Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DR. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.

Komisioner

NIK. 1.07.0019

“Semua pendapat atau pandangan dalam makalah ini merupakan tanggung jawab pribadi penulis dan bukan merupakan pandangan atau pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),

Anggota Komisi ataupun Sekretariat KPPU”.

“All Opinions and views expressed in the paper are personal responsibility of the author and not necessarily those Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU), Members of Commission,

 or the Secretariat of Commission”.

Download

Read the rest of this entry »

Advertisements

Sanksi Dalam Perkara Pesekongkolan Tender Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

 Oleh:

A.M. Tri Anggraini

Penerapan sanksi dalam persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk penegakan Hukum Persaingan. Lembaga yang berwenang menerapkan sanksi tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebelum menjatuhkan sanksi administratif, KPPU harus membuktikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yakni meliputi pelaku usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur dan/atau memenangkan tender, dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, KPPU hanya memiliki otoritas menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha baik yang terlibat langsung maupun pihak lain dalam proses tender. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak lain dari unsur pemerintah. Lembaga tersebut hanya dapat memberikan rekomendasi pada atasan pejabat pemerintah yang terlibat agar menjatuhkan hukuman administratif pemerintah yang terlibat dalam persekongkolan tender. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bahwa KPPU tidak hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat yang bersangkutan, melainkan juga memberikan sanksi administratif yang dicantumkan dalam diktum/amar putusan. Pembebanan besarnya denda/ganti rugi memerlukan pedoman pelaksanaan, karena itu perlu dibentuk pedoman untuk menetapkan ukuran mengenai besaran nilai denda/ganti rugi tersebut. Dalam perkara yang megakibatkan kerugia negara, dapat dikenakan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana hanya dapat dilakukan oleh badan yang berwenang melakukan penyidikan seperti kepolisian dan kejaksaan.

Selengkapnya silakan klik di sini untuk mendapatkan kertas kerja ini.

 


Mekanisme Mendeteksi dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum Persaingan

 Oleh: A.M. Tri Anggraini

Download

A. PENGANTAR

Hambatan dalam perdagangan oleh para pelaku usaha biasanya dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya proses persaingan yang wajar,[1] sehingga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan dalam kegiatan usaha, terutama bagi para pihak yang berkaitan langsung dengan bidang-bidang usaha bersangkutan.[2] Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hambatan yang bersifat merugikan tersebut adalah melalui pengaturan hukum. Amerika Serikat mengatur pencegahan hambatan perdagangan yang merugikan dalam Section 1 The Sherman Act 1890 yang menyatakan, bahwa “setiap perjanjian, penggabungan dalam bentuk trust atau yang lainnya, atau konspirasi, dalam bentuk hambatan perdagangan antar Negara (Bagian), atau dengan negara asing, harus dinyatakan sebagai ilegal”.[3] Demikian pula negara-negara yang tergabung dalam Pasar Bersama Eropa mengatur melalui Article 81 of the European Community (EC) Treaty, yang melarang segala bentuk ketidak-harmonisan dalam pasar bersama, yakni persekongkolan di antara pelaku usaha yang dapat mempengaruhi perdagangan antar negara anggota dan atau berakibat membatasi persaingan dalam pasar bersama.[4] Salah satu negara yang tergabung dalam Pasar Bersama Eropa, yaitu Jerman juga melarang segala bentuk perjanjian di antara pelaku usaha, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun tindakan kerjasama lainnya, yang berakibat membatasi atau merusak persaingan.[5]  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur hambatan perdagangan yang bersifat ilegal, meskipun pengaturannya ditetapkan secara menyebar di berbagai Bagian (Bab) dalam Undang-undang, yakni dalam Bab III mengenai Perjanjian yang Dilarang dan Bab IV mengenai Kegiatan yang Dilarang. Read the rest of this entry »


Implementasi Perluasan Istilah Tender Dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

 Oleh :

DR. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Download

  1. A.   PENGANTAR

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5/1999). Larangan persekongkolan tender dilakukan karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilakukannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat menawarkan harga dan kualitas bersaing. Dengan adanya larangan ini diharapkan pelaksanaan tender akan menjadi efisien, artinya mendapakan harga termurah dengan kualitas terbaik.[1] Selain itu, persekongkolan tender termasuk salah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian Negara.[2] Negara sebagai badan hukum publik memiliki organ birokrasi yang senantiasa membutuhkan barang dan/atau jasa untuk keperluan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan pemberian jasa pelayanan kepada publik. Adanya manipulasi harga dalam tender akan mengakibatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab.[3] Dan ironisnya, kerugian yang disebabkan adanya manipulasi harga dibebankan kepada masyarakat.

