Sanksi Dalam Perkara Pesekongkolan Tender Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

 Oleh:

A.M. Tri Anggraini

Penerapan sanksi dalam persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk penegakan Hukum Persaingan. Lembaga yang berwenang menerapkan sanksi tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebelum menjatuhkan sanksi administratif, KPPU harus membuktikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yakni meliputi pelaku usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur dan/atau memenangkan tender, dan persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, KPPU hanya memiliki otoritas menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha baik yang terlibat langsung maupun pihak lain dalam proses tender. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak lain dari unsur pemerintah. Lembaga tersebut hanya dapat memberikan rekomendasi pada atasan pejabat pemerintah yang terlibat agar menjatuhkan hukuman administratif pemerintah yang terlibat dalam persekongkolan tender. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bahwa KPPU tidak hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat yang bersangkutan, melainkan juga memberikan sanksi administratif yang dicantumkan dalam diktum/amar putusan. Pembebanan besarnya denda/ganti rugi memerlukan pedoman pelaksanaan, karena itu perlu dibentuk pedoman untuk menetapkan ukuran mengenai besaran nilai denda/ganti rugi tersebut. Dalam perkara yang megakibatkan kerugia negara, dapat dikenakan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana hanya dapat dilakukan oleh badan yang berwenang melakukan penyidikan seperti kepolisian dan kejaksaan.

Selengkapnya silakan klik di sini untuk mendapatkan kertas kerja ini.