Penahanan (Detention) dan Penyiksaan (Torture) Dalam Hukum HAM Internasional

Oleh: Andrey Sujatmoko[2]

Download

Abstrak

 

HAM dewasa ini merupakan legal rights yang tidak saja diatur dalam hukum nasional, namun diatur pula dalam berbagai instrumen hukum internasional. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan hak untuk tidak disiksa adalah HAM yang bersifat fundamental. Bahkan, hak untuk tidak disiksa memiliki dua karakter sekaligus, yaitu sebagai non-derogable rights dan jus cogens! Masalah  penahanan (detention) maupun penyiksaan (torture) merupakan dua isu yang tetap aktual untuk dikaji, mengingat kedua hal tersebut akan bersinggungan langsung dengan HAM, khususnya hak sipil dari setiap individu. Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights merupakan major instrument yang mengatur kedua masalah tersebut. Tulisan ini akan membahas masalah penahanan dan penyiksaan dalam konteks HAM secara ringkas.

A.   Pengantar

 

Berakhirnya Perang Dunia II merupakan suatu momentum penting bagi perkembangan HAM secara internasional. Hal itu, antara lain, ditandai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945 serta dihasilkannya Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) pada tahun 1948. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua hal tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan HAM maupun pembentukan mekanisme penegakannya secara internasional.

HAM dewasa ini telah menjadi topik pembicaraan yang utama (discourse) di berbagai belahan dunia. HAM tidak saja menjadi masalah nasional suatu negara tetapi juga telah menjadi masalah internasional. Dengan perkataan lain, HAM pada saat ini telah menjadi isu penting dalam hubungan internasional.

Hal di atas, antara lain, ditandai dengan adanya kenyataan bahwa pada saat ini pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara tidak lagi hanya menjadi masalah nasional bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga menjadi masalah internasional. Hal tersebut secara faktual misalnya terlihat dari sejumlah kasus yang berdimensi HAM, seperti: kebijakan diskriminasi rasial terhadap warga kulit hitam (apartheid) di  Afrika Selatan; pembunuhan massal terhadap suku Kurdi pada era Saddam Husein di Irak; pembasmian etnis (genocide) terhadap etnis Muslim Bosnia di Bosnia Herzegovina oleh pihak Serbia Bosnia serta genocide terhadap suku Tutsi oleh Suku Hutu di Rwanda; penyiksaan tawanan perang Irak oleh militer Amerika di Kamp Guantanamo.

Hal tersebut di atas, antara lain, disebabkan HAM merupakan hak hukum (legal rights) serta substansinya bersifat universal. Hak hukum dapat diartikan bahwa HAM dapat dituntut di pengadilan, sedangkan sifat universal berarti eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis. HAM secara hukum telah diatur di dalam instrumen hukum nasional (seperti di dalam berbagai konstitusi negara), dewasa ini juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain di dalam International Bill of Human Rights, seperti: Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) tahun 1966, Kovenan Internasional tentang Hak-hal Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) tahun 1966.

Suatu negara yang melakukan pelanggaran HAM pada saat ini tidak dapat lagi berlindung di balik kedaulatannya (sovereignty). Hector Gros Espiel menyatakan bahwa, isu HAM tidak lagi menjadi suatu masalah yang secara eksklusif merupakan kewenangan dalam negeri dari negara, namun yang sekarang diakui, HAM telah menjadi masalah yang diatur baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional dan dalih bahwa HAM merupakan masalah kewenangan atau menjadi yurisdiksi dalam negeri suatu negara tidak lagi dapat digunakan.

B. Istilah dan Definisi HAM

Istilah HAM juga dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain, seperti: human rights, fundamental rights, des droits de l’homme, the rights of man, basic rights. Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya peristilahannya saja yang berbeda.

Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat. Beberapa definisi yang dikenal, antara lain:

a.    Jan Materson:

“Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.”[3]

b.   Peter R. Baehr:

“Human rights are internationally agreed values, standards or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non-citizens.”

c.    Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahaesa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa HAM bersifat melekat (inherent) pada diri setiap manusia, artinya HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun negara. HAM juga bersifat universal, artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau dengan perkataan lain HAM ada di mana ada manusia.