Pengawasan terhadap adanya persekongkolan tender dilakukan oleh beberapa lembaga Negara, antaralain oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sejak dibentuknya KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 75 Tahun1999, lembaga ini banyak menerima laporan dari masyarakat, yang lebih dari 70% di antaranya adalah tentang persekongkolan tender. Mengingat hal ini, KPPU menganggap perlu untuk memberikan perhatian khusus tentang persekongkolan tender, sehingga dibentuklah pedoman tentang persekongkolan tender, yang merupakan pedoman pertama atas UU Nomor 5/1999 yang ditetapkan pada tahun 2005.  Read the rest of this entry »


Konsiliasi Sebagai Paradigma Baru Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Oleh :

Andari Yurikosari[1]

Download

 

Reformasi di bidang hukum perburuhan ditandai dengan perubahan yang sangat signifikan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan. Penyelesaian perselisihan yang sebelumnya melalui badan administrasi negara beralih ke peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, disamping penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (penyelesaian di luar pengadilan). Perubahan yang signifikan tersebut memberikan kebebasan kepada pekerja dan pengusaha untuk memilih sendiri cara penyelesaian perselisihan diantara mereka, apakah diluar pengadilan atau melalui Pengadilan Hubungan Industiral (PHI).

Kemajuan teknologi industri, telah mempengaruhi kompleknya perselisihan dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Bahkan dalam hubungan antarserikat pekerja. Persoalannya adalah bagaimana perselisihan itu diselesaikan sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi pekerja dan pengusaha. Dalam hubungan itu, pembentukan PHI sebagai pengadilan khusus yang tertunda selama hampir 2 (dua) tahun sejak disahkanya UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Kepastian hukum yang berkeadilan itu harus diwujudkan dengan segera, karena perselisihan yang berkepanjangan akan mempengaruhi proses produksi bagi pengusaha dan mengganggu perekonomian keluarga pekerja. Oleh sebab itu pembentukan PHI pada bulan Februari 2006, sudah tidak dapat ditunda. Apalagi perselisihan perburuhan diyakini akan marak setelah kenaikan harga BBM, karena akan mendorong pekerja untuk menuntut perbaikan upah, sebaliknya pengusaha menanggung beban tambahan biaya produksi. Read the rest of this entry »


Analisis Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan Dalam Pekerjaan dan Jabatan

Oleh :

Andari  Yurikosari

Berbicara masalah kesetaraan kesempatan dan perlakuan di dalam pekerjaan dan jabatan, sebenarnya UU No. 13 tahun 2003 Pasal 6 telah mengatur mengenai larangan adanya diskriminasi di dalam memperoleh pekerjaan dan jabatan, walaupun di dalam ketentuan tersebut tidak diberikan penjabaran lebih lanjut mengenai batasan-batasan terhadap diskriminasi tersebut. Sebenarnya dapat diberikan terminologi terlebih dahulu terhadap beberapa hal mengenai diskriminasi itu sendiri.

Diskriminasi dalam pengertian discrimination sebenarnya mencakup pengertian perbedaan yang luas, tidak hanya pada jenis kelamin akan tetapi juga pada SARA (suku, agama dan ras) bahkan juga pada perbedaan pandangan politik. Perbedaan pandangan politik, pada beberapa dekade yang lalu yaitu pada masa Pemerintahan Orde Baru bahkan telah mengancam tidak saja penganut pandangan politik yang berbeda tetapi juga dengan anak keturunannya (yang kemudian kita kenal sebagai keturunan eks TAPOL G 30 S PKI) untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam segala hak-haknya sebagai warganegara Indonesia termasuk untuk mendapat pekerjaan yang layak.

Selengkapnya mengenai makalah ini dapat diunduh di sini


Comparative Analysis Between Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia and Special Panel For Serious Crimes in East Timor

[1]

By:

Andrey Sujatmoko[2]

  1. A.     Historical Background

East Timor is located in the eastern part of Timor, an island in the Indonesian archipelago that lies between the South China Sea and the Indian Ocean. East Timor includes the enclave of Oecussi, which is located within West Timor (Indonesia). After Indonesia, East Timor’s closest neighbor is Australia, 400 miles to the south. It is semiarid and mountainous.[3]

East Timor has become part of Indonesia after integrating to the Republic of Indonesia base on the Balibo Declaration. The declaration was declared by some local pro-Indonesia political parties, such as APODETI, KOTA, UDT, on 30 November 1975 in Balibo, East Timor. Previously, East Timor was a Portuguese colony since the sixteenth century. Further, under Decree of People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR) Number 6 of 1978 on Integration of East Timor to the Republic of Indonesia and Act Number 7 of 1976 on Ratification of Integration of East Timor to the Republic of Indonesia and Establishment of East Timor Province. After that, East Timor officially became the 27th province of Indonesia. Read the rest of this entry »