Titik Singgung Hak-hak Buruh Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara

 Oleh: Dr. Andari Yurikosari, SH.MH*

disampaikan dalam Lokakarya Direktorat Hukum dan Informasi Direktorat Jendral Kekayaan Negara Departemen Keuangan, Bandung 27 Oktober 2010

Download

  1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi melanda dunia usaha dewasa ini serta mengingat modal usaha yang dimiliki para pengusaha pada umumnya, sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai yang apabila tidak diselesaikan akan berdampak luas, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan dan permasalahan sosial lain yang mengakibatkan memburuknya pembangunan perekonomian nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Atas dasar tersebut, kemudian diberlakukan

________________

*Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Dosen Tidak Tetap pada Program Magister Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Undang-undang No.37 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang Kepailitan yang telah ada sebelumnya.

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum dari para subyek hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya , karena putusan pernyataan pailit bertujuan agar harta debitur pailit diharapkan dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitur secara adil, merata dan seimbang.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan diperlukannya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu : pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih utang pada debitur, kedua, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya, ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur yang lain dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

  1. Sejarah Pengaturan Kepailitan dan Hubungannya dengan Piutang Negara

Pada mulanya kepailitan terhadap pedagang (pengusaha) diatur dalam Buku Ketiga Wetboek van Koephandel (W.v.K./KUH Dagang) yang berjudul van de Voorzeningen in geval van overmogen van kooplieden (peraturan tentang ketidakmampuan pedagang) yang termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K/KUH Dagang. Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang (pengusaha diatur dalam Reglement op de Rechtvordering  atau biasa disingkat Rv (S. 1847-52 juncto 1849-63), Buku Ketiga, Bab Ketujuh yang berjudul van den Staat van Kennelijk  Onvermogen (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu) dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915).

Adanya dua buah peraturan kepailitan yaitu Buku Ketiga KUH Dagang yang mengatur kepailitan bagi pedagang/pengusaha dan ketentuan dalam Rv bagi mereka yang bukan pedagang/pengusaha dalam pelaksanaannya telah menimbulkan banyak kesulitan di antaranya (Sutan Remy Sjahdeini, 1998:25):

1.      Banyak formalitas yang harus ditempuh

2.      Biaya tinggi

3.      Terlalu sedikit bagi kreditur untuk dapat ikut campur  terhadap jalannya proses kepailitan’

4.      Pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama

Atas dasar kesulitan-kesulitan tersebut , maka disusun peraturan kepailitan

yang lebih sederhana, dengan biaya yang tidak banyak dan lebih mudah dalam pelaksanaannya, yaitu dengan diundangkannya pada tahun 1905 Faillissementsverordening/Peraturan Kepailitan (S.1905-217). Peraturan ini selengkapnya bernama Verordening op het Faillissements en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie (Peraturan Untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Untuk Orang-orang Eropa di Hindia Belanda).

Faillisementsverordening/Peraturan Kepailitan ini kemudian dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 November 1906 berdasarkan Verordening ter invoering van de Faillisementsverordening (S.1906-348). Dengan berlakunya Faillisementsverordening/Peraturan Kepailitan(S.1905-217 juncto S.1906-348) tersebut, maka dicabutlah :

1.      Seluruh buku ketiga WvK/KUH Dagang dan

2.      Reglement op de Rechtsvordering/Rv buku Ketiga, buku Ketujuh, Pasal 899 sampai dengan Pasal 915.

Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS. Hal ini telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditur luar negeri menjadi membengkak luar biasa, sehingga mengakibatkan debitur tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dihadapkan pada situasi tersebut, masyarakat kreditur mulai mencari sarana yang dapat digunakan untuk menagih tagihannya dengan memuaskan. Mengingat upaya restrukturisasi utang masih belum dapat diharapkan akan berhasil baik, sedangkan upaya melalui peraturan Kepailitan (S.1905-217 juncto S.1906-348) yang berlaku sangat lambat dan tidak dapt dipastikan hasilnya, maka masyarakat kreditur, terutama masyarakat kreditur luar negeri menghendaki adanya Peraturan Kepailitan di Indonesia secepatnya dapat diganti atau diubah. IMF sebagai pemberi hutang kepada Pemerintah Indonesia mendesak Pemerintah agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku, sebagai sarana penyelesaian utang-utang pengusaha Indonesia kepada para krediturnya.