B.   Hukum HAM Internasional

Pada saat ini telah berkembang disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM secara internasional yang sesungguhnya merupakan cabang dari hukum internasional (international law), yaitu hukum HAM internasional (international human rights law) atau ada yang menyebutnya dengan istilah hukum HAM (human rights law).

Menurut Oppenheim, hukum internasional pada dasarnya mengatur tingkah laku dari negara (state conduct). Karena hukum HAM internasional merupakan cabang dari hukum internasional, maka pada dasarnya ia juga mengatur tingkah laku dari negara, khususnya dalam masalah HAM. Misalnya: apa hak dan kewajiban negara menyangkut HAM; apa yang harus dilakukan oleh negara jika terjadi pelanggaran HAM; bagaimana HAM diatur dalam hukum nasional; bagaimana perlindungan, jaminan dan pemenuhan HAM setiap individu oleh negara.

Definisi hukum HAM internasional menurut Thomas Buergenthal, yaitu: “The international law of human rights is defined as the law that deals with the protection of individual and group against violations by the governments of their internationally guaranteed rights and with the promotion of these rights.”[4]

Sedangkan menurut H. Victor Condé, yaitu: “International human rights law is the part of the body of public international law that sets forth international legal norms for the protection of human rights that are norms to preserve the inherent human dignity of human beings.”[5]

Adapun ruang lingkup dan tujuan hukum HAM internasional menurut KGPH. Haryomataram mencakup semua peraturan dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi (protecting) dan menjamin (safeguarding) hak-hak individu tanpa kecuali dari penyalahgunaan kekuasaan negara (abuse of power), baik pada masa damai maupun dalam konflik bersenjata.

Dapat disimpulkan bahwa hukum HAM internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan pihak yang diaturnya, yaitu negara dengan individu. Dalam hubungan tersebut relasi yang diatur adalah negara memiliki posisi sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi HAM setiap individu dan individu merupakan pihak yang harus dilindungi hak asasinya. Adapun kewajiban dari individu adalah mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

C.   Kewajiban Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Secara hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (protect), menjamin (ensure) dan memenuhi (fulfill) HAM. Mengapa demikian? Karena, negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (power). Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power). Pengertian negara di sini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/aparat penegak hukum.

Kewajiban negara menyangkut HAM secara internasional diatur dalam berbagai instrument hukum HAM internasional, antara lain, seperti dalam UDHR, ICCPR dan ICESCR yang telah disebut sebelumnya, Konvensi Anti Penyiksaan (Convention against Torture/CAT). Adapun di tingkat nasional, kewajiban negara menyangkut HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, misalnya dalam konstitusi dan undang-undang.

Secara konkrit kewajiban negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya terhadap hak untuk tidak disiksa (right not to be tortured), negara harus membuat aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.

D.  Penahanan (Detention)

Setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak untuk bebas dan tidak ditahan secara sewenang-wenang. Kedua hal tersebut merupakan HAM. Oleh karena itu tindakan menahan seseorang –apapun  kewarganegaraannya, jenis kelaminnya, agamanya, rasnya dsb.–    tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku merupakan bentuk perampasan terhadap kebebasan seseorang yang kemudian akan bermuara pada pelanggaran terhadap HAM. Sebaliknya, penahanan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan salah satu cara yang sah (legitimate) dalam rangka penegakan hukum.

Instrumen hukum HAM internasional pada dasarnya telah mengatur masalah penahanan. Hal itu, antara lain, diatur dalam UDHR, ICCPR. Pasal 3 UDHR menyatakan bahwa: “Everyone has the right to life, liberty and security of person.” Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa di samping hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan keamanan, seseorang juga memiliki hak untuk (hidup) bebas.

Kebebasan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, hal ini diatur kemudian diatur dalam Pasal 9 UDHR yaitu: “No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile”. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan martabatnya sebagai manusia harus dihormati. Hal itu dijamin dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu: “All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.”

