Quo Vadis Pemberantasan Korupsi

Oleh Dr Yenti Garnasih, SH MH

      Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kembali dipertanyakan ketika Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) yang sudah sampai di Sekretariat Negara ditarik kembali karena dinilai banyak tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Kelemahan dari beberapa pasal tersebut antara lain tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kriminalisasi pelapor, hilangnya sanksi minimum khusus, munculnya inpunity korupsi Rp 25 juta ke bawah dan tidak adanya ancaman pidana mati. Kalau ditilik lagi sebetulnya kelemahan ini pernah dibahas dua tahun yang lalu, hanya perbedaannya ketika itu ditambah dengan permasalahan terkait keberadaan Pengadilan Tipikor. Pada perkembangan selanjutnya, Pengadilan Tipikor tetap ada dan RUU Pengadilan Tipikor telah disahkan, namun permasalahan terkait kelemahan yang lain ternyata tetap dicantumkan dalam RUU TIpikor dan menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat yang khawatir akan adanya pelemahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mengapa diamandemen ?

      Alasan utama untuk memperbaharui ketentuan pemberantasan korupsi adalah terkait bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Setelah mengesahkan ratifikasi tersebut, maka ada kewajiban merevisi ketentuan anti korupsi yang disesuaikan dengan UNCAC 2003, terlebih lagi pada 2008 Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara COP II of Corruption. Pada kesempatan itu Indonesia juga diminta memaparkan Model Law on Anti Corruption berdasarkan UNCAC 2003. Seharusnya bilka pemerintah konsekuen, muatan RUU Tipikor tidak menyimpang dari apa yang dipaparkan dalam model hukum tersebut.

      Setelah meratifikasi UNCAC 2003, sudah seharusnya Indonesia memperbaharui berbagai ketentuan terkait tindak pidana korupsi. Selain itu sebenarnya setiap Negara berkewajiban secara periodic mengevaluasi instrument hukum dan langkah-langkah administrative yang ada dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dalam kerangka pembangunan hukum ke depan yang sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, diperlukan langkah-langkah strategis agar proporsional, kondisional, serta menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture). Dalam mendukung kebijakan pemberantasan korupsi, perlu adanya pemikiran skala prioritas pembentukan ataupun pengesahan regulasi yang dipersiapkan termasuk RUU Tipikor. Selain itu, kemudian juga harus segera menyusun ketentuan perampasan dan pengelolaan hasil korupsi, supaya jangan terjadi lagi ketidakjelaskan lembaga mana yang mengelola hasil korupsi.

Hal-hal krusial dalam Tipikor

      Beberapa hal yang dipermasalahkan dalam RUU Tipikor adalah tentang hilangnya kewenangan KPK dalam hal penuntutan. Apabila KPK tidak diberikan hak penuntutan, bisa saja muncul anggapan bahwa tidak ada gunanya Pengadilan Tipikor. Menurut pengalaman selama ini, banyak keluhan dari penyidik yang berkas perkaranya tidak bisa dilimpahkan ke Pengadilan karena ditolak oleh Jaksa. Hal ini tidak mustahil akan terjadi dan jerih payah KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan akan dikandaskan pada tahap penuntutan. Selanjutnya jangan harap lagi akan digelar suatu pengadilan.

      Masalah lain yang dinilai tidak sinergi dengan semangat pemberantasan korupsi adalah adanya rumusan yang menyatakan bahwa untuk korupsi yang nilainya tidak lebih 25 juta rupiah, apabila sudah cukup bukti dan pelakunya mengakui kesalahannya dan mengembalikan uang yang dikorupsi, maka akan dilakukan penghentian penuntutan. Apakah ketentuan ini tidak berpotensi menyuburkan koruptor kecil ? Selain itu, dari rasa keadilan dan asas hukum pidana pun tampaknya tidak tepat. Kalaupun ada pengakuan dan pengembalian harta dari korupsi, semestinya hanya untuk dasar pertimbangan hakim untuk mengurangi pidananya, bukan untuk menghentikan penuntutan.

      Kemudian dirumuskan juga mengenai pemidanaan yang cukup berat bagi pelaku pelaporan palsu tentang adanya tindak pidana korupsi. Hal ini memang harus dipandang sebagai perbuatan pidana sepanjang yang dimaksud adalah menjurus pada fitnah.  Apakah ini tidak kontraproduktif ? Bukankah yang penting justru memberikan perlindungan pada saksi pelapor dan semangatnya adalah agar orang tidak takut melapor jika ada dugaan korupsi dan orang takut korupsi karena siapapun yang mengetahui bisa melaporkan pada penegak hukum. Pemberian perlindungan ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) UNCAC.

