Penahanan (Detention) dan Penyiksaan (Torture) Dalam Hukum HAM Internasional

Oleh: Andrey Sujatmoko[2]

Download

Abstrak

 

HAM dewasa ini merupakan legal rights yang tidak saja diatur dalam hukum nasional, namun diatur pula dalam berbagai instrumen hukum internasional. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan hak untuk tidak disiksa adalah HAM yang bersifat fundamental. Bahkan, hak untuk tidak disiksa memiliki dua karakter sekaligus, yaitu sebagai non-derogable rights dan jus cogens! Masalah  penahanan (detention) maupun penyiksaan (torture) merupakan dua isu yang tetap aktual untuk dikaji, mengingat kedua hal tersebut akan bersinggungan langsung dengan HAM, khususnya hak sipil dari setiap individu. Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights merupakan major instrument yang mengatur kedua masalah tersebut. Tulisan ini akan membahas masalah penahanan dan penyiksaan dalam konteks HAM secara ringkas.

A.   Pengantar

 

Berakhirnya Perang Dunia II merupakan suatu momentum penting bagi perkembangan HAM secara internasional. Hal itu, antara lain, ditandai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945 serta dihasilkannya Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) pada tahun 1948. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua hal tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan HAM maupun pembentukan mekanisme penegakannya secara internasional.

Read the rest of this entry »

Advertisements