Pengaturan yang lebih rinci mengenai penahanan terdapat dalam Pasal 9 ICCPR. Pasal 9 ayat (1) ICCPR menegaskan kembali bahwa seseorang tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. Penahanan harus disertai dengan alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur hukum, yaitu: “Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as established by law.”

Pasal di atas secara implisit menimbulkan kewajiban kepada negara untuk menentukan dengan tepat, secara hukum, perampasan kebebasan yang diperbolehkan, prosedurnya, dan menjadikan pengadilan untuk bertindak secara cepat jika terjadi perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang (arbitrary) atau tidak sah (ulawful) yang dilakukan oleh otoritas administratif atau aparat eksekutif (executive officials).[6] Dengan perkataan lain, pasal di atas secara jelas menyatakan bahwa alasan-alasan penahanan maupun prosedurya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Namun demikian, hukumnya pun dengan sendirinya harus tidak sewenang-wenang dan penegakan hukumnya atas suatu kasus pun harus tidak sewenang wenang. Kata “sewenang-wenang” dalam pengertian ini dipahami terdiri dari unsur-unsur ketidakadilan (injustice), ketidakpastian (unpredictability), ketidakwajaran (unreasonableness), ketidakteraturan (capriciousness) dan ketidakberimbangan (disproportionality).[7]

Kemudian, Pasal 9 ayat (3) mengatur bahwa sesorang yang ditahan atas suatu tuduhan kriminal harus secepatnya (promptly) diadili dalam kurun waktu yang layak (reasonable time) atau dibebaskan (released). Aturan menahan seseorang sampai ia disidangkan bukanlah hal yang bersifat umum, sehingga dimungkinkan baginya  untuk tidak ditahan selama menunggu untuk diadili. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgment.”

Berkaitan dengan pasal di atas, dalam praktek penegakan hukum tidak setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran secara otomatis mengarah (atau seharusnya secara otomatis mengarah) kepada penahanan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menahan atau tidak. Berat dan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, dikombinasikan dengan kepribadian dan tingkah laku, pada saat tersangka ditangkap akan menjadi dasar pertimbangan.[8]

Seseorang yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak memperkarakan (mempraperadilankan) di pengadilan agar pengadilan dapat memutuskan tanpa ditunda-tunda mengenai keabsahan (lawfulness) penahanan dirinya dan memerintahkan untuk membebaskannya jika penahanan yang dilakukan tidak sah (unlawful). Pasal 9 ayat (4) ICCPR mengatur hal itu sebagai berikut: “Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order release if the detention is not lawful.”

Menurut Pasal 9 ayat (5) ICCPR, setiap orang yang menjadi korban  penahanan yang tidak sah harus mendapatkan hak atas kompensasi (right to compesation), yaitu sebagai berikut: “Anyone who has been victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.”

Masalah penahanan juga telah diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/173 tanggal 8 Desember 1988 tentang Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Setiap Individu terhadap Segala Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan (Body of Principles for the Protectioin of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment/the Body of Principles), untuk selanjutnya disebut dengan “Kumpulan Prinsip”.

Pada Prinsip 2 Kumpulan Prinsip dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus dilaksanakan semata-mata berdasarkan ketentuan hukum dan petugas yang kompeten atau orang-orang yang diberi wewenang untuk tujuan tersebut.[9]

Pada Kumpulan Prinsip dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penahanan berarti tindakan menahan seseorang karena dugaan melakukan pelanggaran atau yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.[10] Adapun yang dimaksud dengan aparat hukum atau aparat yang berwenang diartikan aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang menurut hukum yang status dan masa jabatannya harus sekuat mungkin memberikan jaminan akan kompetensi, imparsialitas dan independensi.[11]

E.   Penyiksaan (Torture)

Hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu HAM yang bersifat pokok (core right) yang telah diatur dalam Pasal 5 UDHR, yaitu: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.” Pengaturan mengenai hal itu juga terdapat dalam Pasal 7 ICCPR, yaitu: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”

Larangan penyiksaan saat ini merupakan norma hukum internasional yang berkategori sebagai jus cogens yang bermakna tidak dimungkinkan adanya pelanggaran terhadap norma tersebut. Menurut Pasal 53 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, yang dimaksud dengan jus cogens atau peremptory norm, yaitu:

“…a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having character.”

