Mekanisme Mendeteksi dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum Persaingan

 Oleh: A.M. Tri Anggraini

Download

A. PENGANTAR

Hambatan dalam perdagangan oleh para pelaku usaha biasanya dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya proses persaingan yang wajar,[1] sehingga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan dalam kegiatan usaha, terutama bagi para pihak yang berkaitan langsung dengan bidang-bidang usaha bersangkutan.[2] Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hambatan yang bersifat merugikan tersebut adalah melalui pengaturan hukum. Amerika Serikat mengatur pencegahan hambatan perdagangan yang merugikan dalam Section 1 The Sherman Act 1890 yang menyatakan, bahwa “setiap perjanjian, penggabungan dalam bentuk trust atau yang lainnya, atau konspirasi, dalam bentuk hambatan perdagangan antar Negara (Bagian), atau dengan negara asing, harus dinyatakan sebagai ilegal”.[3] Demikian pula negara-negara yang tergabung dalam Pasar Bersama Eropa mengatur melalui Article 81 of the European Community (EC) Treaty, yang melarang segala bentuk ketidak-harmonisan dalam pasar bersama, yakni persekongkolan di antara pelaku usaha yang dapat mempengaruhi perdagangan antar negara anggota dan atau berakibat membatasi persaingan dalam pasar bersama.[4] Salah satu negara yang tergabung dalam Pasar Bersama Eropa, yaitu Jerman juga melarang segala bentuk perjanjian di antara pelaku usaha, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun tindakan kerjasama lainnya, yang berakibat membatasi atau merusak persaingan.[5]  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur hambatan perdagangan yang bersifat ilegal, meskipun pengaturannya ditetapkan secara menyebar di berbagai Bagian (Bab) dalam Undang-undang, yakni dalam Bab III mengenai Perjanjian yang Dilarang dan Bab IV mengenai Kegiatan yang Dilarang. Read the rest of this entry »

Advertisements