Atas dasar tersebut maka Pemerintah pada tanggal 22 April 1998 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan. PERPU ini telah mengubah dan menambah ketentuan Peraturan Kepailitan sebagaimana terdapat dalam S.1905-217 jo S.1906-348. Kemudian pada tanggal 9 September 1998, Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut setelah diajukan ke DPR ditetapkan sebagai Undang-undang No. 4 Tahun 1998.

Namun demikian ketentuan mengenai kepailitan yang baru tersebut dalam  prakteknya masih belum dianggap memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, seperti antara lain dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 mengenai apa yang dimaksud dengan utang dalam kepailitan tidak diberikan batasan yang tegas, apakah utang diartikan dalam pengertian yang luas meliputi semua kewajiban yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang atau utang diartikan dalam arti sempit yaitu hanya meliputi utang/kewajiban dalam bentuk perjanjian peminjaman uang saja. Selain itu juga dianggap perlu untuk mengatur agar semua kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau bergerak di bidang kepentingan publik seperti perusahaan asuransi dan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik terhadap badan hukum seperti ini seharusnya yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah Menteri Keuangan. Atas dasar itulah maka pada tanggal 18 Oktober 2004 telah disahkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga peraturan kepailitan yang diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 maupun yang terdapat dalam S.1905-217 juncto S.1906-348 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam Pasal 1 diktum Undang-undang Kepailitan NO. 37 Tahun 2004 kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur undang-undang. Pengertian pailit atau bangkrut menurut Black’s Law Dictionary (Henry Campbell, 1996:186) adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak krediturnya. Secara umum kepailitan sering diartikan sebagai suatu sitaan umum atas seluruh kekayaan debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar kekayaan debitur tersebut dapat dibagi secara adil di antara para krediturnya. Oleh karena itu tujuan utama kepailitan adalah agar harta kekayaan debitur yang masih tertinggal oleh kurator dapat dibagi-bagikan kepada para kreditur dengan memperhatikan hak mereka masing-masing.

Pengurusan piutang negara berbeda  pengaturannya  dibandingkan dengan hukum kepailitan pada umumnya. Pengurusan piutang negara menurut Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Piutang negara dilakukan dengan penagihan piutang terutama kepada para penanggung hutang yang nakal dan tindakannya dengan terang-terangan telah merugikan negara. Pada dasarnya piutang negara pada tingkat pertama diselesaikan oleh instansi atau badan-badan yang bersangkutan itu sendiri. Sedangkan apabila keadaan tidak memungkinkan maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara.

Panitia Pengurusan Piutang Negara dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang negara  hal mana dilakukan ketika penanggung hutang sama sekali mengabaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya (Penjelasan Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara). Hal tersebut berbeda dengan kepailitan, di mana pernyataan pailit dan pengurusannya baru dapat dilakukan setelah adanya permintaan pernyataan pailit dari pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan , yaitu debitur sendiri, seorang atau lebih kreditur, kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan). Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Selain itu pengajuan pernyataan pailit harus diwakili oleh seorang advokat yang ditunjuk dengan memenuhi syarat bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya suatu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun permohonan satu orang atau lebih krediturnya.

Panitia Pengurusan Piutang Negara juga dapat bertindak mengurus likuidasi dari badan-badan negara yang telah dilikuidasi berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, hal mana berbeda dengan tugas kurator yang hanya mengurusi harta yang berada di bawah kepailitan.

  1. Hak-hak Buruh dalam Pengurusan Piutang Negara

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai salah satu upaya hukum menyelesaikan sengketa utang piutang melalui extra ordinary court yaitu Pengadilan Niaga di samping upaya hukum pada umumnya atau ordinary court yaitu dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Pada dasarnya lembaga kepailitan adalah merupakan realisasi dari Pasal 1131-1132 KUH Perdata yang mengatur mengenai tanggung jawab debitur terhadap seluruh utang-utangnya. Oleh karena itu maka setelah keputusan kepailitan diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga terhadap debitur pailit, maka berlaku asas pokok  yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur mengenai tanggung jawab debitur terhadap seluruh hutang-hutangnya. Oleh karena itu setelah putusan kepailitan diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga terhadap debitur pailit, maka berlakulah asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1131-1132 KUH Perdata. Asas yang terkandung dari kedua pasal tersebut adalah :