Menurut Black’s Law Dictionary, jus cogens diartikan sebagai suatu norma hukum internasional umum yang mengandung sifat perintah (mandatory) bahwa dua atau lebih negara tidak dapat membebaskan diri dari norma tersebut, yaitu: “A mandatory norm of general international law from which no two or more nations may exempt themselves or release one another.”[12]

Karena berkategori sebagai jus cogens, maka larangan penyiksaan menimbulkan kewajiban bagi negara secara keseluruhan (obligation erga omnes) untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi penyiksaan. Di samping itu, pada saat ini penyiksaan merupakan salah satu kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi hukum internasional, sehingga untuk penyelesaiannya dapat diterapkan  yurisdiksi universal (universal jurisdiction). Berdasarkan hal tersebut setiap negara memiliki kewenangan untuk memproses secara hukum pelaku penyiksaan tanpa dibatasi oleh: kewarganegaraan si pelaku maupun korbannya, locus delicti maupun tempus delicti. Penyiksaan juga merupakan kejahatan yang tidak mengenal daluarsa.

Hak untuk tidak disiksa juga termasuk sebagai salah satu hak yang tidak boleh ditunda pelaksanaannya dalam kondisi apapun (non-derogable right) di samping enam hak lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR, yaitu: “No derogation from Articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.”[13]

Dalam instrumen hukum HAM internasional, penyiksaan pada saat ini secara khusus telah diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT) tahun 1984.

Adapun definisi penyiksaan menurut konvensi di atas diatur dalam Pasal 1 CAT, yaitu:

“For the purpose of this Convention, the term ‘torture’ means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat unsur-unsur penyiksaan yang dimaksud oleh pasal di atas:

1.   Perbuatan/tindakan dengan sengaja yang menyebabkan penderitaan baik fisik maupun mental;

2.   Untuk tujuan tertentu, yaitu mendapatkan informasi atau pengakuan, penghukuman kepada seseorang, baik atas peristiwa yang melibatkan dirinya maupun orang lain, intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang lain, atau dilakukan dengan alasan diskriminasi;

3.   Dilakukan atau atas persetujuan pejabat publik.

Dengan demikian, pengertian penyiksaan yang dimaksud oleh CAT harus memenuhi ketiga unsur di atas. Apabila tidak memenuhi ketiga kriteria di atas maka tidak dapat disebut sebagai penyiksaan, namun digolongkan sebagai “cruel, inhuman or degrading treatment”/CID.

Kewajiban negara peratifikasi CAT untuk mengambil langkah-langkah yang efektif baik secara legislatif, administratif maupun yudisial untuk mencegah penyiksaan diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu: “1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.”

Menurut Pasal 2 ayat (2) CAT tidak ada pengecualian apapun yang dapat menjadi pembenaran untuk melakukan penyiksaan dan perintah, yaitu: “2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or threat of war, internal political instability or any other public emergency may be invoked as justification of torture.” Perintah atasan juga tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan, seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (3) CAT, yaitu: “3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.”

Negara peserta CAT juga harus menjamin bahwa semua tindak penyiksaan merupakan suatu kejahatan menurut hukum pidananya, termasuk juga percobaan untuk melakukan penyiksaan, maupun tindakan untuk membantu atau turut serta dalam penyiksaan. Negara juga harus mengatur agar kejahatan penyiksaan dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 CAT, yaitu:

“1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture; 2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.”

