Kondisi Buruh Migran Indonesia: Diskursus Tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum

Oleh

Dr Th. Andari Yurikosari, SH MH[1]

 Download MS-Word

Abstrak

Kondisi buruh migran dari Indonesia sebenarnya telah lama menjadi bahan pembicaraan pro dan kontra di antara para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), buruh migran itu sendiri, pengusaha jasa tenaga kerja dan Pemerintah tentunya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tarik menarik kepentingan dalam masalah buruh migran Indonesia, baik yang berada di tempat penampungan sebelum pemberangkatan, pada saat diberangkatkan maupun setelah berada di negara tujuan.  Lemahnya perlindungan buruh migran Indonesia di luar negeri terkait beberapa aspek pengaturan dan perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Pertama, peraturan perundang-undangan yang selama ini ada dan diatur dalam Undang-undang No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lebih mencakup aspek teknis persyaratan dan proses persiapan dan pemberangkatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hal tersebut mengakibatkan kondisi perlindungan hukum bagi buruh migran di Indonesia sangat terbatas. Kedua, usulan mengenai perlunya kerja layak bagi pekerja rumah tangga (a deceant work for migrant workers) yang diusulkan dalam sidang ke-99 Konferensi Perburuhan Internasional (ILO)walaupun didukung oleh sebagian besar negara, akan tetapi beberapa negara kunci menolak usulan tersebut; termasuk Indonesia yang tidak mendukung pembentukan Konvensi ILO untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Indonesia termasuk negara pengirim tenaga buruh migran sebagai  pekerja rumah tangga terbesar, hingga sekarang belum memiliki Undang-undang Pekerja Rumah Tangga. Memang apabila dilihat dari apa yang diatur dalam Rancangan Undang-undang tersebut, sebenarnya banyak hal yang diatur belum tepat pengaturannya dengan situasi dan kondisi pekerja rumah tangga itu sendiri yang sifatnya temporer, sewaktu dan tidak dapat berlangsung terus menerus atau sekalipun dalam kontrak kerja yang terbatas waktunya. Hal ini berbeda dengan di negara-negara tetangga di  Asia Tenggara  lainnya seperti Filipina, Malaysia, Hongkong  yang telah mempunyai undang-undang tersendiri  mengenai pekerja rumah tangga. Ketiga, kalaupun kita berhasil membentuk dan meratfikasi Konvensi Internasional baru mengenai pekerja rumah tangga, maka kondisi dan penegakan hukum di Indonesia menjadi tantangannya. Seperti sudah diketahui kondisi penegakan hukum bagi buruh migran Indonesia yang terdampar di daerah Kuching negara bagian Malaysia misalnya, sebagian besar adalah berstatus illegal. Bukan hanya rumor yang terdengar,  namun kondisi yang nyata dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa  para buruh migran dalam perbatasan antar dua negara tetangga ini selalu ditempatkan dalam status illegal. Status yang berbahaya bagi jaminan dan keselamatan  buruh justru dilakukan untuk memudahkan perputaran kinerja buruh migran dan memperpendek rantai pengurusan dokumen hukum bagi buruh migran yang seperti sama-sama sudah diketahui oleh kita bersama sangat bertele-tele, rawan suap dan korupsi serta pemerasan bagi buruh migran di mana-mana yang kerap dilakukan oleh sebagian aparat penegak hukum.  Keempat, conflict of interest yang selalu terjadi antara departemen dengan badan yang menangani perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri membuat kondisi perlindungan hukum dan pentingnya hak asasi manusia bagi buruh migran terabaikan bahkan cenderung terlibas di tengah2 konflik manajemen kepentingan masing-masing kelembagaan tersebut. Akibatnya sudah dapat diprediksi, buruh migran pula yang menanggung akibatnya.

 

 

  1. A.     Latar Belakang

Diskriminasi buruh migran Indonesia tidak mengenal tempat. Di dalam negeri, mereka diperlakukan sebagai komoditi dan warga negara kelas dua. Mereka mendapatkan perlakuan yang diskriminatif mulai dari saat perekrutan, di penampungan, pemberangkatan maupun saat kepulangan. Terminal Khusus TKI yang terpisah dari terminal-terminal yang ada di bandara Soekarno Hatta merupakan tempat nyata dari bentuk diskriminasi terhadap buruh migran Indonesia; dengan memisahkan mereka dengan penumpang umum lainnya. Sebagai buruh asing di negara tempat bekerja, buruh-buruh ini juga diberlakukan secara diskriminatif. Mereka dilarang mendirikan serikat buruh atau masuk dalam serikat buruh setempat. Buruh migran perempuan yang bekerja di sektor domestik (PRT/Pembantu Rumah Tangga) memperoleh upah lebih rendah dibanding buruh migran laki-laki. Karena waktu kerja yang ketat, banyak buruh migran dihalang-halangi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Lebih dari itu jumlah buruh migran Indonesia yang sebagian besar perempuan dalam konstruksi masyarakat patriarkis rentan terhadap tindak kekerasan yang berbasis pada diskriminasi gender. Kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan fisik, perkosaan yang mengakibatkan kematian masih sering dialami buruh migran di Indonesia. Read the rest of this entry »

Advertisements

Outsourcing dan Hukum Ketenagakerjaan Yang Berkeadilan

Oleh: Dr Th. Andari Yurikosari, SH.MH.[1]

Download MS Word

  1. A.     Pendahuluan

Hubungan kerja yang terjadi antara buruh dengan pengusaha yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja sebenarnya secara teoritis merupakan hak pengusaha dan hak pekerja untuk memulai maupun mengakhirinya. Akan tetapi bagi pekerja hubungan hukum yang terjadi dengan pengusaha selalu berada dalam hubungan subordinatif atau hubungan di mana kedudukan pekerja lebih rendah dari pengusaha atau majikan.  Bagi pekerja outsourcing hal tersebut menjadi semakin parah karena pekerja tidak mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja.[2]

Pelaksanaan outsourcing[3] dalam beberapa tahun setelah terbitnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih mengalami berbagai kelemahan; terutama hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang dikeluarkan Pemerintah maupun sebagai ketidakadilan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja.  Namun demikian, pada dasarnya praktek outsourcing tidak dapat dihindari oleh pengusaha apalagi oleh pekerja. Hal tersebut dikarenakan pengusaha dengan berlakunya Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mendapat legalisasi memberlakukan praktek outsourcing tanpa mengindahkan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.

Persoalan hukum dalam pelaksanaan outsourcing antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan oleh para pihak. Pada praktek outsourcing, terdapat tiga pihak yang berhubungan hukum yaitu perusahaan pemberi kerja, perusahaan penerima kerja dan pekerja outsourcing itu sendiri.  Kepentingan ketiga pihak dalam outsourcing tersebut berbeda-beda. Pemberi kerja mengharapkan kualitas barang atau jasa yang tinggi dengan harga yang serendah-rendahnya. Sedangkan penerima pekerjaan mengharapkan kualitas barang  atau jasa yang terendah dengan harga yang tertinggi.  Pada sisi lain, pengusaha mengharapkan pekerja agar melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan produksi yang maksimal, sebaliknya pekerja mengharapkan kerja yang ringan dengan penghasilan atau upah yang tinggi.[4] Read the rest of this entry »