    1. Apabila debitur tidak membayar utangnya atau tidak mampu membayar utangnya, maka seluruh harta benda yang dimilikinya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua krediturnya menurut perimbangan utangnya kecuali apabila di antara para kreditur tersebut ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan seperti misalnya para kreditur preferen yaitu mereka yang mempunyai hak jaminan khusus atas dasar hak tanggungan, hak hipotik, hak gadai, hak fiducia dan juga terhadap tagihan-tagihan yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai tagihan yang didahulukan seperti antara lain biaya perkara, biaya lelang, biaya kurator dan tagihan publik.
    2. Semua kreditur(konkuren) mempunyai hak yang sama
    3. Tidak ada nomor urut dari kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka

Alasan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang dijadikan dasar hukum timbulnya Lembaga Kepailitan adalah untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi dalam membagi-bagikan hasil penjualan kekayaan debitur pailit, seperti adanya bentrokan antar para kreditur, debitur yang menganakemaskan seorang  kreditur daripada yang lain atau mungkin debitur akan menyembunyikan harta bendanya sendiri sehingga para kreditur tidak mendapat apa-apa (Siti Soemarni, 1981: 3).

Buruh berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dapat bertindak selaku kreditur konkuren terhadap debitur dalam hal belum dibayar upahnya  hingga perusahaan dinyatakan pailit. Pada dasarnya  kepailitan tidak serta merta dapat menyebabkan buruh diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha atau perusahaan, sebab pernyataan pailit hanya menyebabkan pengusaha tidak dapat melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan dan tidak menyebabkan perusahaan ditutup.  Namun demikian, perusahaan yang dinyatakan pailit dapat melakukan pemtusan hubungan kerja terhadap buruh dengan ketentuan buruh atau pekerja berhak atas uang pesangon sebesar ! (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  uang penghargaan sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang penghargaan sebesar ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sedangkan berkaitan dengan titik singgung buruh dalam kepailitan maupun piutang negara dapat diartikan berbeda berkaitan pula dengan pengertian utang. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian utang piutang sedangkan pengertian utang dalam arti luas adalah suatu kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena perjanjian seperti kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Menurut Undang-undang Kepailitan No. 37 tahun 2004, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari yang timbul karena undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari kekayaan debitur. Oleh karenanya dari pengertian tersebut maka upah buruh dan hak-hak buruh yang timbul karena kepailitan sebenarnya dapat diartikan dalam pengertian utang secara luas ini.

Beberapa perkara yang menunjukkan hak-hak buruh dalam kepailitan maupun piutang negara adalah sebagai berikut :

1.      Perkara antara Ssangyong Engineering dan Construction Co Ltd v PT Citra Jimbaran Indah Hotel (Putusan MA No. 27/K/N/1999)

Perkara ini tentang hubungan kontrak pekerjaan bangunan. Dalam perkara ini MA tidak sependapat dengan Pengadilan Niaga yang berpendapat bahwa utang dalam konteks hukum pinjam meminjam uang dan tidak meliputi bentuk wan prestasi yang lain yang tidak bersumber pada pinjam meminjam uang. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengertian umum utang adakah janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Yang dimaksud utang dalam hukum kontrak adalah setiap kewajiban membayar sejumlah uang tanpa mempersoalkan apakah kewajiban itu timbul berdsasarkan pinjam meminjam uang secara tunai tetapi meliputi segala bentuk kewajiban pembayaran uang oleh salah satu pihak kepada pihak lain.