      Berbicara tentang perlindungan bagi pelapor untuk pengungkapan suatu kejahatan, sebetulnya bukan hal yang sulit atau tidak ada pengaturannya, tetapi tampaknya  permasalahan terletak pada pelaksanaan. Dalam hal pengungkapan perkara korupsi yang dilaporkan oleh seseorang, jelas terdapat pengaturannya yaitu Bab Peran Serta Masyarakat Pasal 41 UU No 31/1999. Dalam UNCAC 2003,  hal ini juga jelas diatur, bahkan negara-negara dipersilakan mengatur sendiri tentang suatu pengurangan pidana bagi pelapor yang juga sebagai pelaku. Kemudian tentunya kita semua telah mengetahui bahwa telah diundangkan Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahkan telah ada lembaganya. Karenanya aneh sekali jika dalam suatu RUU malah ada ancaman pidana bagi pelapor.

      Kemudian terdapat pengaturan tentang tidak dicantumkannya ancaman pidana minimum khusus untuk beberapa pasal, tetapi hanya ancaman maksimumnya. Ide tentang perlunya ancaman pidana minimum khusus bukan hanya di Indonesia, tetapi telah diteorikan secara universal, bahkan dalam guildings of model law yang dikeluarkan PBB maupun badan internasional regional informal yang bertujuan untuk menghindari fenomena adanya disparity of sentencing, yaitu putusan hakim yang sangat berbeda terhadap kejahatan yang sama dikarenakan adanya hal-hal di luar fakta hukum yang mungkin sekali memperngaruhi pertimbangannya. Memang betul bahwa hakim mempunyai ruangan sendiri untuk menanyakan hati nuraninya, tetapi kita tetap harus melihat kenyataan berapa banyaknya hakim yang tidak membuahkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat terutama saat sekarang.

      Selain itu dirumuskan juga ketentuan kedaluwarsa setelah 18 tahun. Pertimbangannya bahwa hal ini sama dengan ketentuan KUHP, padahal seharusnya diperpanjang. Angka 18 tahun ini mungkin harus dikaji lagi selain itu harus juga diadopsi ketentuan tentang perpanjangan masa kedaluwarsa dalam hal pelaku tindak pidana telah menghindar dari proses peradilan. Seperti tercantum dalam Pasal 29 UNCAC 2003.

      Selanjutnya, penting untuk diatur dengan baik, ketentuan tentang kewajiban bagi pejabat public yang mempunyai kepentingan untuk tanda tangan atau otoritas lain di atas suatu rekening keuangan dalam suatu negara asing, untuk melaporkan hubungan itu kepada otoritas yang tepat berkenaan dengan pengurusan catatan yang tersedia dalam rekening tersebut. Itu harus diprioritaskan mengingat pengembalian asset menjadi penting bagi Indonesia untuk digunakan dalam upaya pembangunan dan pemulihan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat lainnya.

      Pasal 52 Ayat (6) menyatakan perlunya segera diatur kewajiban pejabat public yang menguasai rekening pemerintah terutama yang di luar negeri kepada otoritas tertentu. Termasuk pula apabila pejabat public tersebut memfasilitasi penerimaan atas sejumlah uang dari luar negeri sepanjang dia mengatasnamakan dirinya sebagai pejabat public. Untuk hal ini perlu ditentukan otoritas mana yang menerima pelaporan pejabat public tersebut.

Penutup

      Dalam membuat perundangan, seharusnya benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat dengan melihat secara obyektif fakta di lapangan dan sesuai skala prioritas. Pembuatan peraturan tentang Tipikor, hendaklah jangan melemahkan apa yang pernah kita perkuat melalui UU KPK yang strategis dan progresif karena itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara praktik maupun teori, bahkan tersurat dan tersirat dalam beberapa konvensi internasional. Hukum dan ilmu hukum memang harus selalu dikembangkan, dievaluasi dan dikaitkan dengan tujuannya, yaitu kebahagiaan bagi sebagian  terbesar masyarakat (the great happiness for the great numbers).Demikian juga dalam rangka tujuan memberantas korupsi, bukan untuk melindungi para koruptor, tetapi untuk bangsa. Selain itu, kita juga harus selalu menggali hukum guna mencari esensi dari keadilan, memikirkan dan mengembangkan teori, serta tidak berkutat pada paradigma lama terutama ketika menghadapi para penjahat modus baru (sophisticated crime). Yang terakhir ini tentu saja menjadi tanggung jawab para akademisi dan kampus untuk disumbangkan pada Pemerintah dan DPR.