhimpunan Nasional sendiri;
  2. Perhimpunan Nasional tetap mengawasi jalannya kampanye, menentukan di mana cap atau logo atau kalimat dari perusahaan yang ditampilkan;
  3. Perusahaan yang bersangkutan tidak boleh terlibat dengan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Gerakan atau yang oleh masyarakat umum dianggap controversial;
  4. Perhimpunan Nasional setiap saat berhak membatalkan kontrak tertulis dengan perusahaan yang bersangkutan bila kegiatan tersebut merongrong rasa hormat terhadap emblem;
  5. Keuntungan materiil atau financial yang diperoleh Perhimpunan Nasional dari kampanye, harus bersifat substansial;
  6. Kontrak tersebut harus disetujui oleh Pimpinan Pusat dari Perhimpunan Nasional.

Di samping ketentuan di atas, Perhimpunan Nasional dapat menyetujui pemakaian lambang untuk dijual di pasaran, asalkan objek tersebut menggambarkan individu atau objek yang memang benar-benar berhak menggunakan lambang. Namun ijin tersebut hanya atau terbatas untuk jangka waktu tertentu dan untuk objek tertentu saja.

Perhimpunan Nasional juga dapat memberi ijin untuk memakai lambang pada lembaga yang tidak mempunyai tujuan komersial dan tujuannya hanya untuk menyampaikan atau mempromosikan kegiatan Perhimpunan atau “Gerakan”.

Adapun, pemakaian lambang atau kata-kata “palang merah” atau “palang Jenewa”, atau tanda atau sebutan apapun lainnya yang merupakan tiruan dari lambang yang banyak dilakukan oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, maupun perusahaan merupakan suatu pelanggaran hukum dan oleh karenanya harus dilarang, apapun maksud dari pemakaian itu dan tanpa mengindahkan tanggal penggunaannya.

Sedangkan penggunaan lambang sebagai tanda pelindung yang dipakai pada waktu damai, dapat dilakukan oleh unit-unit kesehatan Perhimpunan Nasional (termasuk Rumah Sakit, Pos P3K milik Perhimpunan Nasional, dll) dan sarana transportasi (laut, udara dan darat) yang bertugas melakukan tujuan medis pada masa peperangan namun dapat memakai atau memajang lambang tersebut sebagai tanda pelindung pada masa damai dengan seijin Pemerintah.

Adapun, berbeda dengan ke dua lambang sebelumnya, penggunaan lambang Kristal Merah dapat memungkinkan negara-negara yang tidak ingin menggunakan lambang palang merah ataupun bulan sabit merah untuk bergabung ke dalam “Gerakan”; serta kemungkinan untuk menggunakan lambang palang merah dan bulan sabit merah secara bersama-sama. Lambang Kristal Merah sebagai tanda pengenal dapat ditampilkan bersama-sama dengan bulan sabit merah maupun palang merah atau kedua-duanya di dalam badan lambangnya, atau semata-mata hanya menggunakan lambang Kristal Merah saja, atau menggunakan simbol lainnya yang telah secara efektif digunakan dan telah dikomunikasikan dengan negara-negara penandatanganan lainannya.[22] Adapun penggunaannya sebagai tanda pelindung, ditampilkan dalam ukuran yang besar, sebagaimana berlaku pula pada lambang palang merah dan bulan sabit merah (Lihat lampiran 4).

Fungsi dan mereka yang berhak menggunaan lambang palang merah dapat dilihat pada tabel berikut :[23]

 

SIFAT Lambang

 

MASA DAMAI

 

MASA KONFLIK BERSENJATA

 

Tanda

Pengenal

  1. 1.   Oleh Palang Merah Nasional (PMI jika di Indonesia)
  2. 1.   Oleh Palang Merah Nasional
 
  1. Untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip dasar palang merah
  2. Ukuran harus kecil
 
  1. Sesuai peraturan nasional
  2. Lambang tidak boleh dibubuhkan pada ban lengan atau di atap gedung-gedung
 
  1. 2.   Oleh Organisasi lain, jika:
Untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan di bawah dinas kesehatan angkatan bersenjata.
 