2.      Perkara pernyataan pailit karyawan PT Dirgantara Indonesia (Putusan Mahkamah Agung No.075K/Pdt.Sus/2007)

Perkara kepailitan ini sedikit berbeda oleh karena  sebuah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) divonis pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas permintaan dari para mantan karyawannya. Begitu vonis keluar, dua orang menteri, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN terkejut. Pemerintah segera mengajukan kasasi ke MA. Pailitnya PT Dirgantara Indonesia (DI) disebabkan oleh tuntutan Serikat Pekerja Komunikasi Karyawan, terkait dengan tidak mampunya PT DI membayar uang pensiun. Begitu vonis dibacakan, sekitar 150 anggota Serikat Pekerja Komunikasi Karyawan bertakbir syukur. Tentunya, dengan dipailitkannya PT DI, aset PT DI akan dijual dan dengan demikian, tuntutan mereka akan dibayar.
Peristiwa itu tentu sangat menarik dilihat dari berbagai aspek. Aspek sosial, hukum, dan dunia usaha. Dari aspek sosial, kita dapat bertanya, betapa sebuah BUMN-pun dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban pensiun karyawannya. Apakah hal ini akan menjadi preseden bagi karyawan BUMN yang lain? Siapa tahu, tidak hanya karyawan PT DI yang terkena nasib seperti karyawan PT DI? Dari aspek hukum, bagaimana sebuah BUMN, yang mestinya menjadi teladan mematuhi hukum terkait hak-hak karyawannya, tidak mampu memenuhi kewajibannya? Apakah PT DI-nya yang terlalu lemah atau hukumnya yang terlalu berat membebani PT DI? Dari aspek usaha, orang bertanya, kalau BUMN (saja) tidak dapat memenuhi kewajiban hukum terkait hak-hak karyawannya, bagaimana dengan dunia swasta?
Betapa gigih para karyawan PT DI menuntut hak-haknya. Berkali-kali demo ke Jakarta, bermalam di Jakarta, long march Bandung-Jakarta, dan akhirnya berujung di pengadilan. Dengan vonis itu, mengesankan pemerintah kurang melakukan antisipasi, bahkan mungkin keliru mengantisipasi, bahwa sebuah BUMN bisa divonis pailit. Pemerintah, selayaknya mengkaji ulang penyelenggaraan pensiun dan mungkin seluruh sistem jaminan sosial karyawan BUMN. Mengapa PT DI tidak dapat memenuhi kewajiban membayar pensiun karyawannya? Apakah ada BUMN lain, yang mungkin akan senasib dengan PT DI? Kalau setiap BUMN diwajibkan memenuhi pembayaran pensiun karyawannya, dipastikan BUMN itu akan tidak mampu. Apa yang terjadi di PT DI, bisa saja akan terjadi di BUMN lain. Hal ini berarti, bahwa pemerintah harus melakukan perubahan sistem pensiun karyawan BUMN. Sebuah masalah yang tidak mudah, sebab, terkait dengan sistem jaminan sosial tenaga kerja, yang selama ini selalu menjadi ajang tarik-menarik antara pekerja dan majikan dan sekarang antara pekerja dan pemerintah sebagai pemilik BUMN. (Disarikan dari Info Berita Harian Umum Pelita dalam http://www.hupelita.co.id).

Seiring dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia, ternyata banyak perusahaan yang terpaksa diajukan pailit oleh krediturnya. Hal ini terjadi jika debitur berhutang pada krediturnya dan ternyata tidak dapat melunasi hutangnya sampai batas waktu sebagaiman yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa Undang Undang sudah disiapkan untuk mengatasi hal itu, diantaranya Undang Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengingat perusahaan yang diajukan pailit termasuk dalam BUMN. Selanjutnya dalam Putusan Kepailitan PT Dirgantara Indonesia  dapat diungkapkan permasalahan seperti apakah BUMN yang berbentuk Persero dapat dipailitkan oleh debiturnya, kemudian apakah alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya pada Pengadilan Niaga..

  1. Penutup

Dalam masalah-masalah kepailitan dan khususnya yang berhubungan dengan BUMN yang dipailitkan oleh debitur, maka hal ini tentu bersinggungan pula dengan piutang negara, sebab pada dasarnya pengurusan BUMN yang dipailitkan menjadi wewenang negara tetapi dari sisi lain oleh karena buruh atau karyawan BUMN tunduk kepada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka karyawan BUMN dapat mengajukan pernyataan pailit bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah dan pesangonnya termasuk dana pensiunnya.  Oleh karena itu perlu dipelajari secara lebih lanjut dan detail mengenai hal ini, sebab pada kenyataannya putusan pailit yang dijatuhkan dalam kasus BUMN yang dipailitkan tidak serta merta dapat memberikan hak kepada buruh atau karyawan untuk meminta bagian dari harta kepailitan.

Daftar Pustaka

Black, Henry Campbell, Blacks Law Dictionary (St Paul-Minn, USA: West Publishing Co, 1990).

Siti Soemarni, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1981)

Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan, Memahami Faillisementverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Desember 2002)