 

Beberapa contoh teknik-teknik dalam penyiksaan:

1.   Beating on the soles of the feet;

2.   Electric shock applied to genital and nipples;

3.   Rape;

4.   Near drowning through submersion in water;

5.   Near suffocation by plastic bags tied around the head;

6.   Burning;     

7.   Whipping;

8.   Needles inserted under fingernails;

9.   Mutilation;

10.    Hanging by feet or hands for prolonged periods.

Hukum HAM internasional juga melarang tindakan yang tidak didefinisikan sebagai penyiksaan karena tindakan tersebut menimbulkan “less severe physical or mental pain”. Terlebih lagi ditegaskan bahwa setiap orang tidak boleh menjadi subjek “cruel, inhuman or degrading treatment”. Beberapa contoh dari hal tersebut antara lain:

1.   Being forced to stand spread eagled against the wall;

2.   Being subjected to bright lights or blindfolding;

3.   Being subjected to continuous loud noise;

4.   Being deprived of sleep, food or drink;

5.   Being subjected to forced constant standing or crouching.

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Gardner, Bryan, (edit), Black’s Law Dictionary, 7th edition, St. Paul, Minn.: West Group, 1999.

Buergenthal, Thomas, International Human Rights, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1995.

Condé, H. Victor, A Handbook of International Human Rights Terminology, Lincoln NE: University of Nebraska Press, 1999.

Council of Europe, Human Rights in International Law, Basic Text, Strasbourg: Council of Europe, 1992.

de Rover, C., To Serve and To Protect, Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces, Geneva: ICRC, 1998.

United Nations, Human Rights Questions and Answers, New York: United Nations Department of Public Information, 1988.


[1] Disampaikan pada “the 2008 Jessup Internal Training Preparation Program” yang diselenggarakan oleh “the International Law Moot Court Training Committee” Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Pusat Olahraga Persahabatan Korea-Indonesia, Cibubur, 14-16 November 2008.

[2] Andrey Sujatmoko, S.H., M.H. adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Sekretaris Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Saat ini mengajar matakuliah: Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional.

[3] Lihat: Human Rights Questions and Answers, New York: United Nations Department of Public Information, 1988, hal. 4.

[4] Thomas Buergenthal, International Human Rights, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1995, hal. 1.

[5] H. Victor Condé, A Handbook of International Human Rights Terminology, Lincoln NE: University of Nebraska Press, 1999, hal. 73.

[6] Lihat C. de Rover, To Serve and To Protect, Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces, Geneva: ICRC, 1998, hlm. 223, yaitu dikatakan bahwa: “…It obliges a State to define precisely, the cases in which deprivation of liberty is permissible and the procedures to be applied, and to make it possible for the independent judiciary to take quick action in the event of arbitrary or unlawful deprivation of liberty by administrative authorities or executive officials.”

[7] Ibid., hlm. 225, yaitu dinyatakan bahwa: “The word “arbitrary” in this sense is understood to contain elements of injustice, unpredictability, unreasonableness, capriciousness and diproporsionality.”

[8] Ibid., yaitu dikatakan bahwa: “However, in law enforcement practice not every alleged commission of an offence automatically leads (or should automatically lead) to the arrest of the person(s) responsible. There are a number of factors which influence the decision whether to affect an arrest or not. The gravity and consequences of the offence committed, combined with the personality and behavior, at the time of apprehension, of the suspect(s), will be basic considerations…”

[9] Teks asli tertulis: “Arrest, detention or imprisonment shall only be carried out strictly in accordance with the provisions of the law and by competent officials or persons authorized for that purpose.”

[10] Teks asli tertulis: “Arrest means the act of apprehending a person for the alleged commission of an offence or by the action of an authority.”

[11] Teks asli tertulis: “A judicial or other authority means a judicial or other authority under the law whose status and tenure should afford the strongest possible guarantees of competence, impartiality and independence.”

[12] Bryan A. Gardner (edit), Black’s Law Dictionary, 7th edition, St. Paul, Minn.: West Group, 1999, hlm. 864.

[13] Enam hak lainnya, yaitu: right to life (Art. 6); right not shall be held slavery and servitude (Art. 8 par. (1), (2); right not shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation (Art. 11); right not shall be held guilty by non-retroactivity application of law (Art. 15); right to recognition everywhere as a person before the law (Art. 16); right to freedom of thought, conscience and religion.