  1. Palang Merah Nasional setuju
 
  1. Untuk ambulans dan pos kesehatan bebas biaya
 
  1. Bekerja sesuai prinsip dasar palang merah

Tanda Pelindung

  1. 1.   Oleh prasarana medis (RS, Pos Kesehatan…)
  2. 1.   Oleh Dinas Kesehatan Angkatan Bersenjata
 
  1. 2.   Oleh sarana pengangkutan milik Palang Merah Nasional, jika :
  2. 2.   Oleh personil dan prasarana medis dan sipil, serta pemimpin agama
 
  1. Atas persetujuan instansi yang berwenang
  2. 3.   Oleh Palang Merah Nasional atau organisasi lain, jika :
 
  1. Digunakan untuk kebutuhan medis
  2. Ukuran lambang besar
 
  1. Ijin oleh instansi yang berwenang
 
  1. Berada di bawah dinas kesehatan angkata bersenjata
 
  1. Pada waktu membantu dinas kesehatan angkatan bersenjata
  1. d.      Penggunaan Lambang yang salah

Setiap negara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 mempunyai kewajiban untuk mengadopsi semua ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan menekan setiap penggunaan lambang yang salah, khususnya undang-undang tentang perlindungan pemakaian lambang. Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958, dan telah menyelesaikan Rancangan Undang-undang mengenai Lambang Palang Merah.

Adapun, penggunaan lambang yang salah (contoh lihat pada Lampiran 3), dapat terdiri dari tiga jenis penyalahgunaan lambang, yakni :[24]

  1. Peniruan

Yang dimaksud dengan peniruan dalam hal ini adalah digunakannya tanda-tanda yang mungkin bisa membingungkan dengan lambang palang merah atau bulan sabit merah karena warna dan model yang mirip-mirip, baik dilihat dari dekat atau dari jauh.

  1. Penggunaan yang tidak tepat

Dalam hal ini terdapat dua jenis penyalahgunaan, yakni :

  1. Penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk menggunakan lambang tersebut, misalnya perusahaan komersial, Lembaga Swadaya Masyarakat, perseorangan, dokter, apoteker pribadi, dsnya.
  2. Penggunaan lambang oleh orang-orang yang berhak menggunakannya, akan tetapi dalam kenyataannya menerapkan penggunaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional (misalnya seseorang yang berhak akan tetapi menyalahgunakan lambang pada saat bebas tugas).
  3. Pelanggaran.

Pelanggaran terjadi apabila lambang palang merah atau bulan sabit merah pada masa perang dipakai untuk melindungi kombatan yang bersenjata atau mengangkut peralatan militer atau untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (misalnya ambulans, helicopter dengan lambang palang merah tetapi digunakan untuk mengangkut tentara atau kendaraan amunisi). Jika ini terjadi maka termasuk ke dalam kategori pelanggaran berat yang dinamakan dengan kejahatan perang (war crimes).

  1. e.       Aturan-aturan Pokok mengenai penggunaan Lambang

Berdasarkan hukum nasional Indonesia, masalah lambang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Keppres No. 25 tahun 1950 tentang pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
  2. Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tanpa reservasi;
  3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 1/ Peperti tahun 1962 tentang pemakaian / penggunaan tanda dan kata-kata palang merah;
  4. Keppres No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
  5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia, yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVII PMI di Jakarta pada tanggal 28-30 Nopember 1999;
  6. Undang-undang No. 14 tahun 1997 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merk (Pasal 6 ayat 2b);
  7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana / KUHP (Pasal 565);
  8. Rancangan Undang-undang / RUU tentang Lambang Palang Merah (belum disahkan).

Adapun, berdasarkan aturan perjanjian internasional, masalah lambang palang merah telah diatur di dalam :

  1. Geneva Convention 1864 (Pasal 7);
  2. Geneva Convention 1929 (pengakuan secara resmi Lambang bulan sabit merah yang setara dengan Lambang palang merah);
  3. Geneva Convention I tahun 1949 (Pasal 38-44, Pasal 53, Pasal 54);
  4. Geneva Convention II tahun 1949 (Pasal 41-45);
  5. Geneva Convention IV tahun 1949 (Pasal 18-22);
  6. Additional Protocol I tahun 1977 (Pasal 18, Pasal 85, Lampiran I Pasal 1-5);
  7. Additional Protocol II tahun 1977 (Pasal 12);
  8. Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement (1986);
  9. Regulation on the Use of the Emblem of the Red Cross or the Red Crescent by the National Societies (disetujui dalam Konferensi Internasional ke-20 di Wina tahun 1965 dan direvisi oleh Council of Delegates, Budapest, 1991).

Di samping itu terdapat pula ketentuan pendukung lainnya yang dikenal dengan Paris Convention 1883 mengenai ‘industrial property’ (Pasal 6), yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres No. 15 tahun 1997 tentang ratifikasi Paris Convention.

DAFTAR PUSTAKA

Arlina Permanasari et.all,  Penelitian tentang Penyalagunaan Lambang Palang Merah pada Rumah Sakit-Rumah Sakit di Wilayah DKI Jakarta, Juni 1995.

———————————, Penelitian tentang Penyalahgunaan Lambang Palang Merah oleh Apotek dan Kalangan Industri di DKI Jakarta, Agustus 2006.

———————————, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999.

Bugnion, Francois, Red Cross, Red Crescent and Red Crystal, ICRC, Geneva, May 2007.

Haug, Hans , Humanity for All. The International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt, Switzerland, 1993.

ICRC – IFRC, Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 13th Edition, Geneva, 1994.

ICRC Publications, Mengenal Lebih Jauh tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ICRC Delegation Jakarta.

Meyer, Michael, “The proposed new neutral protective emblem : a long-standing problem”, dalam International Conflict and Security Law : Essays in Memory of Hilaire McCoubrey, Cambridge University Press, Cambridge, 2005,  (edited by Richard Burchill, Nigel D. White, and Justin Morris).

Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Queiguiner, Jean-Francois, “Commentary to the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem (Protocol III), International Review of the Red Cross, Vol. 89 No. 865, March 2007.

Palang Merah Indonesia, Kantor Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Jakarta, 1999.

Palang Merah Indonesia, Markas Besar, “Lambang”, Leaflet; diterjemahkan dari ICRC, “The Emblem”, Leaflet, Geneva, KI/01/IV/96 2.000.


[1] Lihat hasil penelitian dari Arlina Permanasari et.all,  Penelitian tentang Penyalagunaan Lambang Palang Merah pada Rumah Sakit-Rumah Sakit di Wilayah DKI Jakarta, Juni 1995 dan Arlina Permanasari, et.all, Penelitian tentang Penyalahgunaan Lambang Palang Merah oleh Apotek dan Kalangan Industri di DKI Jakarta, Agustus 2006.

[2] Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-konvensi Palang Merah tahun 1949, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 4.

[3] Hans Haug, Humanity for All. The International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt, Switzerland, 1993, hal. 52.

[4] Jean-Francois Queiguiner, “Commentary to the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the adoption of an additional distinctive emblem (Protocol III), International Review of the Red Cross, Vol. 89 No. 865, March 2007, footnote 7, hal. 2-3.

[5] Francois Bugnion, Red Cross, Red Crescent and Red Crystal, ICRC, Geneva, May 2007, hal. 10-16.

[6] Saat ini terdapat 151Perhimpunan Nasional yang menggunakan lambang palang merah dan 32 negara yang menggunakan lambang bulan sabit merah; lihat pada http: //icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/emblem-history

[7] Lihat pada http://icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/treaties-third%20protocol-emblem-081205

[8] Michael Meyer, “The proposed new neutral protective emblem : a long-standing problem”, dalam International Conflict and Security Law : Essays in Memory of Hilaire McCoubrey, Cambridge University Press, Cambridge, 2005,  (edited by Richard Burchill, Nigel D. White, and Justin Morris) hal. 98 sebagaimana dikutip dalam Queguiner, op.cit., hal. 181.

[9] Pasal 2 ayat (1) Protokol Tambahan III tahun 2005.

[10] Lihat Pasal 1 ayat(1) Statuta “Gerakan” dan lihat juga dalam Mukadimah Statuta “Gerakan”; dalam ICRC – IFRC, Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 13th Edition, Geneva, 1994, hal. 417.

[11] Lihat Pasal 4 ayat 1(a) Statuta ICRC dalam  ibid., hal. 449.

[12] Lihat Mukadimah Konstitusi IFRC dalam  ibid., hal. 456.

[13] Lihat Pasal 6 Anggaran Dasar Palang Merah Indonesia, dalam Kantor Pusat Palang Merah Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 6.

[14] ICRC Publications, Mengenal Lebih Jauh tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ICRC Delegation Jakarta, hal. 8.

[15] Arlina Permanasari et.all, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 321-327.

[16] Lihat Regulation tentang lambang sebagai tanda pelindung, ICRC – IFRC, Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 13th Edition, Geneva, 1994, hal. 551-568.

[17] Pasal 1 (alinea pertama) Regulation menyebutkan bahwa, “..the emblem is meant to mark medical personnel and religious personnel and equipment which must be respected and protected in armed conflict”; ibid., 1994, hal. 552.

[18] Keterangan pada bagian ini merupakan ringkasan dari Regulation tentang lambang sebagai tanda pelindung, ibid., hal. 551-568.

[19] Pasal 1 (alinea kedua ) Regulation tahun 1991 menyebutkan bahwa “…the indicative use of the emblem serves to show that the persons or object are linked to the movement”, ibid., hal. 552.

[20] Lihat Pasal 23 ayat(1) dan (2) Regulation.

[21] Arlina Permanasari et.all, op.cit.,, hal. 325-326.

[22] Lihat Pasal 3 ayat (1) Protokol Tambahan III tahun 2005.

[23] ICRC, Penjelasan mengenai Hukum Humaniter Internasional, Transparansi.

[24] Markas Besar Palang Merah Indonesia, “Lambang”, Leaflet; diterjemahkan dari ICRC, “The Emblem”, Leaflet, Geneva, KI/01/IV/96 2.000.